Dewan Minta Penambangan Liar Dibina

Salah satu penambangan Sirtu (Pasir dan Batu) di Desa Tirtomoyo Kecamatan Singosari, beberapa yang liar sempat ditutup, sehingga tidak menyumbangkan PAD bagi Pemkab Malang

Salah satu penambangan Sirtu (Pasir dan Batu) di Desa Tirtomoyo Kecamatan Singosari, beberapa yang liar sempat ditutup, sehingga tidak menyumbangkan PAD bagi Pemkab Malang


Penambangan ilegal yang marak di Kabupaten Malang, terjadi karena kurangnya pembinaan dari Dinas terkait. Hal itu dikatakan Ketua Komisi D DPRD Kab.Malang Hari Sasongko kepada Malang Post, kemarin. Untuk itu, Dewan meminta dinas terkait segera memberikan pembinaan ketimbang menutup ratusan penambangan liar itu.

Hari mengakui, bahwa ratusan penambangan di Kabupaten Malang memang belum mengantongi ijin resmi dari dinas terkait. Sehingga keberadaan penambangan tersebut tidak membawa kontribusi nyata bagi PAD Kabupaten Malang. Malahan, penambangan liar seringkali memakan korban karena prosedur keselamatan yang kurang diperhatikan.

“Harus ada pembinaan dari dinas terkait,utamanya soal pelayanan daerah tentang pengurusan ijin dan prosedur keselamatan,” tegas Hari Sasongko via ponselnya.

Politisi PDI-P tersebut menambahkan, penambangan liar merupakan pekerjaan rumah Pemkab yang harus diselesaikan. Dia katakan, Dinas ESDM tidak perlu memikirkan penutupan lokasi tambang liar tersebut. Karena penutupan tambang biasanya harus dilalui melalui mekanisme yang cukup banyak.
“Dibina dulu, terkait keselamatan jangan langsung ditutup karena itu merupakan potensi PAD,” imbuhnya.

Selain pembinaan menurut Hari, tidak adanya industri pengolahan barang tambang membuat penambangan illegal makin marak. Contohnya di Sumbermanjing Wetan, dikatakan Hari banyak penambang baru marmer yang kemudian mengirim hasil tambangnya ke luar kota secara ilegal. Hal itu terjadi karena Kabupaten Malang tidak menyediakan pabrik pengolahan batu marmer.

“Ya itu karena tidak ada program yang jelas dari dinas terkauit,maklum saja pimpinan sering ganti sehingga program pun juga ganti. Hendaknya ada komitmen dari dinas terkait hal ini dari tahun ke tahun,” pungkas Hari.

Seperti diberitakan Malang Post sebelumnya, dari 140 lokasi penambangan di Kabupaten Malang, 75 persen di antaranya atau 105 penambangan merupakan penambangan liar. Penambangan liar ini tersebar di 33 kecamatan. Adapun penambangan berizin hanya berada di 35 lokasi menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Subandiyah Azis, banyak lokasi penambangan liar yang tidak terdata.

Dikatakannya bahwa kebanyakan penambangan liar berlokasi di Kecamatan Wajak, Poncokusumo, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Donomulyo, dan Gedangan. Kendati demikian, Pemkab Malang justru berencana memberikan izin pada sejumlah lokasi penambangan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Selama ini 35 lokasi penambangan resmi hanya menyumbang untuk PAD sekitar 400 juta per tahun.

Penambangan yang kondisinya sudah sangat merusak ekosistem dan membahayakan keselamatan manusia di sekitarnya, termasuk mengancam jiwa pekerja tambang, tidak akan diberi izin. Lokasi penambangan seperti ini akan ditutup lewat operasi penertiban jika tiga kali mengabaikan surat peringatan yang diberikan. “Kabupaten Malang ini luas sekali, sehingga sulit mendapat data seluruh penambangan liar, apalagi jumlah SDM kami pun sedikit,” kata Subandiyah.(ary) (Bagus/malangpost)

Tinggalkan komentar

Filed under Kabupaten Malang, Malang Raya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s