Deadline RAPBS Berakhir

Deadline pengumpulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) berakhir Senin (13/10) kemarin. Untuk tingkatan SMP, SMA dan SMK, mayoritas sudah merampungkan RAPBS-nya. Namun, untuk tingkatan SD hingga siang kemarin baru ada 20 persen yang mengumpulkan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang. Padahal deadline pengumpulan terakhir Senin kemarin.

Peringatan itu bahkan sudah disampaikan langsung Kepala Disdik Kota Malang Dr HM Shofwan kepada para kepala sekolah. “Untuk SD baru 25 persen hingga siang ini, tapi kami akan tunggu sampai semuanya terkumpul hari ini. Karena memang deadline pengumpulannya sudah berakhir,” ungkap Kasi Sarana Prasarana Disdik Kota Malang Suwarjana SE MM kepada Malang Post, kemarin.

Data RAPBS yang sudah diterima Disdik, kata dia, selanjutnya akan direkap, dan dirapatkan untuk kemudian diajukan kepada wali kota Malang. Apakah program yang dibuat sekolah akan disetuji, tergantung dengan hasil verifikasi dari tim yang dibentuk Disdik untuk verifikasi RAPBS. Tahun sebelumnya, tim ini terdiri dari anggota dewan pendidikan Kota Malang (DPKM). Sementara untuk tahun ini, belum bisa dipastikan siapakah yang akan ada dalam tim verifikasi RAPBS.

Lebih jauh Jana, panggilan akrab Suwarjana menuturkan, diharapkan sekolah tidak berlebihan dalam menyusun program. Mengingat kondisi bangsa yang tengah dilanda krisis, jangan sampai program sekolah membebani siswa. Kalau berdasarkan SK Wali Kota 2006 dan 2007 ada banyak SD yang tidak membebani biaya apapun untuk siswanya alias nol rupiah baik untuk SPP maupun Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidiakan (SBPP), diharapkan minimal tahun ini bisa tetap sama.

Karena itu, saat pengumpulan RAPBS kemarin pihaknya sekaligus mengkoreksi beberapa program sekolah yang dirasa terlalu berlebihan dan akan membebankan kepada orangtua siswa. “Diupayakan untuk tingkatan SD, beban pendidikannya nol rupiah alias gratis, tapi tidak menutup kemungkinan untuk sekolah yang diminati masyarakat di program lebih. Sehingga diperbolehkan menarik sumbangan asalkan tidak memberatkan siswa,” tuturnya.

Sementara itu, Kasi Kurikulum Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdik Kota Malang Suyitno SH mengatakan, diharapkan RAPBS yang dibuat sekolah lebih difokuskan pada program peningkatan mutu. Kalaupun ada program pembangunan fisik, diupayakan tidak dilaksanakan dulu jika tidak mendesak.
Sebab untuk pembangunan, ada bantuan-bantuan dari pemerintah yang bisa dimanfaatkan. Sementara sumbangan dari masyarakat diharapkan lebih diarahkan pada peningkatan mutu saja. “Program di RAPBS harus rasional, jika tidak maka jangan kaget kalau tim verifikasi akan mencoretnya untuk direvisi,” tuturnya. (oci/udi) (Lailatul Rosida/malangpost)

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Malang, Malang Raya, Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s