Tinjau Ulang Penerapan UU Kehutanan

 Rendra Kresna

Rendra Kresna

Niat Pemkab Malang untuk mengoptimalkan potensi tambang di Malang Selatan terganjal UU Kehutanan. Pemkab Malang melalui Wakil Bupati Rendra Kresna berharap adanya peninjauan penerapan UU tersebut. UU Kehutanan membatasi potensi penambangan pasir besi yang notabene diareal pantai selatan.

Sesuai UU tersebut Kabupaten Malang tidak berhak mengeksplorasi kawasan pantai Malang selatan. Contoh paling nyata terlihat pada pengelolaan Pantai Wonogoro Kecamatan Gedangan yang mengandung pasir besi. Menurut Rendra, penambangan di areal itu harus mengantongi ijin khusus dari pihak Perhutani.

“Padahal, Pemkab Blitar bisa mengeksplorasi pantainya dengan UU Kelautan dan Pesisir,” tegas Rendra kemarin.

Rendra menegaskan, UU Kelautan dan Pesisir memaklumkan bahwa 150 meter dari bibir pantai bisa dieklplorasi. Hanya saja hal itu tidak bisa dilakukan di Kabupaten Malang karena pemberlakukan UU Kehutanan. Padahal selaian pasir besi, terdapat jenis tambang yang lain seperti pasir kwarsa, marmer dan batu kapur.

“Tujuan utama dari eksplorasi ini adalah penyerapan tenaga kerja, pemerintah kabupaten Malang ingin mengoptimalkan potensi lautnya,” pungkas Rendra.

Seperti diberitakan sebelumnya, kawasan Wonogoro sempat memanas karena Polisi Khusus Kehutanan Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Malang menutup penambangan milik CV Trinia. Padahal CV Trinia Sejahtera telah mengajukan permohonan eksploitasi galian B kepada Adm. Perum Perhutani.

“Pada 6 Februari 2007, Menteri Kehutanan RI MS Kaban menerbitkan surat untuk Direktur Utama Perum Perhutani, dengan tembusan CV Trinia. Surat itu berisi penolakan permohonan pinjam pakai kawasan hutan lindung Wonogoro,” ungkap Wakil Adm. Perum Perhutani Mardjojono SH kepada Malang Post beberapa waktu lalu.

Menteri Kehutanan menolak pinjam pakai itu sesuai pasal 38 UU no.41 tahun 1999 tentang kehutanan. Bahwa kawasan Wonogoro merupakan kawasan lindung sebagai sempadan pantai. Mengenai hal itu, CV Trinia telah mengajukan KPH Perhutani setempat pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan menang.(ary/eno) (Ary Wicaksono/malangpost)

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Kabupaten Malang, Malang Raya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s