Retribusi IMB dan HO Dinaikkan

Pemkot Batu akan menaikan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin hinder ordonantie (HO) pada tahun 2009 mendatang. Kenaikan retribusi IMB dan HO itu untuk menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang ini. Pasalnya, Perda No. 47 tentang HO dan Perda No. 42 tentang IMB ditetapkan pada tahun 2003 lalu.

Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko menegaskan, Perda tentang perizinan IMB dan HO akan dievaluasi kembali. Selain Perda itu telah ditetapkan pada tahun 2003 lalu, wali kota juga banyak mendapat keluhan dari masyarakat terkait lamanya proses perizinan IMB dan HO.

“Kami masih mencari format yang lebih baik dalam perizinan IMB dan HO. Karena banyak keluhan masyarakat terkait proses IMB dan HO,” kata Eddy Rumpoko kepada Malang Post, usai menggelar rapat dengan beberapa pimpinan SKPD yang terkait dengan perizinan IMB dan HO di Balai Kota Batu, kemarin.

Beberapa waktu lalu, lamanya proses pengajuan IMB dan HO yang dilakukan Pemkot Batu pernah mendapat sorotan kalangan anggota DPRD Kota Batu. Beberapa fraksi, salah satunya Fraksi Partai Golkar Kota Batu sempat menyorotinya dalam pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota tahun 2007. Ada ratusan izin IMB dan HO yang belum dikeluarkan wali kota. Padahal, masyarakat yang mengajukannya sudah memenuhi semua persyaratan dan retribusi yang harus dibayarkannya. Tapi, hingga beberapa bulan surat izin yang mereka tunggu tidak kunjung diterimanya. Bahkan, Kadispeda, Widodo juga mensinyalir pernah terjadi kebocoran retribusi IMB dan HO sebelum dirinya menjabat di Dispenda.

Untuk itulah, wali kota akan mengajukan revisi Perda untuk memudahkan mekanisme perizinan dan menyesuaikan retribusi yang akan masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD).

“Kalau terlalu lama prosesnya, karena memang belum ada mekanisme yang baik dalam prosesnya. Dalam revisi Perda akan diatur mekanisme yang baik untuk prosesnya,” ungkapnya.

Ditambahkannya, revisi Perda itu, juga untuk menyongsong unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perizinan satu atap yang akan diterapkan pada struktur organisasi tata kerja (SOTK) yang akan ditetapkan pada tahun 2009 mendatang. Dengan UPTD perizinan satu atap akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan perizinan. “Masyarakat tidak akan menunggu lama untuk mendapatkan izin IMB dan HO, jika sudah ada revisi Perda dan UPTD perizinan satu atap nantinya,” tandasnya. (aim) (Muhaimin/malangpost)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Batu, Berita, Malang Raya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s