Honor GTT Rp 50 Ribu/Bulan

Di Kabupaten Malang terdapat sekitar 1508 GTT/PTT, terdiri dari 701 GTT dan 807 PTT, status mereka kian tergencet alias diujung tanduk. Pertama tergencet PP Nomor 48 tahun 2005 karena batasan pengangkatan Honda sebagai CPNS paling akhir selesai tahun 2009. Yang kedua, umur para GTT/PTT itu makin menua, sedangkan batasan pengangkatan sebagai CPNS paling tua pada umur 46 tahun.

Salah satu diantara ribuan GTT/PTT itu panggil saja M. Munim (35 tahun) seorang sarjana agama yang menjadi guru sejak tahun 1991. Munim adalah contoh sarjana yang tidak beruntung masuk dalam deretan Honda (Honorer Daerah) dan formasi CPNS. Dengan umur yang semakin menua, Munim tentu berharap diangkat sebagai PNS supaya nasibnya berubah.

“Di tempat mengajar saat ini (SMPN I Bululawang), saya mendapat bayaran Rp 120 ribu per bulan. Tolong jangan disebut ya mas, nanti saya bermasalah di Sekolah, terus dipecat,” katanya memelas.

Pria yang masih membujang itu mengatakan, supaya pendapatannya meningkat dia harus gesit mengisi ekstra kurikuler atau menambah daftar hadir lewat jam mengajar. Mengisi ekstra kurikuler masih bisa dilakukan, sementara menambah jam mengajar menurut dia amat sulit karena adanya program sertifikasi. “Kalau ditambah mengisi ekstra kurikuler honor saya paling banyak Rp 300 ribu,” kata dia.

Karena honornya minim, Munim lantas merangkap mangajar di tiga sekolah yakni MTS Nurun Nabawi, MI As Shodiq dan SMA Dharma Wirana. Dari sekolah swasta ini honor yang diterimanya sungguh mengenaskan. Dari ketiga sekolah swasta itu, honor terbesar yang dia peroleh Munim Rp 50 ribu per bulan. Bisa dibayangkan, berapa honor yang diterima dari dua sekolah swasta yang lain. Belakangan dia memilih berhenti mengajar di dua MTS dan MI.

“Capek mas, soalnya kegiatan saya padat, pulang mengajar di empat sekolah itu saya masih mengajar ngaji di rumah. Sekarang mencoba berdagang dan bertani supaya penghasilan bertambah.” terangnya polos.

Pria berbadan kurus kering itu mengaku amat memimpikan berstatus PNS supaya kehidupannya sejahtera. Dia mengatakan amat sering mengadukan kejelasan status mereka ke BKD, Dinas Pendidikan maupun DPRD. Tetapi seringkali pula, dia dan rekan-rekannya di ping-pong instansi tersebut.
“Dilempar sana-sini mas, sudah sering sekali dan hanya diberi janji-janji,” pungkasnya.(ary) (Ary Wicaksono/malangpost)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Kabupaten Malang, Malang Raya, Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s