Sebagian besar masyarakat melarikan simpanannya ke luar negeri yang mengakibatkan capital flight. Sebagian yang lain membelikan simpanannya dengan valuta asing, dan sebagian lagi membelanjakan keperluan konsumtif yang menyebabkan inflasi naik drastis. Nilai tukar rupiah anjlog sampai Rp16.000 per USD.

Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Di antaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Pemerintah juga melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan untuk memperbaiki kinerja perbankan dan memperkuat struktur permodalan bank yang menelan biaya luar biasa besar.

Tumbuhkan Kepercayaan

Penetapan kebijakan blanket guarantee terbukti menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Tapi di sisi lain, kebijakan ini membebani keuangan negara dan menimbulkan moral hazard, yakni insentif bagi banker atau nasabah untuk mengambil risiko yang lebih besar karena adanya penjaminan simpanan.

Munculnya pertimbangan untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat dan meminimalkan dampak negatif blanket guarantee membuat Pemerintah menetapkan secara bertahap pengurangan lingkup penjaminan dan hanya akan memberikan jaminan terhadap simpanan dalam jumlah terbatas (limited guarantee).

Kebijakan itu dituangkan dalam Pasal 37B UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Penjaminan dana masyarakat tersebut diamanatkan untuk dibentuk suatu lembaga penjamin simpanan.

Sebagai implementasinya, pada 22 September 2004 ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). LPS dirancang sebagai satu unsur penting dalam jaring pengaman sistem keuangan (financial safety net) yang merupakan praktik terbaik di banyak negara.

Pelihara Stabilitas Perbankan

LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Fungsi penjaminan diejawantahkan dengan melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya dan menunjuk tim likuidasi untuk membereskan aset dan kewajiban bank tersebut.

Sedangkan fungsi turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan diwujudkan dalam bentuk upaya menyelamatkan atau penyehatan bank gagal yang tidak berdampak sistemik maupun bank gagal yang berdampak sistemik (bank resolution).

Keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gagal tidak berdampak sistemik ditetapkan LPS, salah satu pertimbangannya didasarkan pada perhitungan biaya yang lebih rendah (lower cost test) antara menyelamatkan bank tersebut dengan membayar klaim penjaminan. Sedangkan keputusan untuk menyelamatkan bank gagal yang berdampak sistemik ditetapkan dan diserahkan oleh Komite Koordinasi yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner. LPS selanjutnya bertindak sebagai pelaksana dalam penyelamatan bank gagal yang telah diputuskan berdampak sistemik.

Dalam upaya penyelamatan bank gagal, LPS berwenang mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk RUPS; menguasai, mengelola, dan menjual/mengalihkan aset bank; melakukan penyertaan modal sementara; serta mengalihkan manajemen pada pihak lain.

LPS Sejalan dengan API

LPS memiliki jangka waktu penyelamatan paling lama 4 tahun untuk bank tidak berdampak sistemik dan 5 tahun untuk bank gagal yang berdampak sistemik. Selanjutnya, LPS wajib menjual seluruh saham bank yang tidak berdampak sistemik mulai pada tahun kedua dan tahun ketiga untuk bank yang berdampak sistemik secara terbuka dan transparan.

Dalam hal LPS telah membayar klaim penjaminan simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya, LPS mempunyai hak untuk menggantikan posisi nasabah penyimpan tersebut (hak subrogasi) dalam pembagian hasil likuidasi bank. Pemberian kewenangan dan hak tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan tingkat pemulihan (recovery rate) bagi LPS sehingga keberlangsungan program penjaminan simpanan dapat terus dijaga.

Keberadaan LPS sangat sejalan dengan API (Arsitektur Perbankan Indonesia) yang bertujuan menciptakan sistem perbankan nasional yang kuat, bertumbuh dan sehat. Fungsi LPS dalam menjamin simpanan nasabah bank maupun melakukan penyelamatan bank gagal merupakan bagian penting dalam pilar keenam API. (ign/na/JawaPos)

TAK sedikit orang yang gundah, ”Kok bisa-bisanya ibu-ibu tersangkut kasus korupsi.” Tentu, terlalu berlebihan untuk menyimpulkan bahwa perempuan-perempuan Indonesia telah terjangkiti wabah korupsi. Apalagi hanya dengan berpatokan pada sekian perempuan yang namanya belakangan ini mengemuka dalam kasus-kasus korupsi. Walau begitu, saya memaklumi kegundahan bias gender di balik pertanyaan tentang kiprah perempuan dalam perkara korupsi.

Perempuan, oleh banyak orang, dianggap sebagai makhluk lembut yang identik dengan peran penyayang, pemelihara, pengasuh, pengasih, dan sifat-sifat lembut lainnya. Kontras dengan ”suratan tangan” kaum hawa itu, sebagian orang terhenyak menyaksikan betapa perempuan -termasuk yang sudah tua- ternyata juga bisa menjadi penjahat kerah putih kelas paus.

Saya terkenang lagu Ebiet G. Ade beberapa dekade silam. Ebiet menengadahkan tangan, ”Tuhan, selamatkan istri dan anakku. Hindarkanlah hati mereka dari iri dan dengki.” Untaian kata-kata dalam lagu itu cukup kuat membangkitkan imajinasi dalam benak saya tentang keluarga yang serba kesusahan. Si pengemis begitu khawatir bahwa kondisi serba tak punya akan menyesatkan anak istrinya sehingga nekat berbuat tak semengga. Tapi, doa dalam lagu berjudul Nasihat Pengemis untuk Istri dan Doa untuk Hari Esok Mereka itu tidak sepenuhnya akurat untuk menggambarkan kehidupan koruptor-koruptor sepuh yang semakin lama semakin ramai keluar masuk gedung KPK.

Sebab, orang-orang yang telah berumur senja itu tampak tidak miskin sama sekali. Berbeda jauh dari kepapaan yang dilukiskan Ebiet. Saya tidak yakin mereka melakukan korupsi sebatas untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bisa saja perilaku koruptif itu dilakukan guna memuaskan syahwat kerakusan. Apa pun motifnya, karena diciduk KPK lantaran melakukan korupsi, yang terjadi justru coreng-moreng diburu hukum dan disumpahserapahi publik. Padahal, masa tua idealnya berisi kebahagiaan menyaksikan anak cucu menjadi orang seraya diisi dengan persiapan intensif menyongsong kehidupan di dunia lain.

Ketika pasangan hidup -apalagi yang berusia sepuh- melakukan korupsi, mungkinkah sang suami atau istri mereka tidak tahu-menahu? Masuk akalkah jika anak-anak mereka juga ikut menggeleng dan angkat bahu? Sebagai orang-orang terdekat dalam keluarga, justru lebih kuat alasan untuk berasumsi bahwa pasangan dan anak-anak tahu, bahkan menikmati, perihal lika-liku kotor yang dilakukan orang terkasih mereka. Asumsi tersebut selaras dengan firman Allah dalam Alquran bahwa ”…di antara istri dan anakmu ada yang menjadi musuh bagimu…”

Walau bukan jago tafsir, saya memandang kata ”suami” dalam ayat tersebut dapat disepadankan dengan ”istri”, sehingga menjadi relevan ketika dikenakan kepada kedua pihak. Muatan ayat itu merupakan peringatan dari Tuhan bahwa cobaan terbesar bisa jadi datang dari orang-orang yang paling dekat, bahkan anggota keluarga sendiri.

Di situ, ujian terberat justru hadir. Temuan riset psikologi pun terbenarkan bahwa afeksi atau perasaan adalah unsur terkuat yang memengaruhi sikap. Juga, setiap orang pada dasarnya mempunyai kebutuhan kuat untuk menyeragamkan diri (conform) dengan orang-orang lain di dalam kelompok yang sama. Mengombinasikan keduanya, karena anak dan istri atau suami adalah figur-figur dengan simpul emosional tererat, menolak tekanan mereka dirasakan terlalu berat. Mengingatkan pasangan -orang yang dicintai- yang sudah nyata-nyata berbuat kekeliruan juga bukan perkara mudah. Apalagi, pada saat yang sama, keutuhan rumah tangga akan terpelihara manakala -salah satunya- ada keseragaman sikap dan perilaku di antara sesama anggota keluarga.

Korupsi, lebih spesifik yang dilakukan orang yang telah berusia lanjut dengan usia perkawinan berbelas bahkan berpuluh tahun, adalah wujud runtuhnya sendi kebenaran sebagai pilar utama keluarga. Pembiaran atau sikap pura-pura tidak tahu, bahkan menikmati, atas anggota keluarga yang melakukan korupsi adalah tragedi unit pilar terkecil bangsa.

Proses hukum terhadap orang tua yang merangkap koruptor itu juga akan menimbulkan kegalauan di kalangan keluarga. Pada satu sisi, ada kerinduan untuk menjenguk maupun mengikuti proses hukum sedekat mungkin dengan anggota keluarga tersebut. Namun, pada saat yang sama, Fishman (1990) dan Girshick (1996) melukiskan, mengunjungi orang tua yang tengah ditahan bisa menjadi pengalaman yang memalukan, mengintimidasi, bahkan memicu kecemasan-kecemasan susulan. Mempunyai orang tua yang berstatus koruptor, terdakwa, narapidana, dan sejenisnya pada dasarnya juga telah menjadikan anak-anak sebagai samsak bagi kecaman orang banyak sebagai keluarga busuk.

Kelak, manakala si koruptor dijebloskan ke penjara sehingga beralih status sebagai narapidana, mereka -apalagi yang berjenis kelamin perempuan- akan mengalami problem psikologis yang tidak sepele. Data di Amerika Serikat, misalnya, menunjukkan bahwa satu di antara empat narapidana perempuan mengalami gangguan mental serius. Jika dibanding narapidana lelaki (55 persen), narapidana perempuan (73,1 persen) memang lebih banyak mengalami masalah kesehatan mental saat berada di balik jeruji.

Setelah menyelesaikan masa hukuman, kehidupan juga tidak serta-merta menjadi lebih mudah. Narapidana yang telah berusia lanjut, apalagi perempuan, berpeluang menghadapi stigma yang lebih kuat. Akibatnya, mengalami keterasingan sosial menjadi sebuah risiko yang kian nyata.

Sungguh, adakah masa senja yang lebih menyesakkan daripada itu? (*)

*) Dosen Psikologi Forensik Universitas Binus, anggota Asosiasi Psikologi Islam
dimuat di JawaPos, 31/01/2012

Salah satu kesia-siaan yang sedang dilakukan para legislator adalah berupaya mengembalikan pasal nomor urut dalam amandemen UU Pemilu untuk Pemilu 2014. Sebagaimana diberitakan koran ini kemarin, sistem pemilu akan didorong dengan sistem proporsional tertutup dengan sistem nomor urut. Pasal itu pun menuju titik temu di Senayan.

Aneh sekali. Tak mungkin lah para legislator itu lupa bahwa ”pasal nomor urut” sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Mohammad Sholeh. Sholeh pernah mendaftar sebagai caleg PDIP untuk DPRD Jatim, tapi namanya di daftar caleg tetap dicoret.

Sangat mengherankan, pasal yang sudah dicoret pengadil undang-undang dasar itu akan dikembalikan lagi. Apalagi, nalar putusan pembatalan oleh MK tersebut sangat kuat. Yakni, agar sistem demokrasi berjalan lebih riil dengan dukungan pemilih. Karena itulah, yang paling berhak atas kursi di legislatif adalah caleg yang mendapat suara terbanyak dari partainya.

Kalau ingin mengembalikan pasal nomor urut itu, parpol pasti bermotif agar para elite partai bisa lebih mudah mengatur orang-orang yang akan duduk di legislatif. Asal dekat dengan para elite partai (yang kerap masih feodal dan koruptif itu), seseorang bisa nangkring di nomor urut kecil. Betapa pun populer dan disukai rakyat, bila berada di urutan bawah, caleg bisa terpental. Dia hanya berfungsi menyumbang suara untuk orang-orang di urutan atas. Tentu saja rakyat bisa kecele. Kalau sudah tahu akan dikecelekan, rakyat bisa saja malas ke TPS.

