Sengketa Tanah Jeru, Pemkab Digugat

Kuasa hukum penggugat, HM Syaifullah, SH dan Waluyo S Saputro, SH.

Kuasa hukum penggugat, HM Syaifullah, SH dan Waluyo S Saputro, SH.

Pembebasan tanah milik penduduk di Desa Jeru, Tumpang, yang semasa Bupati Mohammad Said akan digunakan memperluas Taman Wisata Penangkaran Burung, mengundang masalah. Freddy Prayitno, mantan Kades Jeru, mengaku sebagai pemilik tanah seluas sekitar 62.000 M2 itu. Kini, dia menggugat Pemkab Malang karena dianggap telah menyertifikatkan obyek tersebut menjadi SHP (sertifikat hak pakai) atas nama Pemkab Malang.

Gugatan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan Freddy ke PN Kepanjen, itu dikuasakan pada advokat Husain Tarang, SH, Waluyo S Putro, SH dan Syaifullah, SH. Selain Pemkab, BPN Kabupaten Malang, dan Camat Tumpang, pun ikut dijadikan tergugat.

“Kami sudah membuka diri jika ada perdamaian halnya saran hakim, namun pihak tergugat (Pemkab, BPN dan Camat Tumpang) justru tak banyak merespons plafon perdamaian yang kami tawarkan. Sehingga besok (Rabu hari ini) persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara,” ujar Syaifullah, SH kemarin.

Versi Freddy dalam gugatan tersebut, tanah seluas itu semula milik 16 orang petani yang kemudian pada tahun 1996 hingga 1998, dia beli secara berangsur dengan menggunakan uang pribadinya.

Sejak pembelian itu, penggugat mengakui belum pernah menyertifikatkan obyek tersebut atas namanya pribadi. Sementara peralihan hak dari petani kepada pembeli, juga belum dituangkan di hadapan pejabat akte tanah, melainkan dilakukan di bawah tangan dengan bukti kwitansi pembayaran dari Freddy selaku pembeli kepada masing-masing pemilik tanah asal.

“Yang jelas, uang untuk membeli semua tanah itu milik Freddy, dan semua kuitansi pembayaran tetap dipegang klien kami,” timpal Waluyo S Putro. Dia menambahkan, Freddy berencana tanah tersebut akan digunakan tempat peristirahatan sementara bagi pendaki Gunung Bromo. Bukan untuk perluasan Taman Wisata Penangkaran Burung.

Namun belakangan Freddy mengetahui, jika semua hak tanah tersebut telah berubah menjadi SHP atas nama Pemkab Malang, yang diterbitkan BPN.

“Peralihan dan penyertifikatan itu, tanpa sepengetahuan atapun seizin klien kami selaku pemilik. Kalau memang mau mengambil alih kami tak keberatan, sepanjang Pemkab membayar ganti rugi,” tambah Waluyo. Kabag Hukum Pemkab Malang, Bambang Sumantri, SH hingga kemarin belum berhasil dikonfirmasi perihal gugatan maupun upaya perdamaian kasus tersebut. Mantan Camat Kepanjen itu, tak berada di kantornya sedangkan dua nomor HP-nya juga tak aktif. (lyo/mar) (samsuliono/malangpost)

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Kabupaten Malang, Malang Raya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s