Realisasi Bantuan CTKI Tak Maksimal

Komisi B DPRD Kabupaten Malang mempertanyakan realisasi bantuan untuk seribu calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) di Kabupaten Malang. Komisi ini menilai realisasi bantuan sebesar Rp 1 miliar tersebut kurang maksimal.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang Hikmah Bafaqih menyampaikan, dalam usulannya dulu, bantuan tersebut diberikan pada CTKI miskin. Bantuan digunakan untuk mengurus berbagai persyaratan adminsitrasi. Sehingga, para CTKI tidak utang pada perusahaan jasa tenaga kerja yang memberangkatkan mereka.

Politisi PKB ini menyampaikan, berdasarkan banyak pengalaman yang dialami para para TKI, rata-rata mereka berutang pada PJTKI yang memberangkatkan. Akibatnya, gaji mereka selama bekerja di luar negeri ada yang dipotong untuk membayar utang di PJTKI itu. “Menurut kami ini kurang menguntungkan bagi CTKI,” ujarnya.

Namun, dia mengakui, bantuan Rp 1 juta per CTKI tersebut dinilai belum bisa maksimal. Tahun depan dewan akan mengusulkan kenaikan bantuan tersebut antara Rp 3 juta sampai Rp 5 juta per CTKI. Sehingga, bantuan itu bisa digunakan untuk biaya hidup keluarga yang ditinggalkan selama para TKI belum bekerja. Sebagian lagi bisa digunakan untuk saku selama awal bekerja.

Menurutnya, bantuan itu sangat layak diberikan pada mereka. Sebab, selama ini para TKI telah memberi devisa yang besar terhadap negara dan Kabupaten Malang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker Trans) Kabupaten Malang Jaka Ritamtama mengatakan, untuk proses permohonan bantuan itu diajukan langsung PJTKI yang memberangkatkan mereka. Tidak melalui disnaker. Karena bantuan itu sifatnya hibah. Jaka pun tidak tahu prosentase anggaran yang cair. “Tapi tahun ini memang belum cair,” ujarnya.

Hanya, berdasarkan pengalaman tahun lalu, yang terserap Rp 200 juta, Jaka menilai perlu ada pembenahan sistem pengajuan bantuan tersebut. Sebab, dulu ada laporan dari PJTKI yang mengajukan banyak, tapi tidak semua disetujui. Akibatnya ada calon TKI yang menanyakan ke PJTKI.

“Akhirnya menimbulkan komunikasi yang kurang enak. Soalnya yang lain dapat tapi ada juga yang tidak dapat,” jelasnya. Kondisi tersebut mungkin membuat PJTKI malas mengajukan lagi.

Jaka mengatakan, karena ada persoalan semacam itu, hendaknya ada aturan baru terkait proses pencairan bantuan. Misalnya, diambil langsung oleh CTKI atau dengan model lain. Selain itu, karena bantaun tersebut bisa diambil bisa tidak, ada CTKI yang tidak mengajukan. Menurut dia, jika sistem pencairan bantuan belum tertib, dia sepakat jika tahun depan ditiadakan. Namun, kalau ada masukan dari dewan untuk ditambah, maka sistemnya harus diperjelas dulu. Agar bantuan tepat sasaran. (lid/war/radarmalang)

Tinggalkan komentar

Filed under Kabupaten Malang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s