Bupati Gerah Dengar Laporan Pungli

Maraknya pungli di kalangan keluarga miskin (gakin) tak hanya membuat berang anggota dewan. Bupati Malang Sujud Pribadi juga gerah begitu mendengar pungli terjadi di beberapa Kecamatan wilayahnya. Sujud menginstruksikan Inspektorat turun ke lapangan guna memeriksa proses pemberlakuan pungutan liar tersebut.

Sujud menegaskan, pemberlakuan pungutan harus melalui proses persetujuan dari masyarakat lewat rapat khusus. Jika tidak melewati mekanisme tersebut maka pungutan itu dianggap menyalahi prosedur yang ditetapkan. Terkait pungutan Raskin di Pujon dan elpiji di Tumpang, Sujud berjanji bakal menindak secara persuasif.

“Artinya harus melewati pemeriksaan terlebih dahulu, Inspektorat harus turun ke lapangan. Dasar hukumnya harus jelas,” ungkapnya.

Jika terbukti menyalahi prosedur, lanjutnya, maka Pemkab tak hanya memberikan pembinaan bahkan hingga sangksi hukum. Seperti diberitakan Malang Post sebelumnya, ratusan warga miskin (gakin) Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon menjadi sasaran pungli (pungutan liar) aparatur desa setempat. Dua bulan berturut-turut, warga miskin Wiyurejo ditarik pungutan tak resmi dari aparat desa.

Bulan Juni lalu, Gakin dipungut biaya distribusi kompor program konversi, sedangkan bulan berikutnya mereka malah diminta membayar biaya Raskin (beras miskin) di luar batas harga yang ditetapkan pemerintah pusat. Puluhan warga RT 15- 17 RW 6 Dusun Desa Wiyurejo hanya bisa protes melalui media karena tak kuasa menolak pungutan Raskin oleh Ketua RT setempat.

Berdasarkan penelusuran Malang Post di lapangan, harga Raskin di beberapa RT itu berkisar antara Rp 2800 hingga Rp 2250. Padahal secara resmi, pemerintah mematok harga Rp 1600 per kilogram Raskin, dengan kuota 15 kg tiap gakin. “Jumat (25/7) lalu, saya membayar Rp 15 ribu untuk enam kg sembako (raskin, red), ngambilnya di rumah Pak Paidi, Ketua RT 17 RW 6,” ungkap Enik warga RT 17.

Terpisah, warga miskin Dusun Duwet Krajan juga menjadi korban pungutan yang dilakukan oknum Kepala Dusun. Saat mengambil paket kompor konversi warga dipungut Rp 5000, oleh Ketua RT masing-masing. Dari penelurusan Malang Post di lapangan, Kepala Dusun mengaku bahwa pungutan itu dipakai sebagai biaya Agustusan.(ary/lim) (bagus ary/malangpost)

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Kabupaten Malang, Malang Raya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s