Kompak Cabut Akte Peradi

H Indra Sahnun Lubis, SH

H Indra Sahnun Lubis, SH

Perselisihan wadah tunggal profesi advokat antara Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Konggres Advokat Indonesia (KAI), benar-benar kian meruncing. Selasa malam lalu, Ketua DPP Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), H Indra Sahnun Lubis, SH menyatakan pekan depan akan mencabut akte pernyataan pendirian Peradi.

Sikap Indra yang juga sebagai Presiden KAI ini, diungkapkan dalam forum pelantikan pengurus DPC KAI Malang di Hotel Tugu, malam itu. “Untuk membubarkan Peradi, pekan depan kami akan mencabut akte pernyataan pendirian Peradi. Selain IPHI, juga ada IKADIN, HAPI dan APSI yang merupakan empat dari delapan organisasi advokat yang membidani sekaligus mendirikan Peradi di hadapan Notaris Buntario Tigris, SH,” terang Indra ketika dimintai penegasan Malang Post.

Hal sama juga diungkapkan Dr H Teguh Samudera, SH, MH. “Dari IKADIN (sebelum pecah, red) waktu itu yang bersama-sama menghadap notaris untuk menandatangani pernyataan pendirian PERADI, adalah saya dan Dr Otto Hasibuhan, SH (sekarang ketua umum PERADI, red),” jelas Teguh.

Alasan pencabutan akte pernyataan nomor 30 ini, menurut Indra dan Teguh, karena PERADI didirikan pada 8 September 2005 ini, bukan melalui munas ataupun konggres advokat. Sebaliknya, lewat kesepakatan delapan organisasi sesuai yang disebut dalam UU Advokat nomor 18/2003. Yakni, IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM dan APSI.

“Ketika di PERADI saya duduk sebagai wakil ketua umum. Dan saat itu kami sudah berulangkali mengingatkan Otto Hasibuhan (ketua umum PERADI) untuk segera mengadakan munas advokat sesuai amanat UU. Namun Otto tak pernah menggubris justru keliling membentuk cabang-cabang. Karena itulah, saya keluar dari PERADI kemudian bersama teman-teman mengadakan konggres yang melahirkan KAI sebagai wadah tunggal advokat,” urai Indra.

Dalam acara pelantikan yang juga dihadiri tokoh advokat nasional, Dr Todung Mulya Lubis, SH dan Dr Tommy Sihotang, SH ini, Teguh Samudera juga menyayangkan sikap Otto yang suka mengintimidasi akan mencabut kartu keanggotaan PERADI bagi advokat yang tidak loyal dengan organisasi yang dipimpinnya.

“Bukan jamannya lagi, seseorang pimpinan menggunakan pola sovisme (sesat berpikir digunakan untuk menyesatkan orang lain). Beda pendapat itu adalah demokratis, mengapa sesama advokat saling bertikai. Toh dalam perjalanan nanti akan teruji secara hukum, apakah KAI ataukah PERADI yang sah sebagai wadah tunggal,” timpal MS Alhaidary, SH Ketua Dewan Penasehat DPC KAI Malang. (lyo/mar) (samsuliono/malangpost)

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Indonesia, Malang, Malang Raya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s