Pengusutan dugaan korupsi anggota DPRD

suex /malang post)

(grafis: suex /malang post)

Pengusutan dugaan korupsi anggota DPRD Kota Malang periode 1999-2004 tidak hanya difokuskan di kalangan dewan. Kejari Malang mulai mengarahkan penyidikan ke Pemkot Malang.

Dalam pekan ini, selain memeriksa empat saksi mantan anggota panitia anggaran dewan periode 1999-2004, penyidik Kejari Malang mulai memeriksa saksi dari Bagian Keuangan Pemkot Malang.

Tim Penyidik Kejari Malang, Ramli M.CH, SH, mengatakan, pihaknya sudah melayangkan panggilan pemeriksaan kepada BH, salah seorang pejabat di Bagian Keuangan. “Saat itu (kejadian) dia merupakan staf di Bagian Keuangan,” kata Ramli, kemarin siang.

Pemeriksaan diarahkan ke Pemkot kata Ramli, karena diduga pejabat itu mengetahui penyusunan anggaran yang detail. Bagi penyidik, tidak mungkin penyusunan anggaran yang detail hanya dilakukan dewan. Selain itu, ada anggaran yang displit tapi dibiarkan terjadi.

“Kita foksukan pada eksekutif (Pemkot) dalam hal ini keterkaitannya dalam kasus ini. Bisa saja, setelah pemeriksaan muncul tersangka baru,” kata dia.

Sebelumnya, sumber resmi koran ini di Pemkot Malang menerangkan, dugaan korupsi dewan sebesar Rp 4 Miliar yang sedang ditangani Kejari Malang sama sekali tidak melibatkan Pemkot. Sebab dewan yang menyusun rencana anggarannya sendiri, kemudian disahkan bersamaan APBD 2004.

Bahkan, kata sumber itu, dewan pernah diingatkan tentang penyusunan anggaran tersebut. Namun tidak ada satu pun yang mau mendengar saran Pemkot.

Sementara itu, empat anggota dewan yang diperiksa pekan ini akan dimintai keterangan seputar perhitungan detail anggaran dewan. Pemeriksaan empat saksi untuk mencari bukti keterlibatan pemkot dalam dugaan kasus korupsi APBD 2004 ini.

Empat saksi dari mantan dewan yang diperiksa dalam pekan ini, ungkap Ramli, SUA, WR, BDSL dan PSS. “Keempat saksi merupakan mantan anggota panitia anggaran,” ungkapnnya.

Surat pemeriksaan untuk empat anggota panitia anggaran itu sudah dikirim 16 Oktober lalu. Ini merupakan pemanggilan yang kedua setelah sebelumnya gagal memanggil para mantan wakil rakyat itu.
“Kali ini pemanggilannya melalui bantuan sekretariat dewan dan tembusan wali kota. Kami meminta bantuan sekretariat dewan karena mereka sudah pindah alamat,” jelas Ramli.

Dia mengungkapkan, empat mantan wakil rakyat itu sempat susah dipanggil lantaran pindah alamat. “Surat pemanggilan sudah pernah diberikan, tapi suratnya kembali karena pindah alamat,” terang Ramli.
Karena para saksi sudah pindah alamat, Ia memastikan akan menggunakan berbagai cara pemanggilan. Sehingga mereka datang ke Kejari Malang untuk memberi keterangan di depan jaksa penyidik.

Hingga kemarin, Kejari Malang belum mendapat surat izin pemeriksaan tiga anggota dewan periode 1999-2004 yang kini masih menjadi wakil rakyat. “Surat izinnya belum kami terima,” kaat dia.

Surat izin pemeriksaan untuk H Agus Sukamto, H Ahmad Fauzan dan R Aries Pudjangkoro itu sudah ditindaklanjuti Kejati Jatim ke Gubernur Jatim pada 15 Oktober 2008 lalu.

Lantas bagaimana kerugian negara yang terungkap dalam perkembangan pengusutan dugaan korupsi? Setelah memeriksa sejumlah saksi, penyidik kejaksaan semakin mendapat titik terang seputar alur dugaan korupsi.

Secara umum, alur dugaan korupsinya berawal dari penyusunan rencana anggaran satuan kerja (RASK) dewan untuk tahun anggaran 2004. Penyusunan RASK dewan kata Ramli, dilakukan dewan pada Desember 2003.

Awalnya dalam RASK terdapat 31 komponen keuangan dewan. Jumlah anggaran untuk 31 komponen keuangan itu sebesar Rp 16. 111.430. 000. Setelah pembahasan, kemudian ditetapkan menjadi bagian anggaran dari APBD 2004.

Anehnya, dalam APBD 2004, jumlah anggaran dewan bertambah menjadi Rp 16.139.530.216. Anggaran sebanyak ini, tidak untuk 31 komponen, tapi hanya untuk 26 komponen anggaran saja. Sudah begitu, nominalnya malah ikut bertambah.

Pembengkakan anggaran terjadi lagi pada PAK APBD 2004. Saat PAK, kata Ramli, anggaran dewan semakin gemuk hingga menjadi Rp 16.751.219.734.

Pada anggaran yang ditambahkan itu terdapat kejanggalan lantaran ada lima pos anggaran yang tidak muncul.

Tidak itu saja, pembengkakan keuangan dewan juga terjadi pada 8 pos anggaran dewan. Kenaikan anggaran menjadi Rp 2,9 Miliar.

Ada sejumlah pos anggaran yang terdapat kenaikan anggaran secara signifikan. Misalnya pada pos anggaran kelancaran tugas dan sosial kemasyarakatan. Semula dianggarkan sebesar Rp 675 juta, kemudian naik menjadi Rp 1,149 Miliar.

Biaya penunjang kegiatan, awalnnya hanya Rp 400 juta. Lalu dinaikan lagi sebesar Rp 1,3 miliar. Dua perubahan anggaran ini terjadi pada saat pembahasan APBD 2004 lalu. (van)
(Vandri van Battu/malangpost)

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Malang, Malang Raya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s