Prabowo: Pemerintah itu hanya bisa ambil kebijakan, tapi tidak sediakan solusi alternatif

Prabowo Subianto

Prabowo Subianto

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Prabowo Subianto menyerukan agar masyarakat tidak panik dengan kondisi makin tingginya harga komoditi. Termasuk soal tingginya harga LPG.

Sebab masih ada energi alternatif yang bisa dipakai sehingga tidak tergantung pada gas saja. Misalnya dengan penggunaan bioetanol dari aren, kemiri maupun singkong, atau sumber energi alternatif lainnya.
‘’Pemerintah itu hanya bisa mengambil kebijakan saja, contohnya konversi minyak tanah. Tapi tidak disediakan solusi alternatifnyayang lebih mudah misalnya penggunaan briket, biotermal, atau minyak jarak,’’ tegasnya saat menjadi keynote speaker di ajang seminar nasional Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di DOME kemarin.

Karena itu, kata dia, bangsa Indonesia saat ini butuh pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Sehingga bisa meyakinkan anak bangsa, bahwa Indonesia dengan kekayaan alamnya bisa melakukan swasembada energi melalui pertanian.

Energi dari jarak, singkong, biotermal atau panas bumi bisa dilakukan dan menggantikan dominasi Arab Saudi sebagai pemasok sumber energi. Oleh Karena itu dibutuhkan kebijakan politik yang pro rakyat. Tidak hanya pro pada pembangunan perumahan dan realestate dengan biaya milyaran rupiah, namun hanya bisa dinikmati segelintir orang saja.

‘’Kalau pemerintah punya nasionalisme, maka Rp 8,8 trilyun yang dipakai Bank Mandiri untuk membangun proyek Kemang Village bisa diarahkan untuk rakyat. Uang ini kalau dibelikan sawah bisa untuk 800 ribu hektare. Nilai ekonominya bisa mencapai Rp 6,4 m dolar per tahun kalau panen tiba,’’ sindirnya.
Ia pun mengkritik kebijakan pemerintah dengan menjual BUMN besar. Padahal negara lain memperkuat ekonominya dengan memperbanyak BUMN.

Sayangnya, kata dia, saat ini posisinya belum berada pada posisi pengambil kebijakan. Sehingga ia belum bisa berbuat untuk mengendalikan kekuasaan.

Karena itulah, ia mengaku mantap untuk terjun ke politik. Dengan harapan dengan kemampuan yang dimiliki, ia bisa ikut sebagai pengambil keputusan dan terlibat didalamnya.

‘’Undang-Undang dibuat oleh wakil di parlemen. Kalau kita tidak ikut dalam pertarungan politik, kita tidak bisa bicara dan tidak bisa mencegah praktik tidak benar,’’ tegasnya.

Menurut dia, saat ini banyak praktik tidak benar yang dilakukan oleh pemerintah. Terkait arah kebijakan perekonomian Indonesia. Perekonomian saat ini cenderung mengarah pada perekonomian kapitalis, padahal UU tidak mengamanatkan untuk itu. ia menganggap hal ini sebagai sebuah kekonyolan, dan harus segera dirubah. ‘’Harusnya pemerintah itu jadi ujung tombak, tidak hanya jadi wasit saja,’’ kritiknya. (oci/avi) (rosida/malangpost)

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Indonesia, Malang, Malang Raya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s