Insentif Guru PNS Dipangkas

(nurdiansah / malang post)

(nurdiansah / malang post)

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang membuat keputusan yang tidak populis. Disdik, berencana membatasi anggaran insentif bagi guru PNS.

Kalau biasanya selain gaji dari pemerintah, guru PNS masih bisa mendapatkan insentif yang dialokasikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), sejak tahun ini tidak lagi.

Anggaran untuk insentif yang dikelola dari sumber SPP dan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP), akan dialihkan untuk Guru Tidak Tetap (GTT). Selain itu, diharapkan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sekolah.

Kepada Malang Post, Kepala Disdik Kota Malang, Dr HM Shofwan SH MSi mengharapkan, guru PNS ikhlas untuk tidak lagi menikmati uang dari masyarakat. Sebab, mereka sudah bisa menikmati gaji yang cukup besar dari pemerintah, bahkan guru PNS juga masih mendapat tunjangan profesional bagi yang lolos sertifikasi.

‘’Guru PNS saya harap mau mengalah. Tidak usah mengambil insentif dari dana SPP atau SBPP. Gunakan dana itu untuk meningkatkan gaji guru GTT. Kasihan mereka menderita dengan gaji hanya Rp 400 ribu sementara yang PNS senang-senang gajinya sudah jutaan,’’ ungkap Shofwan.

Ia menuturkan, saat ini kesejahteraan guru PNS sudah dijamin pemerintah. Untuk guru PNS yang belum bersertifikasi saja, gajinya sudah mencapai Rp 2,5 juta. Belum jika sudah lolos sertifikasi, bisa-bisa satu guru menerima hingga Rp 5 juta setiap bulan.

Dengan gambaran seperti itu, Shofwan berharap guru yang sudah sejahtera tidak lagi menikmati uang sekolah yang berasal dari masyarakat.

Misalnya hanya untuk transportasi ke Disdik saja minta pengganti transport. Atau insentif untuk wakil kepala sekolah, maupun wali kelas juga diharapkan bisa diminimalisir. Kalaupun belum bisa dihapus, minimal besarannya dikurangi.

Jika dana masyarakat sudah tidak banyak mengalir untuk insentif, ia berharap para GTT bisa lebih sejahtera. Gaji mereka bisa ditingkatkan, minimal tidak terlalu mencolok perbedaan dengan gaji PNS.
‘’Saya tidak menargetkan berapa kenaikan gaji GTT di sekolah, tapi paling tidak, jangan terlalu njomplang antara gaji GTT dengan PNS,’’ tegasnya.

Selain diupayakan bagi kenaikan gaji GTT, ia berharap pengalihan dana insentif guru PNS dari alokasi APBS ini juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sekolah.

Terutama untuk sekolah-sekolah yang masih membutuhkan banyak sarana pendidikan untuk peningkatan mutu. Seperti pengadaan LCD, internet atau fasilitas lainnya.

Kebijakan ini, kata dia, juga akan berpengaruh pada kebijakan penetapan besaran SPP dan SBPP di sekolah. Meskipun kebutuhan sekolah terus meningkat, penerimaan dana dari masyarakat diupayakan tidak ditingkatkan.

Karena ada alokasi dana yang biasanya untuk insentif dialihkan untuk peningkatan mutu. ‘’Kebijakan ini semata-mata untuk upaya peningkatan mutu. Sekolah juga bisa menggunakan SPP dan SBPP dengan maksimal,’’ tegasnya. (oci/avi) (Lailatul Rosida/malangpost)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Malang, Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s