Mengembalikan nomor urut itu jelas suatu kemunduran dan tidak demokratis. Ketika suasana pemilu kian damai dan kian tertib, para elite partai justru ingin memaksakan ”demokrasi nomor urut” yang aneh tersebut . Sistem itu kebetulan dipakai dalam pemilu Orde Baru yang ”memilukan” tersebut.

Selain itu, mengembalikan sistem nomor urut membuat demokrasi yang mulai menampakkan ”wajah” para calon legislator mundur dalam demokrasi ”logo partai”. Konstituen akan digiring kembali untuk mencoblos logo partai. Sebab, bisa saja mereka tak kenal para caleg di nomor urut atas. Atau, bisa saja caleg nomor kopiah itu mendapat nomor urutnya tidak lewat menjadi kader partai dari bawah. Bila konstituen mencoblos caleg kesukaan mereka, suara mereka bisa tak berguna kalau caleg itu bernomor sepatu.

Harus diakui, para caleg yang populer itu bisa saja tak terlalu disukai elite partai. Apalagi kalau kepopuleran mereka melampaui para elite. Bisa saja kepopuleran tersebut dianggap sebagai sebuah ”kesalahan” di dunia politik yang penuh kedengkian. Tapi, bukankah peraturan masih memberikan kewenangan kepada para pimpinan partai untuk ”mengendalikan” legislatornya? Yakni, lewat mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

Karena logika yang tak kuat dan sudah dibatalkan MK, sebaiknya para legislator sadar. Bahwa, kalaupun nanti gol lewat amandemen UU Pemilu, bisa saja MK kembali membatalkan. Masak tak malu kalah dua kali oleh Mohammad Sholeh? (Tajuk JawaPos)

TANPA energi, kehidupan manusia akan musnah atau lumpuh. Sumber energi seperti minyak bumi, gas, dan batu bara berasal dari fosil. Energi jenis itu tidak dapat diperbarui. Artinya, kita cuma dapat menggunakannya sekali. Setelah itu habis terbakar atau tersintesis. Selain itu, ada sumber energi yang berasal dari alam dan dapat diperbarui, seperti energi dari matahari, panas bumi, air, angin, tumbuh-tumbuhan dan hewan atau yang dikenal dengan biomasa. Konsumsi energi terbarukan atau renewable tersebut masih berkisar 16 persen dari total kebutuhan dunia.

Sumber utama bahan bakar transportasi, rumah tangga, industri, dan lain-lain masih sangat bergantung pada energi dari fosil. Menurut data, yang diprediksi Machhammer (2007), sekitar 93 persen bahan bakar di dunia berasal dari energi fosil, dalam bentuk minyak bumi, gas, dan batu bara.

Dari tahun ke tahun, pengguna atau pengonsumsi energi dari fosil terus meningkat, seiring bertambahnya populasi. Permintaan minyak bumi, gas, dan batu bara semakin tinggi. Cadangan yang makin menipis akan memunculkan krisis energi. Dampak langsung bagi masyarakat yakni kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik. Giliran berikutnya ada kenaikan harga pangan dan produk-produk lain. Pada akhirnya muncul krisis ekonomi, baik di Indonesia maupun di dunia.

Selain itu, sekitar tujuh persen minyak bumi atau crude oil digunakan sebagai bahan baku industri. Mungkin masyarakat kurang mengetahui bahwa banyak sekali industri yang menggunakan bahan baku crude oil atau turunannya, seperti industri cat, obat-obatan, dan industri kimia.

Total bahan baku industri dunia yang bersumber dari minyak bumi mencapai 76 persen. Sisanya, sekitar 11 persen menggunakan bahan gas alam, 2 persen dari batu bara, dan hanya sekitar 11 persen industri-industri di dunia yang menggunakan bahan baku dari tumbuh-tumbuhan dan hewan (biomassa). Artinya, dari data-data tersebut, industri-industri di dunia sangat bergantung pada minyak bumi. Jadi, minyak bumi tak hanya sebagai bahan bakar, tapi juga bahan baku industri.

Karena itu, krisis energi akan sangat berpengaruh dan mengganggu kesediaan bahan baku industri. Tak tertutup kemungkinan pabrik gulung tikar. Dampaknya jelas, yakni banyak orang kehilangan pekerjan alias menganggur. Ekonomi semakin runyam.

Apa kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi itu semua? Kita harus beralih atau memperbanyak penggunaan energi dan bahan baku terbarukan. Begitu juga bahan baku industri dari tumbuh-tumbuhan dan hewan (biomasa) harus ditingkatkan. Penggunaan minyak bumi atau crude oil sebagai bahan baku di industri-industri dikurangi dan lebih baik diprioritaskan.

Banyak negara maju tertarik berinvestasi dalam bidang energi terbarukan dan pengolahan biomassa di Indonesia. Industri-industri di negara maju juga mulai melangkah untuk mengalihkan bahan baku industri dari crude oil. Indonesia seharusnya mulai sekarang mengembangkan energi terbarukan dan meningkatkan bahan baku industri yang bersumber dari biomassa.

Indonesia sangat kaya akan biomassa. Kekayaan itu dapat dipergunakan untuk menyejahterakan seluruh rakyat. Jangan sampai sumber daya alam terbarukan yang melimpah dimanfaatkan bangsa-bangsa lain, sementara bangsa kita hanya menjadi penonton.

Persiapan mulai ilmu pengetahuan atau pendidikan, penelitian, teknologi, sehingga menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengolahan sumber daya alam terbarukan. Yang lebih penting kebijakan pemerintah harus pro pengembangan energi dan bahan baku terbarukan. Bila kita berada di atas rel itu, Indonesia bisa keluar dari krisis energi dan ekonomi, serta menjadi negara maju.

*) Dosen Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia (dimuat di JawaPos 27/01/2012)

Salah satu contoh proyek yang terhambat gara-gara pengadaan lahan adalah pembangunan frontage road di Surabaya. Saat ini pembangunannya tengah dilakukan. Tapi, jalan baru itu terputus di depan Kampus IAIN Sunan Ampel. Sejak 2009 hingga saat ini, belum ada titik temu antara IAIN dan pemkot.

Awalnya, rektorat menolak mekanisme ganti rugi yang ditawarkan Pemkot Surabaya. Alasannya, bila menggunakan mekanisme tersebut, uang ganti rugi akan masuk seluruhnya ke kas negara melalui Kementerian Agama di Jakarta. Sebab, tanah itu berstatus tanah negara.

Karena buntu, dicarilah mekanisme lain, yakni tukar guling. Pemkot memberikan lahan pengganti untuk IAIN Sunan Ampel. Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan sudah setuju. Namun, praktiknya begitu rumit. Di sisi lain, IAIN juga telah menetapkan sebidang tanah untuk tukar guling yang ternyata status tanah itu masih bermasalah.

Soal tanah untuk infrastruktur, sikap Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) patut dipuji. Kampus di kawasan Surabaya Timur itu malah dengan sukarela meminjamkan tanahnya ke pemkot untuk jalan raya. Tidak perlu rumit dan bertele-tele karena rektorat ITS sangat peduli terhadap kepentingan umum.

Masih banyak contoh lain tentang proyek-proyek infrastruktur yang terganjal masalah pengadaan lahan. Pembangunan jalan tol trans Jawa sepanjang 889,89 kilometer juga terkendala pembebasan lahan. Salah satunya, jalan tol Solo-Mantingan-Kertosono. Bahkan, di Ngawi, ada warga yang sampai memejahijaukan pemerintah karena menolak pembebasan lahan miliknya.

Selama ini, pembebasan lahan untuk pembangunan dipayungi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun, perpres itu ternyata tidak begitu ampuh. Buktinya, dalam sejumlah kasus pengadaan lahan untuk pembangunan, pemkab atau pemkot sering kalah bargaining dengan warga.

Dalam proyek middle east ring road (MERR) di Surabaya, warga yang mampu bertahan tidak melepas lahannya akhirnya mendapat kompensasi tinggi. Harga tanah mereka bisa naik hingga lima kali lipat dari nilai jual objek pajak (NJOP). Perpres itu tak mampu melawan kepiawaian makelar-makelar tanah yang memiliki segudang cara untuk mencari keuntungan.

Sejak Desember 2011, DPR mengesahkan undang-undang tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Pemerintah dan DPR bersepakat bahwa masalah pengadaan lahan harus bisa diselesaikan secara hukum. Karena itulah, dibuat undang-undang agar posisinya lebih kuat. Isi UU tersebut sebenarnya tak jauh berbeda dari perpres. Namun, karena berposisi sebagai UU, seharusnya UU itu lebih bertaring dibanding perpres.

Kita sedang menunggu presiden mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) untuk menjalankan UU baru tersebut. Diharapkan, setelah UU itu benar-benar diterapkan, tidak ada lagi kasus-kasus pembebasan lahan yang rumit. (Tajuk JawaPos)

PERKEMBANGAN krisis dan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya Iran, memasuki babak baru. Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (European Union, EU) telah bersepakat untuk memberikan sanksi embargo impor atas minyak Iran, yang rencananya mulai diberlakukan 1 Juli 2012.

Sanksi embargo EU itu menyusul sanksi yang sebelumnya ditetapkan oleh Amerika Serikat dengan ditandantanganinya undang-undang yang mengatur sanksi di sektor finansial atas Iran (Defense Authorization Act) oleh Obama. Atas perkembangan yang terjadi itu, harga minyak dunia langsung bereaksi. Minyak jenis brent langsung bergerak naik USD 1,2 per barel hingga menyentuh level USD 111,15 per barel pada perdagangan kemarin di bursa ICE Future European Exchange di London.

Menjadi pertanyaan bagi kita semua, apa yang akan terjadi dengan harga minyak dunia jika ketegangan geopolitik di Iran terus berlanjut? Tentu tidak mudah menjawab pertanyaan itu. Namun, satu hal yang hampir pasti adalah harga minyak akan bergerak naik. Hanya, sampai berapa dan sampai kapan akan bertahan, itu yang tidak dapat dipastikan karena terkait dengan hal-hal berikut:

Pertama, bagaimana Iran akan merespons sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Itu akan sangat menentukan sampai sejauh mana harga minyak bergerak naik. Jika Iran meresponsnya secara keras, misal dengan memblokade Selat Hormuz, dalam hitungan hari harga minyak diprediksi segera melonjak ke level USD 120-USD 130 per barel. Hal itu tak lain karena sekitar 20 persen (atau sekitar 17 juta barel) kebutuhan minyak dunia per hari ditransportasikan melalui Selat Hormuz tersebut.

Kedua, bagaimana AS, EU, dan negara-negara sekutunya mengantisipasi dan merespons lebih lanjut segala kemungkinan respons dari Iran. Kemungkinan terburuk adalah Iran menutup Selat Hormuz, kemudian direspons oleh AS dan sekutu-sekutunya dengan tindakan militer. Jika itu yang terjadi, harga minyak dipastikan tidak terkendali. Pun ketika tindakan militer tersebut, misal hanya berlangsung singkat, harga minyak tetap akan naik tak terkendali karena sentimen negatif yang telah terbentuk.

Ketiga, bagaimana negara-negara Asia, yang selama ini menjadi importer minyak Iran melalui Selat Hormuz, -terutama Tiongkok, India, Jepang dan Korea Selatan- bereaksi atas apa yang terjadi. Sikap politik Tiongkok yang belakangan ini bahkan menambah impor minyak dari Iran dan juga India yang masih tetap mempertahankan impor minyak dari Iran berpotensi sedikit memengaruhi sikap keras AS dan sekutunya terhadap Iran.

Keempat, bagaimana negara-negara OPEC, Arab Saudi khususnya, bersikap dan bereaksi atas kondisi yang ada. Saat ini, Arab Saudi adalah negara yang memiliki kelebihan kapasitas produksi minyak hingga 3 juta barel per hari yang sewaktu-waktu siap menggantikan kekurangan pasokan minyak dari Iran ke pasar minyak dunia. Dengan kedekatannya terhadap AS selama ini, diperkirakan Arab Saudi menambah produksinya hingga 12 juta barel per hari jika kondisi memang memaksa untuk itu. Ini akan sedikit meredam kenaikan harga minyak.

