Pemkab Rekom Usulan Serikat Pekerja

Pemerintah Kabupaten Malang diperkerkirakan bakal mewadahi Upah Minimum Kabupaten (UMK) sesuai usulan dari serikat pekerja. Sehingga besar kemungkinan UMK rekomendasi dari serikat pekerjalah yang akan diajukan ke Provinsi Jawa Timur. Pasalnya pihak Apindo (pengusaha) tetap ngotot dengan usulan UMK sebesar Rp 900 Ribu. Sementara para pekerja telah beberapa kali merevisi usulan UMK hingga Rp 940.500.

Wakil Bupati Malang Rendra Kresna mengatakan Pemkab bakal mengajukan angka revisi pekerja kepada Gubernur. Hanya saja, hal itu berlaku ketika Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tetap kukuh pada angka UMK yang diusulkan. Menurut Rendra, para pekerja telah dua kali merevisi angka UMK dari usulan awal sebesar Rp 985 Ribu.

“Pekerja telah merevisi dua kali, mulai dari Rp 972 Ribu dan yang terakhir turun hingga Rp 940.500. dipastikan ini yang akan kita ajukan ke Provinsi,” kata Rendra kepada Malang Post di Gedung DPD Partai Golkar Kabupaten Malang di Sengkaling.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Malang itu mengataan, UMK harus sesuai dengan besaran survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Dikatakannya besaran KHL untuk Kabupaten Malang sebesar Rp932.000, dan sesuai dengan aturan dalam penetapan UMK.

”Kalau Apindo tetap pada semula (Rp900.000), maka Pemkab akan mengusulkan satu angka UMK dari pekerja saja. Mereka (Serikat Pekerja) sudah dua kali menurunkan angka,” tegas Rendra Kresna.
Rendra menambahkan, Pemkab Malang tidak mungkin mengajukan usulan UMK dibawah KHL. Pasalnya, hal ini dinilai merugikan para pekerja karena tahun lalu, penerapan KHL tidak mencapai 100 persen. Sehingga pihaknya berusaha memperjuangkan, pemberlakuan UMK dengan KHL mencapai 100 persen. Menurur Rendra, tahun 2008, besaran KHL hanya berkisar 98.6 persen.

“Masak dibawah KHL terus, usulan yang terbaru ini akan kita pakai,” kata Rendra.

Seperti diberitakan, Gubernur Jatim enggan menerima dua usulan UMK, baik dari pekerja maupun pengusaha. Sedangkan Menteri Tenaga Kerja dan Apindo di sejumlah media televisi telah merevisi penghitungan UMK dari laju inflasi ke laju pertumbuhan beberapa waktu lalu. Hanya saja pemberlakuan revisi Menteri tersebut perlu dipelajari lebih lanjut.(ary/eno) (Ary Wicaksono/malangpost)

Tinggalkan komentar

Filed under Kabupaten Malang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s