Biasakan Tertib RAPBS, Langkah Awal Menunggu Penerapan PP 47 dan PP 48

Munculnya dua peraturan pemerintah yang mengatur masalah pendidikan dasar dan pembiayaannya disikapi Diknas Kota Malang dengan seruan penataan RAPBS. Sekolah penyelenggara pendidikan dasar, SD dan SMP diminta untuk membiasakan diri tertib RAPBS (Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Sekolah).

Suyitno, kasi Dikmen Diknas Kota Malang di ruang kerjanya kemarin mengatakan, pembiasaan tertib RAPBS nantinya akan selaras saat kedua PP itu diterapkan. Kedua PP dimaksud Suyitno adalah PP No. 47/2008 tentang Wajib Belajar dan PP No. 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Dengan tertib RAPBS, katanya, maka sekolah tinggal memprediksikan besaran pemasukan dalam setahun pelajaran dan menentukan besarnya pengeluaran. Sumber dana dalam kolom pemasukan pun sudah terinci dengan pasti. Semua pengeluaran pun sudah teranggarkan dalam RAPBS. Dengan begitu, laporan pertanggungjawabannya kepada pemerintah lebih mudah.

Dengan RAPBS yang tertata, maka proporsi alokasi dana dari pemerintah juga bisa dengan jelas terpetakan. Proporsi itu penting karena setiap sekolah mempunyai kebutuhan dana yang berbeda-beda. Tidak bisa pemberian dana dari pemerintah disamaratakan. Hal itu bisa berakibat menurunkan kualitas sekolah yang sudah terbangun lama.

Suyitno mencontohkan, kebutuhan dana untuk SMPN 3 jelas berbeda dengan SMPN 11. Konsekuensinya alokasi dana dari pemerintah untuk SMPN 3 lebih besar dibanding SMPN 11. Sebab beberapa item pembelajaran membutuhkan biaya yang lebih besar. Kalau SMPN 11 ingin mendapatkan dana yang sama dengan SMPN 3, maka kinerja dan pengajaran di SMPN 11 harus sama dengan SMPN 3.

“Dengan RAPBS yang tertib, maka proporsi seperti itu akan kelihatan. Sehingga memudahkan pemerintah,” kata Suyitno usai menghadiri diskusi membahas dua PP itu dengan MCW dan Masyarakat Peduli Pendidikan Malang.

Untuk saat ini, tegas Suyitno, diknas belum melangkah jauh. Sebab diknas menunggu arahan dari Pemkot Malang. Selain itu, diknas juga menunggu pembagian sharing dana pusat, provinsi dan daerah kalau kedua PP itu dilaksanakan. “Kami lebih banyak menunggu terkait kedua apikasi PP tersebut. Sebab juklak dan juknisnya belum ada,” kata Suyitno.

Yang terpenting, katanya, peraturan menteri soal pembagian dana pembiayaan juga belum ada. Sehingga mana item dari sekolah yang dibiayai pusat, dibiayai provinsi dan dibiayai daerah. “Kami hanya mengimbau, belum tahu secara detail nantinya bagaimana,” kata Suyitno.(yos/lia/jawapos)

Tinggalkan komentar

Filed under Indonesia, Malang, Malang Raya, Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s