PARADOKSAL PANGAN

Peringan Hari Pangan Sedunia telah terlewati tgl 16 Oktober 2008 lalu. Ternyata banyak diberbagai negara masih memperingatinya denga masalah-masalah klasik soal pangan. Bisa dimengerti mengapa demikian dan di Indonesia, masalah ’Pangan’ di negeri ini memang sering bersifat paradoksal. Di satu sisi ingin swasembada pangan, tetapi kenyatannya sering impor. Disatu sisi orang berlomba mengkonsumsi beras, namun mereka lupa diversifikasi pangan yang justru lebih penting. Disatu sisi mendiskusikan pangan sebagai barang ekonomi, namun kenyataannya melenceng menempatkan pembahasan pangan dengan ke ranah politik, dsb-nya.

Kini menjelang Pemilu, suara merdu pencapaian ’swasembada pangan’ muncul lagi setelah kita mencapai swasembada pangan (beras di tahun 1984-985 dengan ’at all cost’. Pada hal di Undang-Undang (UU) Pangan RI no. 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang kita cita-citakan adalah pencapaian ’Ketahanan Pangan’ (dan bukan swasembada pangan). Menurut UU tersebut didefinisikan bahwa ’ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau’.

Kini ungkapan ’pencapaian swasembada 2008’ muncul menjelang pemilu, namun disisi lain masih diikuti dengan banyaknya orang miskin berebut pangan. Berita orang miskin yang sakit, terinjak, atau bahkan meninggal karena antri mendapatkan sedekah para dermawan lebaran lalu, sering kita baca di koran atau kita lihat di televisi. Dengan kata lain pencapaian UU pangan no. 7/1996 soal ketahanan pangan itu masih cita-cita saja. Bukankah ketika ketahanan pangan tidak tercapai, sebenarnya itu telah terjadi pelanggaran terhadap hak tiap orang untuk memperoleh makanan yang layak?. Padahal hak itu sudah diakui secara universal sebagai hak asasi manusia.

Mengapa Paradoksal?

Seringkali kita kurang waspada manakala harus menghadapi pengaruh dunia luar, khususnya pengaruh globalisasi. Lihat saja pengaruhnya dalam kaitannya dengan soal pangan. Pernah dengar ‘Revolusi Hijau (RH)?’. RH adalah suatu istilah untuk menggambarkan sebuah transformasi sektor pertanian untuk mampu meningkatkan produksi yang tinggi pada tahun 1940-1960. Transformasi itu didasarkan hasil R&D yang banyak dilakukan oleh lembaga terkenal seperti The Rockefeller Foundation, Ford Foundation, dan sejumlah lembaga lainnya.

Tetapi perlu diingat bahwa peningkatan produksi pangan, tidak serta merta meningkatkan ketahanan pangan. Banyak kasus kelaparan besar yang dulu pernah terjadi, tidak disebabkan oleh menurunnya persediaan pangan, melainkan adanya dinamika sosio-ekonomi dan kegagalan aksi publik. Banyak kasus bahwa RH justru menurunkan ketahanan pangan untuk sebagian besar rakyat.

Hal ini salah satunya dikarenakan pergeseran lahan berorientasi subsisten menjadi lahan berorientasi produk padi untuk ekspor. Pestisida yang digunakan untuk memproduksi padi mengakibatkan pertanian menjadi rusak (miskin zat hara), dan lingkungan juga rusak. Akibat lebih lanjut untuk meningkatkan produksi harus dikeluarkan biaya produksi yang mahal sehingga keuntungan bertani menjadi kecil.

Globalisasi bukan saja RH, tetapi juga melahirkan perdagangan bebas yang banyak menguntungkan negara maju. Di sektor pertanian liberalisasi bahkan sampai mengakibatkan pencabutan subsidi dan aturan tarif impor. Akhirnya liberalisasi ini memicu meningkatnya impor pangan di Indonesia. Tingginya impor pangan ini merusak harga produk pangan lokal. Celakanya konsumen cenderung lebih menyukai produk impor, entah karena gengsi atau karena issue keamanan pangan atau karena kurangnya image produk pangan lokal.

Solusinya?

Dampak permainan multicorporation dan kepentingan negara maju, bukan diderita Indonesia saja. Banyak terjadi di negara berkembang lainnya. Kebijakan pangan yang diterapkan saat ini ternyata sering gagal mengurangi angka kelaparan. Lebih 10 tahun setelah World Food Summit yang diadakan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) di Roma, angka kelaparan dunia tidak juga berkurang secara signifikan. Padahal pada pertemuan tersebut, FAO menargetkan angka kelaparan dunia akan berkurang dari 840 juta jiwa pada tahun 1996 menjadi 400 juta jiwa di tahun 2015. Namun pada kenyataannya sampai sekarang, FAO sendiri memperkirakan angka kelaparan masih sekitar 850 juta juta jiwa. Di Indonesia, jumlah orang kelaparan juga masih besar.

Terlepas dari itu semua, yang penting sekarang adalah bagaimana agar slogan-slogan yang telah dicanangkan (dan dijanjikan saat kampanye Pemilu), harus dibuat kenyataan. Kebijakan 3-pro (pro poor, pro job and pro growth) harus dibuktikan berjalan seiring. Apa artinya pertumbuhan ekonomi 6,3% kalau masih banyak pengangguran dan kemiskinan?

Penulis:
Soekartawi
Pengamat Pangan dan Pendidikan, Profesor Fak Pertanian Univ Brawijaya.
Alamat: Jl Jupiter 37, Malang 65145

Iklan

1 Komentar

Filed under Indonesia, Malang, Malang Raya

One response to “PARADOKSAL PANGAN

  1. soekartawi

    Yth Pak Redaksi,
    Saya kira tulisan di atas adalah bagian dari artikel saya yg saya kirim ke Harian Malang Post. Mohon info, apakah artikel saya yg saya kirim ke Malang Post via email tsb sudah dimuat di Malang Post. Di muat kapan ya?
    Matur suwun,
    Pak Soekartawi/FPUB

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s