Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dien Syamsudin menyerukan kepada pengikut Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk meninggalkan pimpinan mereka Mirza Ghulam Ahmad. Meski demikian Dien mengharapkan agar seluruh organisasi massa (ormas) Islam merangkul JAI guna mengajak ke jalan yang benar.
“Kepada penganut Ahmadiyah marilah diajak untuk kembali ke agenda Islam yakni berpegang teguh pada syahadat dan meyakini keTuhanan Allah dan keRasulan Nabi Muhammad,” ungkapnya kepada Malang Post usai menjadi pembicara dalam Seminar Internasional tentang Islam di kawasan Asia Tenggara di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu.
Ia menegaskan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini adalah merangkul JAI bukan mendepak. Karena hal itu merupakan strategi untuk mengajak kembali JAI ke jalan yang benar.
Sementara terkait dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB), menurut Dien merupakan sebuah upaya maksimal dari pemerintah untuk mengakomodir semua pihak. Meskipun hal itu tidak menampung aspirasi dari kelompok Islam tertentu. Namun baginya SKB merupakan solusi terbaik.
“Menyikapi SKB ini Muhammadiyah yang mengedepankan dakwah sehingga akan lebih baik kalau yang dikedepankan adalah nasihat yang baik, mengajak bukan mendepak. Dan menyadarkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir tidak usah ditambah bonus nabi yang lain,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut Dien juga menyinggung tentang jalannya Reformasi yang menurutnya berjalan liar. Selama 10 tahun Reformasi bergulir, tidak ada konsep dan cetak biru yang bisa dijadikan acuan. Kondisi bangsa setelah 10 tahun reformasi semakin banyak kepentingan yang “berlalu-lalang” dan berhimpitan, sehingga harus ada konsensus nasional baru agar tujuan reformasi untuk perbaikan tercapai.
“Muhammadiyah punya ide dan siap melakukan aksi untuk konsensus nasional ini,” tegasnya.
Menurutnya konsensus nasional baru itu cukup mendesak karena hingga 10 tahun usia reformasi hanya berhenti pada slogan semata. Ibarat bangunan lama dirobohkan tetapi tidak ada rekonstruksi baru. Apalagi selama ini kalau ada ide untuk perbaikan selalu dikaitkan dengan politis. Padahal, sesungguhnya murni untuk kegiatan kemasyarakatan demi perbaikan bangsa. (oci/nug) (rosida/malangpost)
