Pungli Wajib Dikembalikan

Selang sehari sejak mendapat instruksi dari Bupati Sujud Pribadi, Inspektorat Kabupaten langsung turun ke dusun Duwet Krajan Tumpang. Dalam waktu dekat, Inspektorat juga bakal melakukan pemeriksaan ke Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon.

Hal itu dikatakan Kepala Inspektorat Kabupaten Sri Haryanto yang menghimbau agar aparat desa segera mengembalikan uang pungli terhadap warga miskin.

Menurut Sri, tidak ada alasan apapun bagi perangkat desa untuk memungut dana di luar prosedur. Bagi Sri, uang pungli harus dikembalikan meskipun dipakai untuk Agustusan maupun Slamatan desa. Sebab sesuai prosedur, pembelian raskin dan distribusi kompor elpiji program konversi tidak boleh ditunggangi pungutan apapun.

“Kita sudah turun, yang pertama ke Tawangargo, Kadesnya telah membuat pernyataan bakal mengembalikan pungli KTP. Tim inspektorat juga turun ke Tumpang menghimbau agar uang dikembalikan,” imbuh Sri.

Sri menegaskan Inspektorat tidak akan memberi toleransi dan tetap menindak semua pihal sesuai peraturan. Meski demikian dia katakan bahwa pihaknya bakal melakukan upaya pembinaan sebagai langkah pertama. Jika gagal maka dipastikan aparat terkait bakal diberi sangsi sesuai tingkat kesalahannya.

“Pungutan apapun itu wajib dikembalikan, utamanya yang membebani warga miskin,” ujar Sri ditemui usai menyambut obor nusantara kemarin.

Sri mengakui, inspektorat terlambat mengetahui kasus-kasus pungli yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi, jika terbukti bersalah maka sangsi juga mengancam pelaku pungli. Pihaknya bakal memberlakukan BAP, dengan sangsi disesuaikan.

“Bagi PNS bisa sampai penurunan pangkat, untuk kepala desa mulai dari peringatan lisan, keras hingga skorsing paling lama enam bulan. Skorsing bisa diperpanjang jika tidak mengembalikan uang pungli,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, maraknya pungli di kalangan Gakin (Keluarga Miskin) tak hanya membuat berang anggota DPR. Bupati Malang Sujud Pribadi mau tak mau juga gerah begitu mendengar pungli terjadi di beberapa Kecamatan wilayahnya. Sujud meminta Inspektorat turun ke lapangan guna memeriksa proses pemberlakuan pungutan liar tersebut.

Sujud menegaskan, pemberlakuan pungutan harus melalui proses persetujuan dari masyarakat lewat rapat khusus. Jika tidak melewati mekanisme tersebut maka pungutan itu dianggap menyalahi prosedur yang ditetapkan. Terkait pungutan Raskin di Pujon dan elpiji di Tumpang, Sujud berjanji bakal menindak secara persuasif.(ary/eno) (bagus ary/malangpost)

Tinggalkan komentar

Filed under Kabupaten Malang, Malang Raya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s