Di antara empat hal di atas, apa yang akan dilakukan oleh Iran dapat dikatakan sebagai kunci yang menggerakkan harga minyak naik hingga ke level berapa pada 2012 ini. Selanjutnya, antisipasi yang dilakukan AS dan sekutu-sekutunya terkait bagaimana menjamin keberlanjutan transportasi minyak dunia sebanyak 17 juta barel per hari di Selat Hormuz akan menjadi penentu sampai berapa lama gejolak harga minyak yang tinggi tersebut bertahan.

Masih belum dapat dipastikan apa yang akan terjadi terkait keduanya. Tetapi, dari ”perang psikologis” yang sudah terjadi saat ini, satu hal yang dapat kita prediksi adalah harga minyak secara rata-rata tidak akan lebih rendah dari USD 100 per barel, paling tidak untuk triwulan pertama 2012 ini. (Dimuat di JawaPos 26/01/2012)

*) Pendiri dan direktur eksekutif ReforMiner Institute

Sang panglima kemarin didampingi ”komandan lapangan”, yakni Kapolri Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, dan Ketua PPATK M. Yusuf. Selain itu, tak tertinggal komandan ”Kopassus korupsi”, yakni Ketua KPK Abraham Samad.

Kita lega, ternyata SBY masih bersepakat dengan para aktivis yang selama ini lantang mendorong dan mengkritisi pemberantasan korupsi. ”Presiden sepakat, Kapolri dan jaksa agung siap-siap saja,” kata Danang Widoyoko dari ICW seusai pertemuan. Tapi, selalu ada keraguan. ”Nggak tahu, siap berubah atau siap apa, nggak tahu,” lanjutnya.

Nah, keraguan itulah yang harus berubah menjadi keyakinan. Memang, sebagai pimpinan, SBY sudah sering menunjukkan sikapnya terhadap pemberantasan korupsi. Termasuk, tak menghalangi besannya diadili, juga para kader Partai Demokrat. Bahkan, ada kesan kuat kasus Nazaruddin ini dibiarkan berjalan apa adanya, sekalipun itu akan ”menyapu” orang-orang VVIP di pucuk Partai Demokrat.

Yang justru sulit membuat yakin adalah ”komandan lapangan” yang langsung di bawah komando presiden, yakni Kapolri dan jaksa agung. Selain mereka tak kunjung menjaring koruptor big fish, seperti arahan presiden, justru bisa dicurigai di dalam institusi itu sendiri ada ”ikan-ikan besar” yang layak dijaring.

Untuk kejaksaan, kasus Cirus Sinaga jelas salah satu ”ikan besar” atau setidaknya dia terkait dengan ”ikan besar” bernama Gayus Tambunan. Kita ingat, betapa berbelit-belitnya pengusutan Cirus meskipun akhirnya sampai juga ke pengadilan. Seakan jaringan mafia, kasus tersebut menyeret para aparat (bukan penegak) hukum, yakni hakim, pengacara, pegawai pajak, dan polisi. Sayangnya, pengusutan polisi hanya sampai ”ikan kecil” atau setidaknya bukan ”ikan terbesar”.

Ada salah satu batu ujian yang perlu kita lihat setelah presiden mendengarkan kritik dan saran 36 aktivis antikorupsi itu. Yakni, adakah tanda-tanda bahwa Kapolri (dan jaksa agung) kian berani bersikap tak pandang bulu seperti yang ditunjukkan ”sang panglima pemberantasan korupsi”?

Untuk Kapolri, kasus rekening gendut para jenderal tetap akan menjadi utang yang akan ditagih. KPK sudah mengisyaratkan memprioritaskan kasus tersebut. Apakah Polri akan kooperatif dan membantu? Mestinya solidaritas korps harus dikalahkan oleh solidaritas menegakkan hukum. Hanya para pelanggar hukum (outlaw)-lah yang saling bersolidaritas untuk menjegal penegakan hukum.

Kita bisa memaklumi, nama-nama jenderal yang disebut dalam kasus rekening gendut tersebut mungkin merupakan teman-teman dekat Kapolri. Tapi, justru itulah ujian Kapolri. SBY lulus dari ujian untuk tak cawe-cawe atas kasus besannya dan orang-orang Demokrat. Tapi, dalam kasus rekening gendut, Kapolri belum menunjukkan komitmen bahwa penegakan hukum lebih tinggi daripada semangat korps.

Kita semua akan menilai. Apakah presiden setelah menyatakan bersepakat dengan sikap para aktivis antikorupsi itu akan diikuti dengan ”Siap, laksanakan!” oleh komandan lapangan. Atau, ”Siap!” hanya untuk menyenangkan sang panglima, tapi tanpa pelaksanaan. (Tajuk JawaPos)

Kita tahu, Wikipedia memutuskan untuk blackout selama 24 jam pada Rabu lalu (18/1) sebagai bentuk protes kepada RUU Anti Pembajakan Online (SOPA) dan RUU Perlindungan Protokol Internet (PIPA) yang tengah digodok Kongres Amerika Serikat. Kita tahu pula tujuan dasar dua legislasi itu patut didukung: melindungi hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual.

Namun, kita tahu juga, dua RUU tersebut berpotensi menempatkan seorang pengguna berbagai situs internet terbuka yang mendorong partispasi publik seperti Wikipedia, Twitter, Facebook, atau YouTube dalam posisi “praduga bersalah”. Artinya, setiap artikel, foto, atau video yang diunggah ke situs-situs tersebut sudah berada dalam status dicurigai terlebih dulu sebagai barang bajakan.

Berdasar dua RUU itu, setiap situs yang diketahui memuat material bajakan atau jiplakan juga akan langsung ditutup. Bayangkan keruwetan para pengelola situs-situs tersebut kalau sampai SOPA dan PIPA diterapkan.

Wikipedia, misalnya, saat ini menyimpan 20 juta artikel dalam dua ratus lebih bahasa. Di seluruh dunia, situs yang didirikan 11 tahun silam itu memiliki 11 ribu lebih kontributor reguler.

Apalagi Facebook. Situs pertemanan yang memungkinkan tiap penggunanya bisa mengunggah artikel, foto, dan video itu tercatat memiliki lebih dari setengah miliar Facebooker di semua penjuru bumi.

Katakanlah Wikipedia, Facebook, Twitter, atau YouTube bisa mempekerjakan ribuan orang khusus untuk mengawasi isi posting-an tiap user-nya. Tetapi, tidakkah itu berarti sinyal awal kematian kebebasan berekspresi yang selama ini justru jadi keunggulan internet?

Bukankah dunia maya selama ini selalu menjadi solusi terbaik bagi mereka yang hidup di sebuah “negara polisi”, yang hak bersuaranya dikekang dan demokrasi dipalsukan? Perlawanan terhadap rezim yang dianggap sewenang-wenang di Iran, Tiongkok, Moldova, atau meluasnya dampak “Musim Semi Arab” belakangan tidak lepas dari bantuan internet.

Wikipedia, Twitter, atau Facebook menawarkan demokrasi dalam semangat sesungguhnya: orang saling mengoreksi secara bebas dan terbuka lewat artikel, tweet, atau status. Belum lagi semangat bergotong royong yang terkandung di dalamnya. Melalui Wikipedia, misalnya, orang yang tinggal di Brazil bisa dengan gampang mengenal secara cepat sastrawan terkemuka Indonesia Pramoedya Ananta Toer dan kemudian bisa memverifikasinya ke berbagai tautan (link) yang tersedia di artikel yang sama.

Lewat berbagai situs itu, orang-orang tanpa pamrih berbagi informasi, foto, atau video untuk orang-orang lain yang tidak mereka kenal yang mungkin membutuhkan. Dunia pun menjadi guyup, tanpa melalui Sidang Umum PBB atau kunjungan diplomatik yang selalu sarat kepentingan politik itu.

Bayangkan kalau kemudian atas nama regulasi, semangat gotong royong itu diberangus. Ini tidak berarti pembajakan diberi tempat. Pembajakan harus dilawan, tetapi dalam mekanisme yang tidak sampai melenyapkan niat untuk berbagi.

Kalau tidak, selamanya kita akan hidup di sebuah dunia yang saling mencurigai dan berselimut hasrat balas dendam. AS, misalnya, bisa dengan gampang memblokir Vkontakte, situs pertemanan ala Rusia. Tetapi, dengan gampang juga, Rusia membalas menutup Facebook. Sebuah lingkaran setan kebencian yang bisa memicu berbagai kemudaratan pun tercipta dengan sendirinya. (Tajuk JawaPos)

APRIYANI Susanti, 29, sudah menjadi tersangka kecelakaan yang menewaskan sembilan pejalan kaki di Jakarta. Dia diduga memakai narkoba jenis sabu, ekstasi, dan ganja ketika dugem. Dia juga tidak memegang SIM dan STNK saat diperiksa polisi.

Botol susu itu ia coba tempelkan ke mulut buah hatinya. Bocah itu bergeming. Dalam dekapan cinta sang ayah, anak itu pergi untuk selama-lama (Yusuf, 2.5 thn, salah seorang dari 8 korban serudukan maut, Tugu Tani, Jakarta)

Kasus itu sekali lagi menunjukkan bahwa jalan raya kita bisa tak ramah bagi pengguna jalan. Sudah banyak sosok seperti ”Apriyani Susanti” yang mencabut nyawa dan membuat luka seumur hidup pengguna jalan lainnya. Dari waktu ke waktu, pengemudi seperti itu menimbulkan petaka di jalanan. Kita tentu belum lupa ketika bus Sumber Kencono merampas 19 nyawa, selain 38 orang lainnya mengalami luka.

Menurut data kepolisian 2010, korban tewas di jalan sekitar 32.000 jiwa. Perkiraan asing bahkan lebih dari 40.000 jiwa untuk Indonesia. Sementara itu, WHO menyebutkan angka kematian di dunia karena kecelakaan lalu lintas mencapai 2,4 juta per tahun. Pada kelompok usia produktif 30-44 tahun, jumlah tersebut menempati urutan ketiga di bawah angka kematian karena infeksi HIV/AIDS dan tuberkulosis (TBC).

Keganasan pengemudi tersebut layak dicap teroris. Kelakuan pengemudi berdampak terhadap hilangnya nyawa manusia. Itu bukan sebatas pelanggaran lalu lintas berupa benturan dengan kendaraan lain, tapi kadang benar-benar sebagai kejahatan (”kesengajaan”) yang membuat pengguna jalan lainnya tewas atau terluka.

Teroris menciptakan horor dalam bermasyarakat dan bernegara, pengemudi ngawur juga menciptakan horor di jalanan. Mereka sama-sama mengancam nyawa. Karena itu, bukan hanya seseorang atau sejumlah orang yang menciptakan ketakutan dan pembantaian hak hidup yang pantas disebut teroris. Tapi, siapa pun, termasuk pengemudi, yang sikap dan sepak terjangnya mengakibatkan kematian banyak orang layak distigma teroris.

Kewibawaan Polisi

”Terorisme” di jalanan merupakan salah satu tantangan utama penegakan hukum Polri. Polisi punya peran yuridis dan wajib menghentikan kendaraan pelanggar. Khususnya angkutan jalan raya, baik yang melanggar rambu lalu lintas maupun yang mengancam keselamatan dan hak hidup orang lain.

Dalam UU Nomor 2/2002 tentang Polri disebutkan, Polri mempunyai sejumlah peran atau tugas fundamental. Di antaranya, menjawab berbagai problem penyakit sosial (social disease) yang timbul di masyarakat dan menegakkan HAM. Jika bertindak cepat, cekatan, dan tanpa pandang bulu dalam menyikapi pengemudi yang ugal-ugalan, tindakan Polri tersebut layak dikategorikan peran perlindungan HAM berupa hak keselamatan dan hidup pengguna jalan. Polisi telah menjadi ”bumper” yang mengamankan atau melindungi masyarakat dari teroris jalanan.

