Tarif Puskesmas Tetap Naik Walau Banyak yang Berkeberatan

Akhirnya tim Pansus Raperda Pelayanan Kesehatan Puskesmas DPRD Kabupaten Malang, mengadakan uji publik terhadap raperda itu di ruang sidang Paripurna Gedung DPRD Kepanjen, kemarin. Namun, dalam uji publik tersebut tarif Puskesmas sebagaimana tertuang dalam Raperda tetap naik. Dari pantauan Malang Post memang hanya dua elemen masyarakat yang hadir yaitu YLK (Yayasan Lembaga Konsumen) dan ISFI (Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia), sedangkan sisanya didominasi Camat, Kepala Puskesmas serta bidan.

Uji publik tersebut dilakukan sekaligus terhadap raperda Administrasi Kependudukan dan Raperda pelayanan di bidang kesehatan. Setelah sempat dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Drs. H. M. Purnomo Anwar, MM, lantas Ketua Pansus Raperda Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Hikmah Bifaqih S,Pd tampil sebagai moderator. Hikmah didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr. Agus Wahyu Arifin, Kabag Hukum Nurman Ramdansyah SH M.Hum serta datang belakangan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dra Cholis Bidajati MM.

Dalam sesi tanya jawab, Ketua YLK (Yayasan Lembaga Konsumen) Malang Raya Soemito tampil mendebat kenaikan tarif Puskesmas. Soemito menilai terlalu sederhana jika kenaikan tarif Puskesmas disebabkan tak adanya revisi selama sembilan tahun. Dia meminta kenaikan tarif itu kembali dipertimbangkan, bahkan kalau bisa pelayanan kesehatan digratiskan.

“Saya juga meminta Peraturan Provinsi tentang pelayanan kesehatan juga dimasukkan dalam Reperda ini,” ujar Soemito.

Dalam pantauan Malang Post hanya YLK yang gencar mengajukan pertanyaan, sedangkan Kepala Puskesmas cenderung mendukung raperda tersebut. Simak saja paparan Kepala Puskesmas Dau Abdurrahman tentang fungsi Puskesmas dalam peraturan Menteri Kesehatan. Menurut dia sebagai layanan kesehatan hanya merupakan sebagian kecil fungsi Puskesmas.

“Yang utama sebagai pusat pembangunan kawasan kesehatan, kawasan pemberdayaan masyarakat dan sebagian kecil sebagai pusat pelayanan kesehatan,” imbuhnya.

Sementara terpisah Kepala Dinas Kesehatan dr. Wahyu Agus Arifin menyatakan dalam raperda tersebut tidak semua tarif dinaikkan. Misalnya tarif pemandian jenasah HIV Aids serta tarif visum dan perawatan korban KDRT baik perempuan maupun anak. Menurut Agus meski tarif Puskesmas naik, namun warga miskin tetap mendapat fasilitas kesehatan gratis dari Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat).

“Tinjauan kami di daerah lain tidak ada pelayanan kesehatan yang benar-benar gratis. Malah kami nilai penggratisan tersebut merupakan bentuk pembodohan terhadap masyarakat,” tegas Ketua Pansus Raperda Pelayanan Kesehatan Hikmah Bifakih.

Terpisah Wakil Ketua DPRD Purnomo Anwar tampaknya mendukung raperda kenaikan tarif tersebut. Pasalnya menurut dia APBD Kabupaten Malang tidak bisa mencover semua layanan yang sifatnya gratis. Apalagi kenaikan tarif tersebut tidak membebani warga miskin dan lebih berdampak pada warga kaya.(ary/eno) (Ary Wicaksono/malangpost)

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Kabupaten Malang, Malang Raya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s