Hadapi Krisis Finansial AS Dengan Gerakkan Sektor Riil

Sebagai bagian dari sistem makro ekonomi, krisis finansial Amerika Serikat (AS) bakal mempengaruhi sektor usaha di Kabupaten Malang. Sehingga Pemkab Malang dituntut bertindak cepat. Pasalnya AS merupakan salah satu pasar ekspor Kabupaten Malang.

Kepala Bagian Perencanaan Kabupaten Malang Nehruddin mengatakan krisis itu bisa dicegah dengan memacu sektor riil dan UMKM.

Menurut Nehruddin, krisis finansial menyebabkan daya beli AS menurun secara drastis (Secara Nasional diperkirakan hingga 40 persen). Hal itu memaksa pasar ekspor Indonesia (termasuk Kabupaten Malang) melemah dari segi volume maupun nilai. Dengan Dikhawatirkan perusahaan menurunkan volume produksi bahkan pengurangan tenaga kerja.

“Berkaca dari krisis global tahun 1998, posisi perekonomian Kabupaten Malang masih kokoh. Karena karakteristik sektor riil dan UMKM,” kata Nehruddin kepada Malang Post, kemarin.

Ditengah krisis finansial, menurut Nehruddin sektor riil dan UMKM masih memiliki pasar, sekalipun di negara AS. Pasalnya, ekspor Kabupaten Malang sebagian besar terdiri dari barang-barang konsumtif. Dengan demikian dalam jangka pendek ini, sektor usaha di Kabupaten Malang tidak langsung melemah.
“Sektor riil Kabupaten Malang terdiri dari pertanian primer sekitar 30 persen (termasuk pertanian pangan), industri 17 persen (sebagian besar Agro dan produk konsumtif), perdagangan 24 persen (Agro dan produk konsumtif, jasa-jasa dan sektor kerja 14 persen,” urainya.

Ia menambahkan, sektor UMKM juga memberikan dukungan yang besar, seperti mebel. Namun demikian, Neh menegaskan pemerintah daerah harus segera mengambil guna menanggapi dampak krisis tersebut. Dia menghimbau masyarakat serta dunia usaha tidak perlu panik dan mengikuti upaya penanggulangan krisis tersebut.

“Sektor UMKM sebagai kekuatan ekonomi daerah harus diberi kucuran dana. Dalam hal ini Pemerintah Daerah harus mempercepat pengucuran dana di sektor riil juga,” lanjutnya.

Disamping itu, secara nasional Pemerintah harus menghilangkan mark to market, menaikkan batas buy saham dari 10 ke 20 persen, mempercepat pencairan APBN, buy back saham BUMN dan menegakkan hukum pasar modal.

Tujuan dari kebijakan itu supaya perusahaan nasional sebagai mesin perekonomian bisa tetap berjalan dengan suntikan dana dari keuangan dan sumber dana nasional.

“Hal itu juga untuk mencegah agar kepemilikan saham perusahaan nasional tidak jatuh ke tangan asing pada saat perusahaan mengalami kekurangan dana,” imbuhnya.

Menindaklanjuti hal itu, pemerintah daerah diharapkan mempercepat pelaksanaan proyek dengan APBD, Provinsi maupun APBN, terutama padat karya dengan bahan baku lokal. Upaya itu didukung dengan meminimalisir hambatan-hambatan birokrasi dan administratif. Disisi lain semua stake holder pembangunan mendukung upaya itu dengan fokus kepada pasar lokal dan dalam negeri.(ary/eno)
(Ary Bagus Wicaksono/malanpost)

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Indonesia, Kabupaten Malang, Malang Raya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s