Perwakilan GTT/PTT Perjuangkan Nasib Menjadi PNS

(nurdiansah /malang post)

(nurdiansah /malang post)

Sekitar sepuluh perwakilan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) di Kabupaten Malang ngelurug Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kemarin. Mereka menuntut BKD memperjuangkan kenaikan status sekitar 1508 GTT/PTT di Kabupaten Malang menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Para GTT/PTT menuntut Bupati mengeluarkan SK pengangkatan honorer daerah (Honda) sehingga mereka bisa masuk dalam formasi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Sepuluh perwakilan itu datang ke BKD karena nasib sekitar 701 GTT dan 807 PTT berada di ujung tanduk. Pasalnya, PP Nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan Honda menjadi CPNS menargetkan seluruh Honda bisa naik status paling lambat tahun anggaran 2009.

“Para GTT/PTT rata-rata sudah mengabdi selama puluhan tahun, sudah sama dengan honorer daerah. Namun, nasib mereka tidak jelas karena keterlambatan Dinas Pendidikan mengajukan kenaikan status,” urai H. Syamsul Hadi anggota DPRD Kabupaten Malang ikut bersama perwakilan menemui Kepala BKD Tulus Haryanto.

Menurut Syamsul, Dinas Pendidikan tidak fokus memperjuangkan nasib GTT/PTT. Padahal, seharusnya tiap tiga atau enam bulan, Dinas wajib mengajukan data GTT/PTT kepada Bupati supaya diterbitkan SK Honda. Berdasarkan SK tersebut, BKD kemudian mengajukan dalam formasi CPNS supaya masuk di data base Pusat.

“Usia mereka juga sudah semakin tua, BKD dan Dinas Pendidikan harus mencari solusi bersama tentang masalah ini,” kata Syamsul.

Koordinator GTT/PTT Malang Selatan Abdulrohim (39 tahun) mengaku bersama rekan-rekanya telah puluhan kali mencoba berjuang agar masuk Honda. Namun, Pemkab melalui Dinas Pendidikan kurang tanggap terhadap nasib mereka. Padahal, saat ini sekitar 85 persen GTT/PTT mendekati umur 46 tahun.

“Sesuai PP Nomor 48 tahun 2005 batasan pengangkatan Honda sebagai CPNS adalah pada umur 46 tahun. Kami ingin jadi PNS Mas, pengabdian kami cukup lama,” ujar pria yang sejak 1995 menjadi guru.
Kepala BKD Tulus Haryanto berjanji akan memfasilitasi para GTT/PTT ke Pemerintah Pusat. Dia berharap adanya solusi lain agar mereka bisa diangkat sebagai PNS. Semisal peraturan Pemerintah soal pengangkatan Kepala Desa, Sekdes dan perangkatnya sebagai PNS.

“Memang ada perubahan aturan dari Pusat, sehingga daerah tidak bisa mengangkat Honda begitu saja. Dulu para GTT/PTT sudah ikut sebagai Guru Bantu (guru kontrak) tapi tidak lulus. Tapi kita siap memfasilitasi ke Pemerintah Pusat,” katanya.(ary) (Ary Wicaksono/malangpost)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Kabupaten Malang, Malang Raya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s