Pembangkangan pengemudi terhadap tatanan hukum berlalu lintas merupakan tantangan aparat. Bisa saja peran polisi selama di jalanan hanya dipandang sinis oleh pengemudi. Atau, pengemudi tidak menempatkan polisi sebagai simbol representasi negara yang harus dipatuhi.

Kasus tersebut selayaknya menjadi materi introspeksi bagi kepolisian. Pengemudi merupakan subjek di jalanan yang mesti berelasi secara konkret dengan polisi sebagai -meminjam istilah Satjipto Rahardjo- ”penegak hukum jalanan”. Polisi paling sering berinteraksi dalam bingkai hukum maupun nonhukum dengan elemen masyarakat (pengemudi).

Ketika, misalnya, pengemudi tidak takut menjadi teroris (menjalankan kendaraan dengan kecepatan tinggi) di depan pos polisi, itu mengindikasikan bahwa mereka mengabaikan polisi. Apalagi, polisi jarang menindaknya.

Kasus seperti itu tidak ubahnya cerminan impotensi hukum. Hukum yang semestinya membuat pengemudi (elemen sosial) sebagai subjek yang tertib, memanusiakan manusia lain, akhirnya berlaku arogan, durjana, atau adigang adigung di jalanan. Mereka seolah merasa telah mampu ”menjinakkan” hukum.

Andil Negatif Masyarakat

Menghentikan jenis teroris jalanan tersebut jelas bukan hanya pekerjaan polisi -apalagi jika sebagian polisi berdekat-dekat dengan teroris jalanan-, tapi juga menjadi pekerjaan masyarakat. Masyarakat tidak boleh mendiamkan, apalagi mengamini, kekejian, dehumanisasi, atau atmosfer barbarian terus terjadi dan berjaya di jalanan. Masyarakat wajib menghentikannya.

Atmosfer barbarian di jalanan bukan hanya merupakan ”karya” pengemudi, tapi juga akibat sikap masyarakat yang sering kompromistis atau mendiamkan (bahkan senang) sepak terjang membahayakan itu. Pengemudi tidak akan semaunya di jalanan kalau masyarakat sejak awal menunjukkan reaksi penolakan dan perlawanan.

Ketika ada pengemudi bus yang ugal-ugalan, idealnya penumpang maupun pengguna jalan lain secepatnya bereaksi atau berani menolak. Baik itu mengingatkan, menegur, atau memprotes. Kalau peringatan tersebut mengundang kemarahan, penumpang yang memprotes seharusnya didukung penumpang lainnya. Atau, penumpang lain tidak boleh membiarkan hanya seorang penumpang berjuang sendirian supaya pengemudi yang ngawur menyadari bahwa kelakuannya di jalanan ditolak publik.

Pesan Albert Einstein perlu didengar bahwa dunia (negara) ini semakin tidak membahagiakan untuk dihuni bukan semata karena ulah penjahat (pelanggar hukum), tapi karena sikap kita yang membiarkan kejahatan terus terjadi.

*) Dekan Fakultas Hukum Universitas dr Soetomo Surabaya dan pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DPD Jatim
(dimuat di JawaPos 24/01/12)

Kegeraman bertambah setelah pengemudi Xenia itu, Afriyani Susanti, diduga pesta narkoba dan alkohol sebelum mencelakan orang. Tuntutan menghukum berat dia, dan kawan-kawannya di dalam mobil, bercicicuit sengit di dunia maya. Afriyani sudah menjadi tersangka karena menghilangkan nyawa orang plus menggunakan narkoba. Sedangkan tiga temannya sebagai tersangka narkoba.

Kita berharap mereka dijerat dengan pasal terberat karena korbannya sangat banyak. Selain korban tewas, ada yang cacat. Ketika tetap berkendara saat kondisi mereka membahayakan, berarti mereka sangat tak peduli kepada orang lain.

Selain mengonsumsi alkohol dan narkoba, jenis “ketidakpedulian” lain adalah mengemudi dalam keadaan mengantuk, mengebut, zig-zag, atau mobil tak laik jalan. Entah sudah berapa banyak orang yang menjadi korban ketidakpedulian pengemudi ini. Di Jawa Timur, misalnya, kita melihat kendaraan besar berjalan seenaknya dan kerap menimbulkan kecelakaan maut. Tapi, pengemudinya tak pernah kapok.

Jalanan kita sendiri sudah memancing stres. Kendaraan kian sesak. Asap knalpot kian pengap karena kemacetan. Apabila kondisi ini ditambah dengan keadaan tidak fit si pengemudi dan kendaraannya, kefatalan kerap terjadi. Ada baiknya polisi sering merazia orang-orang yang pulang dari dugem, baik itu dini hari maupun pagi hari. Asal tak mencari-cari, razia ini bisa meningkatkan rasa aman. Jangan ragu untuk menilang atau menjadikan tersangka bila si pengemudi mabuk atau bernarkoba.

Cara memperoleh SIM juga wajib diketati. Kini anak-anak di bawah 17 tahun, di usia SMP, sangat gampang mendapatkan SIM. Lihat saja di dekat suatu SMP, tempat parkir penuh sepeda motor. Repotnya, apabila mengalami kecelakaan fatal, dia sulit dijerat dengan “pasal dewasa”. Kalaupun bisa, pasti timbul kontroversi. Padahal, kefatalan yang diakibatkan ketidakpedulian orang tua dan polisi -yang meluluskan SIM- ini bisa sangat berat, bahkan mematikan orang di jalan.

Ketidakpedulian inilah yang sebenarnya menjadi pembunuh di jalan. Bukan hanya tak peduli terhadap keselamatan orang lain. Bahkan, keselamatan diri sendiri kadang “diserahkan” kepada pelalu lintas lain. Para pengebut yang ngawur bisa saja berpikir: biar saja saya zig-zag, paling-paling orang lain mengalah. Biar saja melawan arus, paling-paling orang lain memberikan jalan.

Perhatikan, sekarang ini melawan arus sudah “bukan lagi pelanggaran lalu lintas”, karena sangat banyak yang melakukannya. Para komandan polisi juga sudah tak berminat memerintahkan bawahannya menegakkan kembali aturan elementer yang amat penting ini. Beginilah contoh “hukum jalanan” mengalahkan hukum formal negara. Lagi-lagi ini soal ketidakpedulian.

Polisi selalu bilang: kecelakaan diawali dengan pelanggaran. Pelanggaran terbesar para pencelaka orang lain adalah ketidakpedulian bahwa orang lain layak dihargai keselamatan dan nyawanya. Orang yang paling berhati-hati pun bisa dijemput maut karena orang lain ngawur.(*Tajuk JawaPos)

Banyak orang mengingatkan bahwa naga (dragon) merupakan makhluk yang dalam mitologi Tiongkok dikenal sebagai binatang yang bergerak random, namun karakternya adalah penuh kebaikan dan sangat bertenaga. Ia menjadi lambang keagungan, kelincahan, kebajikan, sekaligus kecerdasan.

Di Tiongkok, masuknya tahun naga disambut dengan sejuta kegelisahan dan harapan. Tahunnya bersimbol bagus, keadaan usaha di akhir 2011 masih sangat bagus, bahkan penjualan retail di Tiongkok masih naik 18 persen, tetapi para pengendali ekonomi di sana sudah melihat terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Rakyat Tiongkok sudah diwanti-wanti bahwa industri tekstil, sepatu, dan produksi untuk tujuan ekspor akan turun. Bahkan, sudah ada yang tutup, namun diduga, dengan ramainya orang tua yang ingin punya anak bershio naga, industri mainan anak-anak akan berjaya.

Sementara di Indonesia, kebanyakan pengusaha masih belum merasakan perubahan apa-apa selain kemajuan dan kemajuan. Namun, tipu-tipuan tetap marak, tetapi mereka masih bisa tumbuh. Apa yang harus dilakukan?

Tahun Kerja Keras

Kendati banyak empu fengsui yang mengatakan tahun naga adalah tahun keberuntungan, saya melihat tahun ini sebagai tahun kerja keras. Tiga atribut mencuat dari berbagai kajian, yaitu karismatis, kreativitas, dan komitmen.

Karismatis berarti naga senang dipimpin oleh pemimpin yang memiliki kualitas diri yang atraktif, bahkan cenderung flamboyan. Artinya, bertindak di luar norma atau bisnis yang agak lain sedikit boleh-boleh saja, asal disertai kepemimpinan yang menawan dan tulus. Banyak orang mencoba menjadi flamboyan, tetapi tidak tulus sehingga terjungkal oleh ulahnya sendiri.

Sosok naga, konon menurut sejumlah literatur, senang dengan usaha-usaha atau profesi yang mampu menunjukkan kreativitas-kreativitas tertentu. Maka, menjadi artis, komedian, pembuat iklan, pencerita, arsitek, broker, salesman dan marketing, serta inventor dan seterusnya akan baik di tahun naga. Kreativitas adalah modal penting bagi siapa saja yang hidup di era krisis atau perubahan.

Naga, konon juga, menyukai siapa saja yang memesona, menggoda, dan menarik. Sekali sudah menemukan mitra yang tepat, mereka akan komit seumur hidup.

Namun, tiga kualitas di atas hanya bisa hidup kalau seseorang mau bekerja keras. Jadi, bukan seorang pemimpin keberuntungan semata yang bisa menjadi sahabat naga, melainkan mereka yang mau bekerja keras. Naga sudah lama menghadapi masa-masa yang berat, kini ia ingin menikmati hasilnya. Begitu menurut literatur yang saya pelajari. Anda boleh percaya atau tidak, tetapi saya bisa beri beberapa tip dari perubahan-perubahan besar yang terjadi di Cracking Zone (yang ini empiris dan akademis tentunya) yang makin mengguncang dua tahun terakhir ini.

Pertama, kalaupun tahun naga berarti tahun kerja keras, komitmen, kreativitas, dan karisma naga yang Anda hadapi adalah naga air yang bisa mengubah fondasi di mana Anda berdiri. Maka, kemampuan mengubah diri menjadi lebih adaptif, berpikir cepat untuk merespons bahaya-bahaya yang muncul, sangat dibutuhkan dunia usaha.

Kedua, dan saya kira ini ada benarnya, berdasar literatur-literatur yang saya pelajari, para ahli sepakat tahun naga harus diisi dengan banyak konsensus. Mereka yang senang membuat konflik akan kena batunya kalau terus bertahan membuat ulah. Inilah saatnya membangun sebuah kekuatan baru dengan menghubungkan dan menyatukan semua resources yang tersebar, melakukan kompromi-kompromi, dan melihat sisi pandang orang lain dengan lebih terbuka.

Mengapa demikian? Jawabnya adalah Asia sudah menikmati pertumbuhan ekonomi yang panjang. Dana-dana internasional masih akan terus mengalir, namun di sini lain dunia ini tengah mengalami pancaroba iklim yang luar biasa. Ekonomi di belahan dunia Barat pun mulai memudar. Ada ketidakpastian besar dalam perdagangan global, tetapi semua itu menandakan, dunia ini tengah menanti cara-cara baru, produk-produk baru, dan manusia-manusia baru untuk memperbaiki dan mempelajarinya.

Selamat berkarya.

Gong Xi Fa Cai

[JawaPos 23/01/12]

MENCERMATI serunya perbincangan mobil nasional (mobnas), universitas kami punya pengalaman. Teman-teman dari fakultas teknik mesin dan teknik industri mendapat tugas dari direktur Pengembangan SMK Mendiknas untuk ikut mendesain mobil Esemka.

Mereka terobsesi bisa memiliki atau minimal menyewa mesin pres atau stamping. Tujuannya, chassis dan bodi mobil bisa dipres dengan cepat dan produksi massa bisa dilakukan. Satu menit enam pintu bisa dicetak -hitung sendiri sehari berapa ribu pintu bisa diproduksi.

Bandingkan dengan sistem kerajinan tangan yang mengandalkan ketok. Itu diistilahkan Empu Gandring, mengacu pembuat keris yang menggunakan metode ketok satu demi satu. Satu pintu tak dapat diselesaikan dalam sehari karena ada saja di sana sini yang perlu sentuhan.

