Perbankan 2012 dan Kasus Century

Oleh Augustinus Simanjuntak

DAMPAK melambatnya ekonomi Eropa, Amerika Serikat (AS), dan Jepang dikhawatirkan bakal memuncak pada 2012. Dana Moneter Internasional (IMF) sebenarnya sudah memberikan warning bahwa perekonomian dunia sedang berada dalam bahaya karena krisis utang di Eropa yang berlarut-larut. Bahkan, IMF sudah mendesak negara-negara Eropa supaya satu suara dalam menuntaskan krisis utang yang telah melebar ke sistem keuangan global.

Namun, desakan IMF itu, tampaknya, belum menghasilkan solusi yang bisa meyakinkan pasar global. Karena itu, dalam situasi yang belum menentu pada 2012, Bank Indonesia (BI) perlu mencegah terjadinya kembali kasus-kasus besar menyangkut perbankan di saat terjadinya krisis ekonomi global. BI harus menjadikan kasus BLBI pada krisis ekonomi 1998 dan kasus bailout Bank Century (BC) 2008 sebagai pelajaran berharga dalam mengambil kebijakan perbankan di saat krisis.

Dalam kasus BC, misalnya, dana publik Rp 6,7 triliun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak seharusnya begitu mudah digelontor ke sebuah bank yang pengelolaannya bermasalah. Apalagi pada 2005 PT Antaboga Delta Sekuritas, milik pengusaha Robert Tantular (juga pemilik saham BC), menerbitkan produk reksadana bodong dengan menjadikan BC sebagai agen penjualnya. Akibatnya, dana ribuan nasabah BC tidak bisa kembali.

Namun, BI notabene merasa perlu menyelamatkan BC karena situasi krisis keuangan global (2008). Bahkan, BI terpaksa mengubah peraturannya sendiri bernomor 10/26/PBI/2008 supaya BC layak mendapatkan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). Alasannya, mencegah dampak sistemik jika BC ditutup. Itu berarti, BI telah dipaksa oleh situasi pasar global untuk memberikan bailout ke BC. Persoalannya, apakah BI patut memberikan bailout kepada bank yang manajemennya bermasalah dan kebetulan sedang dihantam krisis global?

Karena itu, dalam menghadapi kemungkinan dampak buruk krisis global pada 2012, kebijakan perbankan kita diharapkan tetap konsisten dengan sistem ekonomi yang dianut pasal 33 UUD 1945, yaitu ekonomi jalan tengah atau campuran antara sistem komando dan sistem kapitalis-liberal. Setiap bank harus ditempatkan pada posisi seimbang antara kepentingan ekonomi negara (hajat hidup orang banyak) dengan kebebasan pemilik bank (swasta) dalam mengejar profit di tengah pasar finansial lokal maupun global.

Keseimbangan itu bisa diukur dari aturan orientasi dunia perbankan. Misalnya, BI perlu mengukur sekaligus mengawasi kegiatan bank supaya mengarah pada kepentingan publik meskipun bank, sebagai private entity, tetap mencari profit. Lewat regulasi BI, perbankan bisa berfungsi optimal sebagai agen pemerataan pembangunan. Bank tidak boleh hanya sebagai sahabat bagi para pemilik modal besar dan debitor konglomerat yang menguasai pasar.

Perlu diingat bahwa hakikat bank ialah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke pembangunan sektor riil. Dengan demikian, bank berkedudukan vital sebagai pengelola dana publik yang harus dijamin dan dilindungi negara. Karena itu, usaha bank tidak boleh terseret ke arus keuangan global yang sewaktu-waktu bisa mengguncang perekonomian nasional. Di sinilah BI berperan sebagai pengawas kegiatan bisnis perbankan.

Selain itu, sistem perbankan kita tidak seharusnya menyedot sumber daya keuangan dari daerah ke pusat ekonomi dan bisnis di Jakarta. Bank di daerah jangan hanya difungsikan sebagai cabang dari bank pusat hingga tidak cukup tanggap terhadap kebutuhan pembangunan di daerah. Sistem perbankan seperti ini justru semakin memperlebar ketimpangan ekonomi antarwarga dan antardaerah. Untuk itu, BI perlu tegas dalam mengingatkan dunia perbankan.

Kepemilikan bank juga bisa menjadi kendala ketika pemegang saham mayoritas bisa melakukan intervensi terselubung (invisible interventions) ke dalam manajemen bank. Misalnya, dalam persidangan kasus BC di PN Jakarta Pusat terungkap bahwa Robert Tantular notabene melanggar pasal 50 A UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dia dituduh menyuruh pimpinan bank untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak taat aturan. Dia adalah contoh pengusaha yang geraknya di area kepentingan publik.

Dalam kasus BC ini, arah bank tampaknya lebih banyak ditentukan oleh kebijakan bisnis si pemilik bank (spirit kapitalis-liberal). Dominasi seperti ini bisa berbahaya bagi sistem bank karena berpeluang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mengemplang dana nasabah, bahkan menyalahgunakan dana talangan.

Karena itu, wajar saja publik curiga atas penanganan BC terutama setelah panitia khusus DPR mengungkap beberapa kejanggalan. Misalnya; temuan rekening fiktif di berbagai daerah, pemecahan rekening ke dalam bentuk deposito bernominal Rp 2 miliar supaya bisa dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pembayaran dana pihak ketiga selama bank masih dalam special surveillance unit (SSU) sebesar Rp 938,65 miliar (melanggar PBI No 7/38/PBI/2005), dan dugaan pengge­lapan dana kas valas USD 18 juta.

Atau, jangan-jangan bailout bagi bank bermasalah justru tidak dipergunakan si pemilik bank untuk menopang ekonomi rakyat, melainkan diakumulasikan melalui instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk meraih untung besar dan cepat. Pemilik bank bisa saja menerapkan aji mumpung (moral hazard) untuk mendapatkan margin setinggi-tingginya agar dapat menurunkan laba kumulatif yang negatif pasca pemberian bailout.

Jadi, patut disayangkan jika pemerintah tidak hati-hati dalam memberikan bailout ke bank bermasalah. Apalagi bailout itu diberikan di saat orientasi bank yang bersangkutan masih cenderung sebagai rentenir ala kapitalis-liberal. Itu berarti, BI lebih berfungsi sebagai penyelamat kepentingan pemilik modal bank ketimbang melindungi keuangan negara.

Karena itulah, Ropke (Jerman) mengusulkan supaya negara membuat struktur kepemilikan saham bank yang proporsional. Dengan begitu, ulah segelintir orang pemilik bank tidak merugikan nasabah, bahkan tidak sampai mengancam stabilitas perbankan nasional. Bank merupakan lembaga bisnis keuangan yang profitnya diperoleh dari kegiatan berorientasi kepentingan publik. Jika tidak demikian, kebijakan BI dalam memberikan bailout kepada bank bermasalah tidak mencerminkan keadilan ekonomi.

*) Dosen Program Manajemen Bisnis FE Universitas Kristen Petra Surabaya

About these ads

Tinggalkan komentar

Filed under Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s