UPTD PDAM (Perusahaan Air Minum Daerah) Kecamatan Singosari diperkirakan segera gulung tikar jika tidak lekas menurunkan harga langganan air di desa-desa sekitar mata air Sumberawan. Mahalnya tarif PDAM membuat warga desa di dekat Sumber air Candi Sumberawan memilih memakai jasa HIPAM (Himpunan Pengusaha Air Minum) desa setempat untuk memenuhi kebutuhannya.
Hal itu nampak dari jumlah saluran air yang dipasang di mata air Candi Sumberawan makin banyak dan posisi pipa milik PDAM kian terjepit.
Dari pantauan Malang Post dilapangan, pipa air yang terpasang di mata air tersebut sedikitnya berjumlah 40-an buah. 88 persen pipa milik HIPAM desa, 10 persen lainnya dimiliki beberapa instansi militer, sedangkan milik PDAM hanya 2 persen. Perbedaan itu makin menampakkan dominasi HIPAM pada industri air di kawasan Kecamatan Singosari.
“Di desa-desa daerah mata air Candi Renggo Sumberawan, warga yang memakai PDAM hanya lima persen, selebihnya dengan HIPAM,” ujar Riyanto salah satu pengurus HIPAM Dusun Tejosari Desa Candirenggo.
Saat ditemui Malang Post kemarin, pria itu sedang memperbaiki pipa air HIPAM dusun Tejosari di dekat mata air Candi Sumberawan. Dikatakannya, jumlah pelanggan HIPAM yang dikelolanya tersebut sekitar 300 kepala keluarga (95 persen KK dusun itu). Hal itu terjadi lantaran tarif PDAM amat mahal, baik itu amprah maupun iuran bulanan.
“Amprah PDAM saat ini bisa menembus Rp 2 Juta. Sedangkan iuran bulanan Rp 30 Ribu hingga Rp 100 Ribu. Tentu warga memilih HIPAM, karena harga amprah murah, dengan ongkos bulanan hanya sebesar Rp 5 Ribu,” terangnya.
Hal senada dikatakan Wiyono yang juga anggota HIPAM dusun Tejosari. Dia melihat posisi PDAM kian terdesak. Contohnya, jumlah pipa milik PDAM di sumber tersebut hanya dua buah, selebihnya hingga angka 40 adalah milik HIPAM dan instansi militer di Singosari. Praktis, meski tedapat UPTD PDAM di desa Candirenggo, warga desa itu lebih memilih HIPAM.
“Sekitar tahun 2001 lalu sempat terjadi perang antara HIPAM dan PDAM di kawasan ini. Saat itu HIPAM dilarang mengambil air dari mata air candi Sumberawan, akhirnya karena diprotes warga dan pemilik HIPAM larangan itu dicabut. Sehingga saat ini jumlah warga yang langganan PDAM makin mengecil dan nyaris hilang,” pungkas dia.(ary/eno) (Ary Wicaksono, malangpost)
21 Nopember 2008 at 09:36
Kaum Neoliberalis memang berkolusi dengan pemerintah dan legislatif untuk membuat UU yang akhirnya menjadikan air yang merupakan kebutuhan pokok manusia sebagai barang dagangan/bisnis.
Jika anda punya uang, anda bisa dapat air. Jika tidak, silahkan hidup dengan kekurangan air.
Silahkan baca Privatisasi air di:
http://infoindonesia.wordpress.com/category/privatisasi
Tapi dari pak Rudy Swardani di milis Saksi:
Klo di Surabaya PAM dikelolah oleh pemerintah daerah harganya murah tiap
bulan Orang tua saya (plus adik sekeluarga) Cuma bayar paling banyak Rp 30,000
per bulan
===
Cuma memang kalau Privatisasi Air sudah jadi UU, maka akan diterapkan di seluruh propinsi.
Satu lagi, jika kita pakai jetpump dan tetangga kita kekeringan, sebaiknya kita bagi airnya. Jika perlu sambung pipa.
Menurut pak Rudy juga UU Privatisasi Air bertentangan dengan UUD 45 dan Al-Qur’an dan Sunnah.
Jadi Undang-undang tsb setatusnya masih dibawah UUD 45 dan tidak boleh bertentangan dengan Undang2 yang di atasnya, hal ini bisa digugat ke Makamah Konstitusi
Nabi Muhammad SAW bersabda: ”An-Naas syurokaa fi tsalatsin, fil-maa wal-kalaa wan-naaro.” Manusia berserikat dalam tiga hal yaitu air, rumput, dan api. (HR Imam Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah).
Privatisasi Air bertentangan dengan UUD 45, Hukum Islam, dan Kemanusiaan.