Wajar mereka sering berpikir seperti itu. Yaitu, mencari yang terbaik dan tercepat. Tapi, saya mengingatkan perlunya menciptakan teknologi yang memiliki standar dan presisi tinggi, namun tetap berbasis manual. Satu pintu itu jangan dicetak dalam sepuluh detik, tetapi mungkin setengah hari.

Alat cetaknya cukup kecil, bisa dijinjing dan bisa diubah-ubah untuk beberapa fungsi. Tidak menggunakan listrik atau dinamo, tetapi justru mengandalkan kekuatan fisik anak-anak SMK. Fisik mereka yang kerempeng agar bisa menjadi berotot dan berubah menjadi cekatan dan sehat. Saya melihat alat seperti itu digunakan untuk membuat daun pintu kayu dalam pembuatan furnitur.

Mengapa perlu alat manual? Tenaga kerja kita sangat besar, yang menganggur saja sepuluh juta orang, belum lagi yang setengah menganggur. Mereka tentu siap dan senang jika benar benar dibuka lowongan untuk bekerja di pabrik mobil nasional. Atau minimal membuka warung di sekitarnya. Sebab, anak-anak SMK tentu ”lapar” bekerja seharian.

Jelas, membuat pabrik mobil nasional diperlukan investasi triliunan rupiah. Belum lagi membuat kantor-kantor distributor dan jaringan marketing. Jika pabrik mobil yang dibayangkan itu menggunakan mesin pres dengan daya tekan dua ribu ton, sehari bisa dicetak sekian ribu bagian.

Kalau demikian halnya, kecuali mahal, mobil nasional mungkin segera jenuh memenuhi pesanan dalam negeri. Mobil nasional harus berhadapan dengan made in Jepang, Korea, dan Tiongkok. Selain tidak menyelesaikan pengangguran, ekspor mobil akan menjadi PR yang kedua.

Mobil nasional Esemka seyogianya tetap menjadi alat pembelajaran dan harus lebih maju. Sebab, itu dilengkapi dengan mesin cetak berbasis manual yang memiliki presisi tinggi, portabel, adjustable, dan sesedikit mungkin menggunakan listrik. Mobil nasional itu dibuat oleh jutaan anak sekolah, di berbagai daerah, dan benar-benar bersifat nasional.

Industri keroyokan, gotong royong, itu sesuai dengan kondisi penawaran tenaga kerja yang over suplai Kapasitasnya yang terbatas justru tidak diperlukan investasi besar, investasi distributor, dan investasi marketing. Kapasitasnya sesuai dengan perkembangan reguler marketing-nya. Orientasinya melayani permintaan dalam negeri di pasar input melibatkan industri pengecoran logam dalam negeri, industri karet, kaca, dan lain-lain dalam negeri.

Marketing Stan Tujuh Belasan

Anak-anak kita terbukti mampu. Selain mobil SUV rakitan Esemka yang keren, sebenarnya ada yang tak kalah menarik. Yaitu, mobil mini truk atau pikap buatan SMK Muhammadiyah 2 Borobudur. Mobil SUV yang keren sebenarnya masih berbasis impor, anak-anak hanya merakit. Sementara mobil pikap itu 90 persen buatan lokal.

Mobil tersebut dapat dikembangkan di masa depan dan harus dapat dijual lebih murah kepada masyarakat. Penggunanya adalah petani, pedagang, angkot. Kalau toh memasuki balai kota, maqom-nya adalah armada pengangkut sampah yang bisa masuk di kampung-kampung.

Pemasarannya? Saya teringat 17 Agustusan di Pacitan. Di sana tentu dibuka stan tujuh hari tujuh malam. Stan itu disediakan pemerintah kecamatan untuk menjual berbagai produk pekerjaan tangan atau prakarya anak-anak sekolah.

Dulu, setiap anak dalam satu semester diwajibkan untuk membuat prakarya satu buah dan berbahan baku 100 persen lokal. Misalnya, gayung dari batok kelapa, sendok sayur dari batok kelapa, kipas tangan, sapu, asbak, hiasan dinding, dan lukisan. Bapak camat akan berkeliling melihat stan-stan itu untuk menyemangati dan sesekali membeli barang-barang itu.

Pada era modern ini, sudah sewajarnya ada BUMN yang bertugas seperti stan tujuh belasan itu. Tugasnya, mendisplai hasil karya anak anak sekolah, mengusahakan perizinan agar mobil hand made atau prakarya anak-anak sekolah itu dapat digunakan di jalan. Pembelinya tentu masyarakat karena menjadi mobil murah. Demikian juga, para pejabat, tidak hanya memberikan semangat, wajib membeli karya anak bangsa itu. Disebut mobil nasional apabila ada politik ekonomi seperti itu.

*) Guru besar dan rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (dimuat di JawaPos 23/01/12)

TIDAK kali ini saja sekretariat jenderal DPR, BURT, dan banggar saling melempar tanggung jawab soal penggunaan anggaran. Ketika DPR begitu keras berteriak mengkritisi mismanajemen penggunaan anggaran pemerintah, rumah tangganya ternyata demikian buruk dan mencemaskan. Sekelas Ketua DPR Marzuki Ali, bahkan, tidak menyadari telah memberikan persetujuan renovasi ruang rapat banggar Rp 20,7 miliar itu. Untung media kritis.

Sering gagalnya proyek-proyek di sekretariat jenderal, BURT, dan internal rumah tangga DPR, seperti rencana pembangunan gedung baru DPR Rp 1,6 triliun, renovasi toilet, dan terakhir renovasi ruang rapat banggar tidak serta merta membatalkan seluruh kontrak. Dalam setiap perjanjian selalu ada jasa konsultansi, kelayakan, engineering, dan pengawasan. Jika materi-materi tersebut sudah ada yang diserahterimakan kepada DPR, biaya itu tidak bisa ditarik kembali.

Biaya yang pasti hangus adalah jasa konsultansi, kelayakan, dan engineering dalam bentuk gambar desain blue-print atau dalam bentuk soft-copy. Biaya yang dilakukan seperti administrasi tender, jamuan, negosiasi, pelaksanaan tender juga pasti terbayar kendati “tidak besar”. Untuk rencana renovasi ruang rapat banggar saja sebagai ilustrasi menelan biaya jasa 3,85 persen dalam bentuk konsultan atau Rp 799,9 juta dari nilai kontrak Rp 20,7 miliar. Untuk jenis pekerjaan yang hanya memerlukan waktu 48 hari kalender, Rp 799,9 juta adalah nilai jasa yang begitu fantastis.

Publik dan media harus mewaspadai fenomena ini karena bisa terlewatkan dan sudah dianggap selesai. Padahal, belum. Ketika dihunjam kritik, DPR dapat menggunakan momentum tersebut sebagai alasan untuk terminasi (penghentian, Red) kontrak sepihak di luar kondisi force majeur. Namun, di luar kontrak sudah ada “main mata”, yakni fee yang terbayar. Untuk ilustrasi, nilai konsultansi pembangunan gedung baru DPR Rp 1,6 triliun itu paling tidak uang rakyat yang tidak bisa ditarik kembali minimal Rp 61 miliar atau tiga kali lipat biaya renovasi ruang banggar!

Bahan Tertawaan

Getolnya proyek-proyek renovasi di DPR juga DPD dan kini menular di DPRD menandakan bahwa ada “kelebihan anggaran” dalam jumlah besar di negeri ini. Padahal, pemerintah mendengungkan pengetatan anggaran. Misalnya, pembatasan BBM bersubsidi dan rencana penghapusan subsidi listrik. Rakyat dituntut berhemat, tapi di sisi lain DPR begitu telanjang memboroskan anggaran dan foya-foya.

Masih teringat kontroversi studi banding anggota DPR tahun lalu. Untuk melihat penggunaaan e-card pemilu, puluhan anggota DPR beserta kesekjenan harus pergi ke India beberapa hari dengan biaya Rp 435 juta. Komisi X dengan 21 delegasi juga berkunjung ke markas Real Madrid dan Barcelona di Spanyol untuk “mempelajari bagaimana Spanyol mampu menggabungkan olahraga dan wisata”. Setidaknya uang rakyat yang dipakai Rp 630 juta.

Kejadian paling ironis ketika komisi VIII melakukan studi banding di Australia yang diperkirakan berbiaya miliaran rupiah. Anggota DPR itu menjadi bahan olok-olok mahasiswa di situs Youtube. Selain situs tersebut, kronologi dialog, foto-foto, dan suasana diskusi saat di KJRI Melbourne 30 April 2011 juga disebarkan melalui group mailing list oleh mahasiswa Indonesia di Australia. Dalam sekejap berita ini bisa diketahui dan diakses rakyat.

Uang Telanjur Hilang

Melihat histori perilaku anggota DPR seperti ini, sangat sulit mengharapkan terjadinya perubahan moral di negeri ini. Ketika satu sisi dikritisi rakyat dan media, mereka segera menciptakan jalan lain untuk melegalkan perampokan uang rakyat secara sistematis. Pola studi banding sudah dipergoki dan kini mencari modus operandi baru yang semakin “intelektual”.

Dalam kasus terminasi kontrak ini warna intelektual lebih dominan karena rakyat dan media harus berhadapan dengan pasal-pasal hukum yang rumit. Pasal terminasi kontrak, misalnya, harus benar-benar dicermati dengan saksama siapa penyebabnya. Kontrak yang prorakyat pasti tidak kontroversial, namun sangat berbeda jika orang DPR sengaja melakukan engineering (rekayasa) dalam kontrak untuk motif mendapat benefit pribadi.

Jika melihat beberapa kontrak DPR yang diterminasi (dihentikan) karena desakan politik akhir-akhir ini, publik dapat dengan mudah menerka bagaimana kualitas kontrak yang dibangun sekretariat jenderal, BURT, dan Banggar DPR. Inilah yang harus diwaspadai. Gagalnya sejumlah proyek tidak berarti gagal di mata pelakunya. Sebab, sudah ada uang besar yang telanjur masuk, entah ke kantong siapa.

*) mahasiswa doktor ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Unair (dimuat di JawaPos, 23/01/12)

MUSIM hujan tiba, wabah dengue atau demam berdarah bergentayangan. Strategi khusus sangat dibutuhkan untuk mengatasi wabah dengue karena dokter tidak bisa bekerja sendiri. Dalam hal ini peran berbagai pihak dibutuhkan, dengan sasaran utama menekan populasi nyamuk penyebab wabah, deteksi dini, dan menetapkan sistem rujukan.

Seperti dikenal, demam berdarah adalah penyakit infeksi oleh virus dengue. Jenis demam dengue (DD) secara umum ditandai melalui panas badan seperti flu. Demam berdarah dengue (DBD) disertai tanda perdarahan akibat gangguan pembekuan darah. Dan, sindroma shock dengue (dengue shock syndrome = DSS) diiringi gejala lebih serius. Yakni, penderita bisa hilang kesadaran akibat turunnya tekanan darah.

Seseorang patut dicurigai terkena DBD jika ada tanda panas badan, seperti flu, disertai perdarahan seperti mimisan, atau bercak kemerahan pada kulit, serta badan panas, 40-41 derajat Celsius.

Tindakan yang perlu mendapat perhatian guna memberantas penyakit dengue adalah memotong mata rantai penyakit. Berdasar siklus kehidupan nyamuk, pemberantasan itu harus dilakukan melalui pendekatan bio-eko-sosio kultural, dengan strategi memberantas populasi nyamuk dan melawan virus yang masuk tubuh.

Mengendalikan kehidupan nyamuk melalui pengendalian lingkungan hidup dengan cara memberdayakan masyarakat sebagai kelompok sosial dan menjadikannya sebagai sebuah budaya atau kebiasaan. Pendekatan bio-eko-sosio-kultural dipandang sangat tepat untuk diterapkan sebagai kebijakan yang berkesinambungan dan hendaknya tidak hanya dilaksanakan menjelang musim hujan.

