Bupati Berlepas Tangan, Nasib GTT/PTT Suram

Ribuan GTT/PTT (Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap) Kabupaten Malang, nasibnya bak kapal kehilangan nahkoda. Terombang-ambing dan nyaris tenggelam.

Mengadu kepada Kepala Diknas Provinsi Jawa Timur, malah diminta mempertanyakan kepada Bupati Malang. Sementara itu, Bupati Malang Sujud Pribadi, malah menyatakan lempar handuk. Pemkab mengaku tidak bisa mengangkat sekitar 1.508 GTT/PTT itu.

Dihubungi Malang Post saat hendak naik pesawat menuju Balikpapan, Sujud Pribadi mengatakan tidak bisa mengangkat status para GTT/PTT.

Sebab tidak ada payung hukum yang jelas sebagai landasan pengangkatan tersebut. Menurut Sujud, sebagai eksekutif pihaknya hanya mentaati aturan yang berlaku.

‘’Setelah ditelaah dan diteliti, tidak ada payung hukum atau peraturan, pengangkatan itu ada kriterianya, yaitu ketentuan pemerintah,’’ ujarnya.

Bupati asal Desa Glanggang Pakisaji itu menambahkan, Pemkab juga tidak mempunyai cukup anggaran untuk membayar para GTT/PTT. Sebab 2/3 persen anggaran daerah sudah tersedot kepada gaji para Pegawai. Disamping itu kebutuhan masyarakat yang riil jauh lebih penting. ‘’2/3 anggaran sudah dipakai untuk pegawai, serta kebutuhan masyarakat yangg riil,’’ ungkapnya.

Bupati juga mengatakan, status GTT/PTT bukan tanggung jawab Pemkab sepenuhnya. Sebab, menurut dia Pemkab Malang tidak pernah mengangkat sekitar 1.508 GTT/PTT itu. Dalam hal ini yang bertanggung jawab soal pengangkatan adalah pihak sekolah masing-masing.

‘’Status bisa naik kalau yang mengangkat Pemkab Malang. Yang bertanggung jawab sekolah masing-masing,’’ tegas Sujud.

Terpisah, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang Hikmah Bafaqih menyatakan, persoalan tersebut cukup dilematis. Meski demikian dia meminta Pemkab tetap mengaku salah kepada GTT/PTT. Dalam artian, ketidakjelasan nasib GTT/PTT disebabkan kurang tanggapnya Pemkab memenuhi instruksi pendataan dari BKN (Badan Kepegawaian Nasional).

‘’Dalam hal ini harus ada pemikiran tentang celah payung hukum dan telaah anggaran daerah bagi para GTT dan PTT. Tahun 2010 sesuai informasi BKD (Badan Kepegawaian Daerah) ada pensiun masal Kepala Sekolah. Pemkab Malang mendapat tambahan kuota pada CPNS formasi umum tahun 2008,’’ urai Hikmah. (ary/avi) (bagus ary/malangpost)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Indonesia, Kabupaten Malang, Malang Raya, Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s