Sengketa Purboyo Terancam Macet

Bagus Ary Wicaksono/Malang Post)

Hearing sengketa lahan Purboyo di gedung DPRD Kabupaten Malang masih buntu, warga dan Marinir sama-sama ngotot punya hak (foto: Bagus Ary Wicaksono/Malang Post)

Untuk kesekian kalinya, hearing soal sengketa lahan Purboyo yang melibatkan Marinir, puluhan warga tiga Kecamatan dan Pemkab Malang belum memperoleh hasil yang menggembirakan. Meski difasilitasi Pimpinan Dewan, ternyata warga maupun Marinir sama-sama ngotot, berhak mendiami tanah bekas perkebunan itu. Disisi lain, Pemkab Malang malah meminta kedua pihak menunggu keputusan dari BPN Pusat.

Diawal dialog, Perwakilan Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) Surabaya, Letkol Eko Sunarjanto memaparkan Marinir mempunyai 400 ha tanah disana. Berdasarkan kesepakatan tahun 2003, Marinir menganggap luasan tanah itu telah clear and clean dari penghunian penduduk setempat. Namun demikian, pada tahun 2004, Marinir menganggap warga menyalahi larangan tidak mendirikan rumah di lokasi.

“Saat itu TNI memberikan tiga opsi, warga ditempatkan menjadi satu, ditempatkan dijalur utama Purboyo dan ditempatkan di luar area (Pagak Bantur, Gedangan). Hal itu kenapa tanah tidak boleh disertifikasi,” paparnya.

Letkol Eko menambahkan, total tanah seluas 4800 ha berada dibawah kepemilikan Marinir melalui SK Menteri Agraria nomor 32 tahun 1962. Luasan tanah itu, dia sebut makin berkurang karena terdesak oleh pertumbuhan masyarakat. Tercatat, pembangunan rumah di lokasi sengketa hingga kini lebih dari 1000 rumah.

“Dulu 2300 rumah sekarang menajdi 3000 lebih, namanya daerah latihan itu hamparan tanah yang luas, bentuknya seperti alam. Di negara lain, daerah latihan tidak pernah ditunggui, itu resmi dikuasai Departemen Kehakiman,” tegas Kadis Fasilitas Pangkalan itu.

Eko sempat mengatakan, sebagai tanah bekas perkebunan Belanda maka warga tidak berhak menguasai. Ungkapan tersebut membuat Sunyoto perwakilan Aliansi Masyarakat Eks Perkebunan Malang Selatan meradang. Dengan emosi, Sunyoto mengatakan bahwa tugas tentara adalah melindungi tanah air bukan tanah latihan.

“Masak rakyat mau digusur terus, tugas sampeyan itu melindungi tanah air bukan tanah latihan. Khan masih banyak tanah yang lain di sana dipinggiran, kenapa harus Bantur,” teriak Sunyoto yang membuat hearing mencekam.

Ketua DPRD Suhadi, selaku moderator meminta warga menahan emosi, apalagi ini bulan Ramadhan. Dia mengusulkan agar masyarakat dan Marinir kembali ke Pusat dan mendesak penyelesaian masalah itu. Hal yang sama diamini Assisten I Sekdakab Drs. Soepriyanto, MSi, menurut dia jawaban masalah itu tinggal menunggu BPN Pusat.

“Masalah ini sudah sampai di Pusat, ya kita tunggu saja dari BPN Pusat,” ujarnya.(ary/eno)
(Ary Bagus Wicaksono/malangpost)

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Kabupaten Malang, Malang Raya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s