Hal ini perlu, mengingat ancaman yang semakin mengkhawatirkan, yaitu terjadinya infeksi ulang bagi orang yang pernah terjangkit. Infeksi ulang penderita DD cenderung lebih parah, yaitu DBD dan DSS. Jika hal ini terjadi, kesembuhannya menjadi lebih rendah, bahkan sering merenggut nyawa.

Intensitas DD makin meningkat saat musim hujan, dan itu berarti faktor ekologi biota nyamuk berperan sentral. Populasi nyamuk sebagai vektor virus dengue mutlak dihabisi dengan cara membunuh nyamuk dan jentik nyamuk sebagai siklus awal kehidupan nyamuk. Nyamuk aedes bisa berfungsi ganda, sebagai pusat produksi virus dan sebagai penyebar virus. Untuk bisa bertelur, nyamuk perlu mengisap darah manusia atau hewan sebagai makanan. Pada percobaan di laboratorium, terbukti nyamuk yang hanya diberi air gula tidak mampu menghasilkan telur.

Genangan air saat musim hujan perlu diatasi guna mempersempit lokasi kehidupan nyamuk. Agar tidak digigit nyamuk, perlu sosialisasi berkala tentang kehidupan nyamuk, khususnya kehidupan nyamuk yang lebih aktif di siang hari. Awal musim hujan adalah momen tebaik bagi berbagai pihak, baik pemerintah daerah, petugas kesehatan, pengurus kampung, dan perguruan tinggi bidang kesehatan/fakultas kedokteran, untuk secara bersama melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat luas.

Selama ini orang hanya mengandalkan efektivitas penyemprotan asap untuk mengusir nyamuk. Namun, tanpa membuang tempat hidup nyamuk, upaya itu berpeluang gagal. Ini karena jentik bisa lolos dari semprotan asap, dan segera berubah menjadi nyamuk baru. Jentik bisa diberantas dengan bahan kimia, seperti abate, dengan dosis 1 gram per 10 liter air.

Perlu perhatian khusus bagi keluarga, misalnya, penggunaan minyak oles pengusir nyamuk atau perangkap nyamuk yang banyak dijual di pasaran, serta pemasangan kelambu di tempat tidur anak. Tindakan itu terutama dianjurkan saat awal musim hujan, khususnya di daerah endemis atau yang ada kasus DD/DBD.

Jika telanjur digigit nyamuk, secara umum vaksinasi adalah cara terpilih untuk melawan virus. Namun, sampai saat ini belum ada vaksin yang secara masal diakui mampu menjadi pelindung terhadap serangan virus dengue. Obat antivirus juga belum bisa menjinakkan virus dengue.

Jika terjadi serangan, satu-satunya cara adalah segera masuk rumah sakit. Di sana keseimbangan elektrolit dan cairan tubuh penderita bisa diawasi secara ketat, sampai betul-betul dinyatakan aman.

Karena itu, deteksi dini DD menjadi sangat penting, termasuk sistem rujukannya. Kewaspadaan terhadap DD, khususnya mengarah ke DBD atau DSS, perlu juga disosialisasikan melalui kegiatan pelatihan khusus. Hati-hati menggunakan obat panas, seperti golongan aspirin atau brufen, karena bisa mempercepat terjadinya fase DBD akibat gangguan pembekuan darah!

*) Guru besar mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/RSUD dr Soetomo.
dimuat di JawaPos 20/01/2012

Di antara nama-nama yang keluar, tidak banyak muka baru jika dibandingkan dengan skuad yang diterjunkan pada event yang sama dua tahun lalu. Di tim Thomas masih bercokol nama-nama tenar seperti Taufik Hidayat dan Simon Santoso pada tunggal. Mereka akan ditopang pemain muda seperti Tomy Sugiarto dan Dionysius Hayom Rumbaka. Kemudian, di ganda ada pasangan peraih emas Olimpiade Beijing Markis Kido/Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan/Bona Septano. Mereka akan ditopang pemain muda Angga Pratama/Ryan Agung Saputra serta pasangan veteran Alvent Yulianto/Hendra Aprida Gunawan.

Kemudian, di tim Uber juga masih mengandalkan sosok Adriati Firdasari, Maria Febe Kusumastuti, Aprilian Yuswandari, dan Lindaweni Fanetri di bagian tunggal serta pasangan Greysia Polii/Meiliana Jauhari, Vita Marisa/Nadya Melati, dan Anneke Feinya Agustin/Nitya Krishinda Maheswari di bagian ganda. Dalam tim, juga masuk nama pemain spesialis ganda campuran Liliyana Natsir.

Untuk tim Thomas, merebut satu di antara empat jatah Asia (yang diperebutkan lewat kualifikasi) tampaknya tidak terlalu sulit. Namun, hal itu juga bukan pekerjaan yang mudah-mudah amat. Kondisi tim Thomas Indonesia saat ini tidak sebagus tahun-tahun sebelumnya. Para pemain utama tunggal maupun ganda Indonesia akhir-akhir ini sering kalah oleh pemain Korea Selatan dan Jepang. Jadi, target di Makau nanti, Indonesia cukup melengkapi kuota Asia. Yakni, empat tim, untuk menemani tim Tiongkok sebagai juara bertahan dan tuan rumah yang lolos otomatis. Prediksinya, empat tim yang akan lolos dan mewakili zona Asia nanti adalah Malaysia, Korea Selatan, Jepang, dan Indonesia.

Cederanya beberapa pemain seperti Muhammad Ahsan di ganda dan Hayom di tunggal untuk babak kualifikasi ini masih bisa ditutup oleh pemain di bawahnya. Di tunggal, selain ada Tomy Sugiarto juga ada nama Alamsyah Yunus yang bisa dinaikkan jika Hayom benar-benar tidak bisa pulih hingga babak kualifikasi dimulai. Celah yang ditinggalkan Ahsan, seperti biasa, akan ditutup Alvent Yulianto yang hampir selalu cocok dipasangkan dengan siapa pun.

Bagiamana tim Uber? Inilah yang butuh keajaiban. Sebab, prestasi pemain-pemain putri Indonesia akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Di sektor tunggal misalnya, tidak ada satu pun pemain yang dapat menembus peringkat 30 besar dunia. Pemain dengan peringkat tertinggi diduduki Ardiati Firdasari yang berada di posisi 34 dunia. Tiga pemain lain berada di urutan 40-an. Di ganda, kondisinya sedikit lebih baik. Ada pasangan Greysia Polii/Meliana Jauhari yang nangkring di peringkat sembilan dunia dan Vita Marisa/Nadya Melati di peringkat 11. Namun, perlu diingat bahwa Greysia baru saja sembuh dari cedera panjang. Bahkan, pada ajang SEA Games lalu, dia terpaksa absen. Beberapa kali penampilan dia pascacedera belum menjanjikan.

Untuk tim Uber, rasanya sulit merebut satu di antara tiga jatah yang diperebutkan lewat kualifikasi (dua jatah Asia lain sudah dikavling Tiongkok sebagai tuan rumah dan Korea Selatan sebagai juara bertahan). Berdasar pengalaman pertemuan mereka dengan para pemain-pemain utama Asia lainnya, para penggawa Merah Putih sering kalah. Di bagian putri, saat ini ada kekuatan baru yang akan menjadi ganjalan tim Uber. Yakni, Thailand dan Taiwan. Selain itu, juga ada kekuatan lama yang sempat terpuruk dan kini bangkit lagi, yakni Jepang. Untuk bisa lolos, Indonesia harus dapat menjegal salah satu di antara tim tersebut. Padahal, dalam beberapa pertemuan, pemain Indonesia sering kalah olah pemain tiga negara tersebut. Yang terbaru, tim beregu putri Indonesia dipecundangi Thailand pada final SEA Games tahun lalu.

Kini satu-satunya harapan Indonesia pada tim Uber adalah hadirnya kembali keajaiban yang sering muncul saat pertandingan beregu. Ya, meski secara ranking dan beberapa kali pertemuan pemain Indonesia kalah, tapi untuk pertandingan beregu, mereka sering membuat kejutan. Itu pula yang ditunjukkan pada dua edisi terakhir. Tahun 2008, dengan posisi underdog, Indonesia mampu masuk final sebelum kalah oleh Tiongkok. Tahun 2010, di babak kualifikasi, Korea Selatan dapat dikalahkan. Namun, pada putaran final, akhirnya Korea Selatan dapat menjadi juara setelah menaklukkan raksasa Tiongkok. Semoga, kejutan-kejutan tersebut dapat hadir lagi tahun ini. (Tajuk JawaPos)

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengujian norma keberadaan outsourcing dalam UU Ketenagakerjaan sebenarnya justru telah melegitimasi keabsahan outsourcing tersebut. MK hanya menyatakan bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) terhadap pasal 65 (7) dan pasal 66 (2) huruf b UU Ketenagakerjaan (Jawa Pos, 18 Januari 2012). Putusan MK sama sekali tidak membatalkan ketentuan-ketentuan outsourcing, melainkan hanya memastikan bahwa dalam outsourcing, hak-hak pekerja harus dipenuhi layaknya pekerja utama perusahaan.

Salah satu masalah yang menjadi tarik ulur yang tiada henti sepanjang waktu hingga kini antara pekerja/buruh dan pengusaha mengenai penggunaan pekerja melaui outsourcing. Outsourcing telah dianggap mengebiri dan bahkan mengeksploitasi pekerja. Tapi, benarkah outsourcing yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan itu melanggar hukum perburuhan? Ataukah, masalahnya pada implementasi outsourcing yang tidak sesuai dengan perundang-undangan?

Outsourcing dalam UU Ketenagakerjaan (UUK) dipahami sebagai pengalihan pekerjaan oleh perusahaan pengguna kepada perusahaan penyedia jasa pekerja atau pemborongan. Dalam UUK ditentukan bahwa pekerjaan yang boleh dialihkan kepada perusahaan outsourcing/perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP) adalah pekerjaan penunjang saja. Pekerjaan utama dari perusahaan itu dilarang di-outsourcing-kan.

Ratio legis dari dibolehkannya outsourcing tersebut adalah untuk tercapainya efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan kegiatan utama perusahaan tersebut. Untuk mencapai efektivitas tersebut, pekerjaan yang sifatnya penunjang dapat dialihkan kepada PPJP. Perusahaan pun bisa berkonsentrasi kepada kegiatan utama perusahaan. Dengan berkonsentrasi kepada kegiatan utama, perusahaan bisa memaksimalkan produktivitas.

Ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk outsourcing bahwa perusahaan outsourcing harus dalam bentuk badan hukum dan memiliki izin operasio sebagai perusahaan outsourcing. Keharusan perusahaan outsourcing berbadan hukum itu adalah untuk menghindari orang-perorangan melakukan usaha outsourcing. Sebab, jika orang-perorangan melakukan usaha outsourcing dapat disamakan dengan usaha perbudakan, orang dapat menjual orang. Sedangkan keharusan memiliki izin operasi adalah untuk memudahkan pengawasan pemerintah atas praktik outsourcing.

Konstruksi hukum outsourcing dalam UUK tersebut sebenarnya sudah tepat. Bahkan, jika ketentuan-ketentuan yang dalam UUK itu ditaati, outsourcing tidak merugikan pekerja. Namun demikian, yang terjadi di lapangan adalah banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan outsourcing oleh perusahaan. Bentuk-bentuk penyalahgunaan outsourcing tersebut, antara lain, meng-outsourcing-kan pekerjaan utama kepada perusahaan outsourcing, perusahaan outsourcing tidak berbadan hukum, tidak didaftarkannya perjanjian outsourcing di dinas tenaga kerja, dan penyunatan upah pekerja oleh perusahaan outsourcing.

