Terkait Pengelolaan Inventaris, Rapot Pemkab masih Merah

Sebanyak 87 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan barang milik daerah di Hotel Grand Palace, kemarin. Bimtek tersebut digelar guna meluruskan pengelolaan barang milik daerah dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Betjik Soedjarwoko mengatakan berdasarkan evaluasi internal, rapot Pemkab tergolong merah dalam pengelolaan barang milik daerah.

Betjik mengakui bahwa selama ini laporan inventarisasi dan sistem administrasi Pemkab Malang belum bagus. Sehingga berdasarkan evaluasi internal, pihaknya menilai dalam hal pengelolaan Pemkab masih mengantongi rapot merah. Untuk itulah, Pemkab melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) menggelar Bimtek.

“Administrasi dan inventarisasi belum bagus sehingga rapotnya merah, untuk itu digelar Bimtek pengelolaan barang milik daerah,” ujar Betjik dihubungi Malang Post, kemarin.

Terpisah, Kepala DPPKA Willem Petrus Salamena mengakui bahwa pengelolaan barang milik daerah belum berjalan sesuai harapan. Padahal telah terjadi perubahan aset, misalnya kejelasan kepemilikan mobil dinas Pemkab Malang. Menurut Willem, masih terdapat puluhan mobil dinas yang tidak terdeteksi keberadaannya.

“Jika SKPD tidak transparan, maka kejelasan aset bisa runyam. Contohnya mobil dinas lahan kering tahun 1990, sekarang tidak terdeteksi keberadaannya,” imbuh Willem.

Contoh lainnya, soal inventarisasi 1000 bidang tanah milik Pemkab, yang membutuhkan waktu 30 tahun unuk menertibkan. Masalah pengelolaan barang daerah dikatakan Willem amat membutuhkan kejujuran dari SKPD. Guna meluruskan hal tersebut pihaknya mengadakan Bimtek selama tiga hari yang diikuti oleh sekitar 87 SKPD.

“Harapannya tahun 2008 ini kita mulai mengadakan pembenahan dan tahun 2009 nanti mulai mempraktekkannya,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu pemateri Bimtek, Sigit Subekti bagian administrasi aset Perlengkapan Provinsi Jawa Timur berharap tiap daerah bisa menyajikan neraca yang akuntable. Sigit menilai saat ini masing-masing daerah masih dalam tahap pembelajaran sehingga alur pengelolaan barang daerah belum begitu bagus. Apalagi peraturan sebagai acuan sistem administrasi dan inventarisasi barang daerah sering berganti-ganti.(ary) (Ary Wicaksono/malangpost)

Tinggalkan komentar

Filed under Malang Raya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s