Molornya Proyek Perum PNS Terganjal Pembebasan Lahan

Lambatnya proyek perumahan PNS (pegawai negeri sipil) di lingkungan Pemkot Malang dijawab. Kahumas Pemkot Malang Jarot Edi Sulistyono menjelaskan, lambatnya pembangunan proyek tersebut murni terganjal proses pelepasan tanah. Tak hanya pelepasan tanah di Lesanpuro, tapi juga lima kawasan lain.

Jarot mengatakan, ganjalan itu tak hanya menghambat pembangunan, tapi juga membuat target pembangunan mundur dari jadwal semula. Apalagi, kawasan perumahan PNS Lesanpuro dibangun di atas lahan seluas 53.926 meter persegi. Dari luas tanah tersebut, kawasan terbangun digunakan area seluas 28.333 meter persegi. Sisa kawasan terbangun tersebut digunakan sebagai lahan hijau. “Tanah untuk proyek rumah PNS adalah aset negara. Untuk membebaskan dan jadi hak milik PNS, prosesnya lama karena diajukan ke mendagri,” terang Jarot.

Bahkan, begitu pelepasan aset negara ini selesai, pengembang masih harus itung-itungan dengan PNS soal harga rumah dan tanah. Jika harga cocok, maka pengembang baru bisa membangun sesuai permintaan PNS. Kendati begitu, kata Jarot, pemkot tetap berharap pembangunan proyek ini berjalan makin cepat. “Targetnya memang tuntas April 2007 lalu. Banyaknya kendala membuat jadwal tak pasti,” terang dia.

Yang jelas, kata Jarot, jika rumah PNS di kawasan Lesanpuro terbangun semua, proyek akan diteruskan ke wilayah Kelurahan Tlogomas dan merambat ke Kecamatan Sukun. Bahkan, di kawasan Sukun ada tiga lokasi yang dibidik. Yakni, Kelurahan Bandulan dengan luas tanah 31.400 meter persegi. Dari luas itu bakal dibangun sebagai kawasan pemukiman PNS seluas 17.283 meter persegi. Selain Bandulan, bakan dibangun juga perumahan PNS di wilayah

Karangbesuki dengan luas 9.703 meter persegi untuk kawasan bangunan rumah 5.443 meter persegi. Wilayah sasaran ketiga adalah Bandungrejosari seluas 20.181 meter persegi dengan kawasan terbangun 10.835 meter persegi. “Melihat banyaknya lahan yang harus dibebaskan, jelas proyek ini memakan waktu sangat lama,” tandas Jarot.

Dihubungi terpisah, Direktur PT Kharisma Karangploso Tri Wedianto selaku rekanan pemkot dalam proyek itu mengaku akan terus berupaya menuntaskan pembangunan tersebut. Bahkan, khusus perumahan Lesanpuro yang semula fokus pada tipe 39 dengan harga Rp 41 juta per unit, kini mulai membangun tipe lebih tinggi. Yaitu, tipe 41 dengan harga Rp 45 juta. Untuk tipe tersebut, hanya akan dibangun 12 unit di lokasi itu. “Dijamin tidak ada kenaikan harga karena subsidi pemerintah tetap jalan,” kata Tri.

Bahkan, menurutnya, dana insfrastruktur yang sempat memperlambat akses pembangunan mulai teratasi. Itu setelah kementerian perumahan rakyat mengucurkan dana hibah senilai Rp 400 juta. Dana ini khusus untuk membangun saluran air bersih dan jalan. (nen/lia/radar malang)

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Malang, Malang Raya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s