Penyimpangan pertama, banyaknya pekerjaan utama yang di-outsourcing-kan. Padahal, UUK sudah secara tegas melarang meng-outsourcing-kan pekerjaan utama. Betapa bisa kita lihat penyalahgunaan model itu, misalnya, perusahaan bank yang meng-outsourcing-kan pekerja teller dan collector kredit serta perusahaan manufaktur yang juga meng-outsourcing-kan pekerja-pekerja inti dari kegiatan manufaktur tersebut. Belum lama ini terjadi peristiwa yang mengenaskan. Yakni, nasabah kartu kredit sebuah bank ternama di Jakarta dianiaya di kantor bank oleh debt collector bank tersebut. Dan diduga, debt collector tersebut adalah pekerja sewaan (outsourcing). Kejadian pembakaran perusahaan di Drydock Batam adalah contoh yang lain akibat dari penyimpangan ketentuan outsourcing.

Ada model penyimpangan lain. Pekerjaan utama di-outsourcing-kan dengan model secara halus (cerdas, tapi nakal), yaitu dengan menafsirkan semaunya sendiri tentang cakupan pekerjaan utama perusahaan. Perusahaan membuat daftar jenis-jenis kegiatan/pekerjaan yang ada dalam perusahaan, kemudian mengelompokkan sesuai dengan kepentingannya mana pekerjaan utama dan mana perkerjaan penunjang. Dalam daftar tersebut, banyak yang jenis kegiatan utama, tapi dimasukkan ke kelompok pekerjaan penunjang. Dan, anehnya, daftar yang dibuat perusahaan tersebut mendapat ”restu” dari dinas tenaga kerja setempat.

Memang, ada kelemahan dalam UUK yang tidak menegaskan batasan suatu kegiatan itu dikategorikan sebagai utama atau dan penunjang. UUK hanya menyatakan bahwa yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core business) suatu perusahaan. Sementara peraturan organik tentang teknis outsourcing juga tidak menjabarkan lebih lanjut. Dari sini patut diapresiasi rencana Jatim membuat peraturan daerah (perda) yang mengatur hal-hal lebih lanjut ketentuan outsourcing, terutama hal yang masih kabur tersebut.

Penyimpangan kedua, banyak perusahaan outsourcing yang tidak memenuhi syarat. Misalnya, tidak berbadan hukum maupun tidak memiliki izin operasi. Modus penyimpangan itu adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum, misalnya CV dan firma, ikut menjalankan usaha outsourcing. Banyak pula perusahaan outsourcing, meskipun sudah berbadan hukum, tidak memiliki izin operasi menjalankan usaha outsourcing. Ketiadaan izin operasi itu menyulitkan pengawasan oleh dinas tenaga kerja setempat. Sering terjadi perusahaan outsourcing abal-abal tersebut menghilang tanpa jejak ketika terjadi pelanggaran hak-hak normatif atas pekerja. Pekerja sulit menuntut hak-haknya setelah menjalankan semua kewajibannya.

Penyimpangan ketiga, terjadinya penyunatan upah pekerja oleh perusahaan outsourcing. Banyak terjadi upah para pekerja dipotong oleh perusahaan outsourcing. Padahal, perusahaan outsourcing telah memperoleh management fee dari perusahaan pengguna. Yang lebih tragis lagi, jumlah upah setelah dipotong tersebut kurang dari ketentuan jumlah upah minimum. Itu jelas pelanggaran hukum perburuhan dan bahkan pelakunya bisa dipidana karena melakukan kejahatan pengupahan.

Banyaknya penyalahgunaan outsourcing tersebut menambah panjang penderitan buruh/ pekerja di sektor formal. Namun demikian, minat buruh untuk bekerja melalui outsourcing tetap akan membeludak, mengingat minimnya kesempatan kerja jika dibandingkan dengan jumlah pekerja. Karena itu, jalan terbaik untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengoptimalkan pengawasan dari pemerintah, dalam hal ini dilakukan dinas tenaga kerja setempat.

Fungsi pengawasan pemerintah adalah untuk memastikan implementasi ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur outsourcing sesuai dengan perundang-undangan bidang hukum perburuhan. Sebab, yang menjadi akar masalah (root causes) adalah bukan norma yang mengatur outsourcing, melainkan masalah implementasinya. Ketentuan outsourcing dalam UUK sudah on the right track, hanya pengimplementasiannya yang disalahgunakan dan disimpangi oleh pengusaha.

*) Dosen hukum perburuhan dan sekretaris Universitas Airlangga
dimuat di JawaPos 19/01/2012

Akan halnya Nining Indra Saleh, sang sekretaris jenderal DPR, beserta anak buahnya bisa saja punya andil dalam kekacauan ini. Tetapi, bagaimanapun, penanggung jawab tertinggi adalah Marzuki. Kalau pimpinan hanya bisa menyalahkan anak buah, padahal dirinya yang tak mampu memimpin, apa kata dunia? Apa kata akhirat? Terang sekali bahwa duit Rp 20.000 juta itu lolos karena mekanisme internal sudah dilalui. Mengapa Marzuki tak mengetahui dan mencegahnya lebih dulu?

Leadership, agaknya, menjadi problem berat di sini. Marzuki sendiri tak pernah dicitrakan cemerlang dalam memimpin. Mantan tersangka kasus korupsi pabrik semen Baturaja (yang di-SP3 kejaksaan menjelang dia menjadi ketua DPR) ini jelas terlihat tak bisa mengendalikan situasi. Kalau yang lolos itu uang-uang kecil, bolehlah dimaklumi. Tapi, siapa tahu, uang lebih dari Rp 20.000.000.000 itu sudah dianggap uang kecil? Apalagi, dibandingkan dengan APBN yang digodok di banggar yang lebih dari seribu triliun rupiah.

Kasus “Istana Banggar” ini memang harus diusut tanpa basa-basi. Kelak mungkin akan ada tersangka kalau ada kasus korupsi. Mungkin orang di kesekjenan atau orang-orang di badan anggaran. Silakan mereka diminta mempertanggungjawabkannya hingga ke penjara. Saat merencanakan ini semua, sulit diterima nalar apabila mereka tidak punya firasat bahwa perbuatan semacam itu sangat tidak pantas. Kecuali, nurani mereka sudah membusuk.

Kasus badan anggaran yang ingin punya “istana” di dalam gedung rakyat ini menjadi skandal baru yang memiriskan. Sebelumnya, banggar gonjang-ganjing oleh kasus Wa Ode Nurhayati yang menyerempet rekan-rekannya di lembaga itu. Ada juga kasus “apel Malang” dan “apel Washington” yang menyerimpung sang ratu kecantikan bersama “bos besar” dan “ketua besar”. Belum sepenuhnya pula mulut kita mengatup dalam memprotes ambisi membangun gedung baru DPR yang nilainya raksasa (mana pula hasil pengusutan dana miliaran yang telanjur keluar tanpa kejelasan saat perencanaan gedung yang menjengkelkan publik itu?).

How low can you go? Seberapa dalam lagi lembaga ini akan masuk ke lubang citra busuk? Hingga saat ini, meskipun kasus bertalu-talu menggodam tim banggar (dan legislator lain), kita yakin belum akan ada pertobatan. Siapa tahu para legislator lain yang belang (tapi belum ketahuan), menyalahkan mereka karena tidak hati-hati. Mereka dianggap sial saja. Lain kali mereka akan lebih hati-hati (alias makin licik).

Kasus ini harus dituntaskan KPK. Marzuki Alie yang sudah kecolongan seharusnya tak hanya menyalahkan orang lain. Saatnya kepemimpinan dia di BURT dimintai pertanggungjawaban. Ketika merangkap jabatan ketua DPR dengan ketua BURT, sebenarnya dia bisa mudah melakukan kontrol, sehingga urusan kerumahtanggaan DPR tak mencederai citra parlemen. Tapi, dia malah kecolongan proyek hura-hura ini.

Masih pantaskah Marzuki menjadi pemuka di DPR, kalau saat ada persoalan dia justru memilih tak menunjukkan rasa tanggung jawabnya? Jangan bertanya ke Demokrat. Partai yang mengirim Marzuki ke DPR ini sedang susah.
(Tajuk JawaPos)

SIAPAPUN yang beperkara di pengadilan pasti mengikuti hukum tidak tertulis tetapi abadi. Pertama, berupaya keras membebaskan diri dari jerat hukum dan berupaya keras pula membuktikan dirinya tidak bersalah. Kedua, kalau tidak mungkin melepaskan diri, berupaya agar hukuman yang diterima seringan-ringannya.

Ketiga, memosisikan diri sebagai bumper aktor lain agar tidak terlibat dalam perkara yang sedang dihadapi. Atau sebaliknya, justru melibatkan sebanyak-banyaknya orang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Konstruksi umum ini kemudian diberi skala plus minusnya. Yang dijadikan target dan berperan sentral dalam hal ini adalah penasihat hukumnya.

Makna Kesaksian

Korupsi yang sedang dituduhkan kepada Nazaruddin menyeret begitu banyak tokoh. Mindset yang dipilih, dia terlihat berusaha keras agar korupsi (yang memang tidak mungkin personal) melibatkan banyak tokoh lain. Dua di antara tokoh sentral itu adalah yang disebut Ketua Besar dan Bos Besar. Ketua Besar, sebagaimana sering dia sebut, adalah sang Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Bos Besarnya adalah Wakil Badan Anggaran Mirwan Amir.

Dalam perspektif hukum, alat bukti itu bisa berasal dari bukti surat, kesaksian seseorang, pengakuan, serta persangkaan yang didasarkan pada petunjuk tertentu dan sumpah. Yang pasti, bukti itu harus terkait satu sama lain sehingga membentuk satu konstruksi hukum yang bisa menggambarkan terjadinya perbuatan pidana yang selayaknya dihukum.

Dalam hukum, dianut asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi). Maknanya bahwa hakim harus menjatuhkan putusan berdasar sekurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan hakim, kalau tidak mau putusan hakim dinyatakan batal demi hukum.

Dalam kasus itu, nyanyian Nazar semata, yang akan menjadi pengakuan nanti tatkala diperiksa (di ujung permintaan keterangan), tidak akan berharga sebagai alat bukti tanpa didukung bukti lain. Karena itulah, kesaksian Rosa menjadi sangat penting. Dengan demikian, ada dua alat bukti pertama (kesaksian Rosa) dan kedua (pengakuan Nazar), apalagi didukung bukti tertulis mengenai adanya aliran dana kepada para bos tersebut.

Lalu, apa makna penyampaian kesaksian Rosa? Pertama, yang pasti memperkuat sangkaan bahwa memang telah terjadi penyuapan terhadap dua tokoh yang disebut. Konstruksi sederhana bahwa korupsi (apalagi berkaitan dengan politik) senantiasa berhubungan dengan kepentingan politik pula. Dalam perhitungan sederhana, Nazar berhasil menyeret sang aktor yang disebut Rosa ke gelanggang perkara.

Kedua, kesaksian yang disampaikan di bawah sumpah merupakan petunjuk atas tindak pidana baru. Artinya, ketika putusan hakim nanti merekonstruksi bahwa uang itu disuapkan kepada Ketua Besar dan Bos Besar, keduanya harus menjalani pemeriksaan sebagai tersangka penerima suap atau korupsi.

Ketiga, pengungkapan itu didasarkan pada percakapan melalui BBM (BlackBerry Messenger) dengan tokoh lain, yaitu Angelina Sondakh, yang efektif berkomunikasi dengan Rosa dengan berbagai sandi. Artinya, ada yang menjadi perantara dan akhirnya juga disampaikan bahwa dia menerima sejumlah (besar) dana pula. Angie yang selama ini hanya dinilai ”terserempet” akan terjerat juga ketika cross-check diamini Nazar.

Pembelaan Diri

Tampaknya, di samping kasus pokok wisma atlet yang mendudukkan Nazar sebagai terdakwa, pengusutan masih akan panjang. ”Nyanyian” Nazar akan menyeret banyak orang dengan berlindung di balik penyampaian fakta ”secara jujur” atas apa yang terjadi. Nazar tak mau jadi bumper dalam kasus yang diungkap KPK tersebut. Di sisi lain, tokoh sentral yang disebutnya itu harus bersiap menghadapi sidang sebagai aktor yang dikenai pasal korupsi.

