Kejari-BPKP Sepakat Audit Kerugian Negara Kasus Tanah

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akhirnya deal (sepakat) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu soal audit kerugian negara yang diduga ditimbulkan dari kasus pembelian aset tanah di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu.

Kesepakatan ini diambil setelah rombongan tim penyidik Kejari Batu memaparkan kronologis kasus pembelian aset tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga (Disperkim) pada 2006/2007, Jumat (24/10). Ekspos kasus tanah ini dilakukan empat tim penyidik, termasuk Kajari Batu, Warih Sadono SH, di Aula BPKP Jatim.

Anggota tim penyidik kasus tanah, Teguh Imanto SH, mengatakan dalam kasus ini BPKP akan berperan sebagai saksi ahli yang bertugas menghitung berapa nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus ini. “Jadi, dugaan kerugian negara akibat kasus ini tidak bisa dihitung sendiri. BPKP akan secara detail mengungkap berapa nominal uang yang lari ke kantong oknum pejabat akibat pembelian tanah yang diduga d-imark up itu,” kata Teguh kepada Surya, Jumat (24/10).

Ketua Tim Penyidik, Dody Sukmono SH, mengatakan total anggaran yang digunakan membeli tanah seluas kurang lebih 2.000 meter ini sebesar Rp 1,5 miliar. Namun, berapa nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus ini, pihaknya masih akan menunggu hasil audit BPKP.

“Kami optimistis, tim BPKP akan segera turun ke lapangan. Saat ekspos kasus, BPKP memang belum memberi kepastian kapan hasil audit itu akan diserahkan ke kami,” jelas Dody.

Setelah kasus ini naik ke tahap penyidikan, tim penyidik sudah memeriksa sebanyak 15 saksi, termasuk para mantan pejabat yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Pertanahan Batu sebagai leading sector.

“Karena, banyak kasus yang harus ditangani, tim penyidik berbagi tugas. Sebab, selain sibuk memeriksa para saksi kasus tanah, tim penyidik juga disibukkan pemeriksaan para saksi kasus Kasda dan bantuan parpol (banpol),” papar Dody.

Kasus ini mencuat pada akhir 2007 lalu setelah kejari menemukan indikasi kuat adanya mark up anggaran pembelian tanah secara bertahap yaitu 2006 dan 2007. Setelah memutuskan menaikan status kasus ini ke penyidikan, Kejari Batu langsung menetapkan Kadis Pertanahan, Dra Tatik Retno Herawati, sebagai tersangka kasus ini.
(st25/surya)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Batu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s