Makna lain kesaksian Rosa yang sangat penting ini, pertama, adalah sebenarnya kasus ini sederhana. Artinya, kasus yang mendudukkan Nazar sebagai tokoh sentralnya, dari sisi ketentuan pasal-pasal pada sistem hukum di Indonesia, juga sudah sangat jelas. Pertama, kasus itu telah menyeret beberapa terdakwa di aliran hilir, yaitu Mindo Rosalina dan Wafid Muharram yang sudah dipidana. Jadi, dalam konstruksi hukum, asumsi paling sederhana adalah bahwa korupsi itu ada. Pelakunya ada. Cuma, siapa saja dan bagaimana caranya, itu masih akan terus diungkap.

Kedua, pada dasarnya, tidak mungkin seseorang melakukan korupsi single fighter. Dari kasus ini, yang di hilir itu, antara lain, Mindo Rosalina dan Wafid Muharram tersebut. Nazar berada di tengahnya. Penanganan aktor yang di hulu inilah yang sering menimbulkan problema karena akan menyangkut tokoh lain. Apalagi, sudah terang benderang bahwa kasus korupsi itu juga erat dengan permasalahan politis, yakni pemenangan pemilihan ketua umum partai politik.

Ketiga, teori pembelaan dalam hukum pidana memberikan pemahaman bahwa siapa pun yang terlibat kasus akan senantiasa membela diri, baik lewat media maupun di pengadilan. Hal itu wajar karena siapa pun tidak mau terjebak dalam pusaran kesalahan, meskipun dia tahu dirinya benar-benar bersalah. Bahkan, sistem hukum melegitimasi adanya hak ingkar, yaitu hak untuk menghindarkan diri dari jerat hukum semampunya. Toh, nanti ada alat bukti lain yang menjadi counter atas apa yang disampaikan.

Semua berharap, seperti harapan para pengurus Partai Demokrat yang sedang cemas, hendaknya kasus itu diungkap secara terang benderang.

*) Guru besar ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Rasanya sulit membayangkan Iran yang penuh harga diri itu akan tunduk. Iran selalu menyatakan punya hak yang sama untuk mengembangkan nuklir. Apalagi Iran menegaskan nuklirnya untuk tujuan damai. Pernyataan yang disuarakan lantang oleh Teheran ini dianggap sebagai pembangkangan.

Iran pun makin panas. Apalagi pakar nuklirnya yang kelima tewas dalam teror bom. Teheran menuduh AS dan Israel di balik tindakan pengecut itu. Negeri yang dipimpin Ahmadinejad tersebut juga mengancam menutup Selat Hormuz. Selat ini menjadi pintu laut satu-satunya bagi negara-negara kaya minyak, yakni Iraq, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Semua sekutu AS.

Klimaks dari jalan cerita ini seperti sudah dituliskan. Apa pun, Iran akan dianggap salah. Amerika dengan mengajak sekutunya akan menyerang Iran. Tiongkok dan Rusia, meski menentang, tidak akan mau pasang badan, seperti saat AS dan sekutunya menghajar Iraq.

Amerika akan meluluhlantakkan Iran dan meninggalkannya karena untuk mendudukinya sangat sulit. Tidak ada oposisi yang bisa dijadikan boneka di Iran. Lagi pula, AS baru saja “menyelesaikan” perang yang mahal dengan Iraq. AS juga masih harus terus mengeluarkan ongkos untuk memastikan Afghanistan tidak kembali ke tangan Taliban. AS tidak punya stamina keuangan yang panjang dalam mencengkeram Iran karena negeri pemilik senjata nuklir terbanyak ini sedang krisis ekonomi. Tetapi, demi ambisi mengembalikan Teheran ke kemunduran peradaban (dan juga komoditas menjelang pemilu presiden AS tahun ini), agresi itu akan dilancarkan.

Kalau Perang Teluk itu terjadi, Indonesia tentu akan kena dampaknya. Perekonomian kita yang bagus bisa goyah. Apalagi lokasi perang ini selalu di jalur pasokan minyak dan jalur penting ekspor-impor komoditas. Maka, Indonesia harus siap-siap imbas ekonomi dan stabilitas. Toh, republik kita tidak bisa diharapkan punya suara cukup lantang berkata “tidak” kepada nafsu perang AS itu?

Ekspor kita jelas akan terganggu. Terutama yang ke Timur Tengah dan Eropa. Ini menjadi faktor penghambat ekspor yang selama ini sudah goyah karena krisis Eropa dan Amerika. Untuk mengharapkan pasar Asia Timur, kondisinya juga kian ketat. Apalagi Tiongkok sedang memperkuat konsumsi dalam negeri karena perekonomiannya yang memanas. Jepang juga masih lesu terimbas krisis.

Kita tidak bisa mengendalikan harga minyak yang mungkin akan melonjak-lonjak. Tetapi, untuk komoditas lain, kita bisa berpaling kepada kekuatan dalam negeri. Untuk menjaga pertumbuhan yang nyaris 7 persen, kita harus tetap menggenjot kekuatan sendiri. Kalau tahun lalu pertumbuhan itu ditopang konsumsi, kali ini kita harus diperkuat produksi. Termasuk di sektor makanan dan minuman yang selama ini diserbu para pengimpor. Kekuatan konsumsi dalam negeri ini kita jadikan momentum penguatan produksi.

Kita memang harus menjaga perekonomian. Kita pun sudah bertekad untuk tidak mengeluh, sekalipun kita terimbas perang yang tidak kita lakukan. (Tajuk JawaPos)

Di Jalan Cikini Raya, Jakarta, ada sebuah toko kecil yang tetap eksis lebih dari seratus tahun. Menurut penerusnya, toko itu didirikan pada 1898 dengan nama De Spin. Namun, setelah kemerdekaan, ia lebih dikenal dengan nama Toko Laba-Laba. Bisnis toko itu berbeda dari Depo Bangunan yang setiap akhir pekan dikunjungi 3.000-4.000 orang untuk mengganti atau membuat bangunan baru (replace). Bisnis Toko Laba-Laba adalah bisnis memperbaiki (repair) dan wajar bila pengunjungnya hanya beberapa orang setiap saat.

Dulu, ketika di Jakarta masih banyak orang miskin, pengunjung Toko Laba-Laba ramai sekali. Orang datang untuk memperbaiki tas, sepatu, dan barang-barang berharga lainnya. Apalagi kalau suatu barang mengandung nilai historis, sayang dibuang. Barang-barang berharga yang enak dipakai juga akan dipertahankan si pemilik. Setiap kali melewati Toko Laba-Laba, tentu saja hati saya bergetar karena dulu saya sering memperbaiki barang-barang pemberian.

Pengunjungnya mungkin saja saat ini tidak berkurang, tetapi rasanya zaman sekarang ia semakin kurang diminati bila dibandingkan dengan toko-toko yang menjual barang-barang baru. Masalahnya, barang-barang sekarang bukan cepat rusak, tetapi cepat usang. Banyak orang punya ponsel yang masih bisa dipakai, tetapi sudah diganti. Sama dengan kacamata dan jam tangan. Semakin kaya, manusia semakin ingin beralih dari fungsi (enak, layak) menjadi rasa dan kesan (bangga, gengsi, dan citra)

Replace Economy

Begitulah hukum ekonomi. Semakin banyak orang kaya baru, ada tendensi manusia enggan memperbaiki. Beberapa tahun yang lalu, masih banyak ditemui anak-anak muda membangun bisnis reparasi, khususnya reparasi telepon dan komputer. Dua puluh tahun yang lalu, yang ramai adalah reparasi kulkas dan TV. Kini bisnis reparasi semakin ditinggalkan, semakin minggir ke daerah-daerah terpencil, menemani kemiskinan.

Di beberapa daerah masih ditemui satu dua bisnis permak celana jins, namun di pusat keramaian Jakarta sudah semakin jarang ditemui. Semakin kaya, manusia bisa semakin materialistis dan maunya serbaganti. Seorang teman yang memiliki bisnis perabotan rumah tangga yang laris menyatakan, konsumen Indonesia saat ini memang hebat. Maksudnya, suka membeli barang baru kendati kebutuhannya belum sampai di situ.

Jadi, konsumen kita cenderung pembelanja yang aktif, senang mengganti ketimbang memperbaiki. Bahkan, sekarang lebih mudah menjual apartemen baru daripada rumah-rumah lama di permukiman-permukiman. Rata-rata rumah di BSD, yang mulai ditinggalkan pemiliknya pindah ke daerah perkotaan, membutuhkan 2-3 tahun untuk bisa laku terjual kembali. Itu pun harus gonta-ganti agen. Sedangkan rata-rata apartemen di tengah kota hanya butuh 2-3 bulan untuk terima uang.

Maka, jangan heran kalau wakil rakyat juga ingin segala sesuatu yang serbabaru. Mobil baru saja tak cukup. Mereka pun ingin gedung baru. Setelah gagal, mereka kini membuat WC baru, ukurannya tak seberapa, namun harganya luar biasa, Rp 2 miliar. Salah seorang wakil ketua DPR mengatakan, WC yang lama sudah bau pesing. Orang-orang yang mengerti bangunan mengatakan, “Kalau bau saja betulinnya gampang. Repa­ir saja.” Tetapi, sekretariat DPR yang pegang duit lebih senang menggantinya dengan yang baru.

Sementara di sini sedang berkelebihan, di Eropa penduduknya sedang menggigil. Bila Fitch Ratings baru saja menjadikan Indonesia sebagai investment grade, lembaga-lembaga rating internasional justru tengah men-down grade dunia keuangan Eropa. Standard & Poor, misalnya, pekan lalu menurunkan rating Prancis dan Austria dari AAA menjadi AA+, Spanyol dari AA- menjadi A, Malta dari A menjadi A-, Itali dari A menjadi BB+ dan Portugal dari BBB- menjadi BB.

Nah, di negara-negara itulah bisnis repair justru hidup. Beberapa berita yang saya terima dari Eropa dan Amerika Serikat, antara lain, menyebutkan The Repair Economy Begins to Emerge!. Mereka mulai banting setir, mengurangi konsumsi belanja baru, memperpanjang usia pemakaian suatu produk, mendaur ulang yang sudah ada, dan melakukan downshifting, beralih pada produk-produk yang lebih murah. Ini peluang buat ekspor kita, bukan?

Ekonomi Hemat

Saya sendiri tak terlalu percaya dengan pepatah zaman susah: Hemat pangkal kaya! Sebab, orang yang hemat-hemat biasanya jadi pelit, apa-apa maunya dihemat, sampai-sampai orang lain dibuat miskin dan susah. Dulu saya sering sekali bertemu orang-orang tua yang kaya raya, namun pakaiannya lusuh, makannya hanya bubur encer dan rumahnya jelek. Tetapi, di bank uangnya banyak sekali. Saat terima warisan, anak-anak mereka yang jadi teman saya justru berbeda sekali. Mereka justru ingin hidup enak.

Tetapi, apa pun perilaku Anda, dunia pun sedang menuju ekonomi hemat. Lihat saja komputer yang kita pakai, semakin hari semakin kecil dan hemat energi. Lampu-lampu dan mobil-mobil baru juga mulai hemat energi. Dunia mulai mengenal istilah 3R (reduce, reuse, recycle). Maka, menurut hemat saya, kita juga harus terus menghidupkan bisnis repair, asalkan yang di-repair itu juga tahu diri. Jangan seperti mobil-mobil buatan Eropa, yang maaf, lebih baik ganti baru daripada setiap kali servis atau repair habis puluhan juta rupiah. Repair-nya pun tak henti-henti.

Supaya bisa bertahan, bisnis seperti ini harus bertransformasi. Buatlah lebih terjangkau, lebih cepat, dan berikan sentuhan keunikan-keunikan. Jangan mentang-mentang bisnisnya hanya perbaikan, petugasnya lusuh dan lampunya gelap. Namun, Anda juga harus realistis, banyak orang yang tidak lagi membeli fungsi, melainkan membeli fashion. Kalau itu fashion, apa boleh buat. Mereka pasti ingin replace, not repair!

*) Guru besar FE Universitas Indonesia, pakar bisnis dan strategi
dimuat di JawaPos 16/01/2012