Nunggak Listrik, PJU Diputus

(bagus ary/mp)

(bagus ary/mp)

Kalau warga biasa atau perkantoran swasta nunggak membayar listrik, mungkin hal biasa. Tapi jika pemerintah daerah yang tidak mampu membayar listrik, bisa jadi baru pertama kali terjadi.
Tapi hal itu benar-benar ada di Malang Raya. Pemkab Malang, tidak mampu membayar rekening listrik, untuk bulan Oktober hingga Desember mendatang.

Total tagihan itu mencapai Rp 911 Juta. Dampaknya, sekitar 10 ribu lebih penerangan jalan umum (PJU) milik Pemkab Malang, terpaksa diputus area pelayanan jaringan (APJ) PLN Malang.

Asisten Manager Niaga APJ PLN Malang Djoko PW mengatakan, ribuan titik PJU itu, tercatat dalam 336 kontrak pelanggan atau Ipel (Identitas Pelanggan) atas nama Pemkab Malang. Menurut Djoko, total tunggakan rekening PJU milik Pemkab Malang pada bulan Oktober lalu, mencapai Rp 911 juta.

‘’Bagian Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemkab Malang sudah datang ke kantor saya. Mereka menyatakan tidak mampu membayar rekening listrik hingga bulan Desember mendatang,’’ urai Djoko dihubungi Malang Post via telepon saat di Surabaya, kemarin.
Djoko menambahkan, staf bagian keuangan DPKKA yang datang ke kantornya antara lain Sucipto, Dhofir dan Pujo. Staf DPPKA itulah yang mengajukan surat tidak mampu membayar rekening.

‘’Menurut mereka (staf DPPKA), anggaran Pemkab tidak cukup, hal ini terjadi karena prediksi APBD tahun 2008 meleset,’’ tegas Djoko.

Untuk itu, Djoko telah memerintah manager unit memutus aliran listrik ribuan PJU milik Pemkab Malang. Perintah pemutusan diturunkan Jumat lalu kepada tujuh UPJ (Unit Pelayanan Jaringan) yakni Lawang, Singosari, Bululawang, Tumpang, Ngantang, Gondanglegi dan Kepanjen.

‘’Tidak ada kebijakan khusus, sesuai TDL (tarif dasar listrik) dan SK Direksi, siapapun pelanggan yang menunggak harus diputus. Saya kira permasalahan ini belum diketahui Bupati, kalau sudah mungkin bisa ada kebijakan lain,’’ pungkasnya.

Yang lebih parah, selain menunggak PJU, rupanya Pemkab Malang juga belum membayar tagihan listrik dedung perkantoran, termasuk gedung sekretariat daerah. Padahal di kompleks sekretariat daerah itu juga terdapat ruang kerja Bupati Malang, Sujud Pribadi.

Djoko mengatakan jumlah tunggakan gedung perkantoran mencapai Rp 61 juta. Namun PLN tidak memutus aliran listrik, sebab Pemkab berjanji membayar Senin (3/11) besok. ‘’Perkantoran di dekat alun-alun belum dibayar serta yang tersebar di seluruh kecamatan, termasuk Kepanjen,’’ kata Djoko.
Terpisah, Bagian Keuangan DPPKA Sucipto dihubungi Malang Post membenarkan hal itu. Menurut Cipto, rekening listrik PJU Pemkab mengalami lonjakan luar biasa.

Bulan Januari lalu hanya Rp 600 juta, meningkat sebesar Rp 911 juta pada bulan Oktober lalu. Hanya saja rincian lengkapnya, dia meminta Malang Post menghubungi Kepala DPPKA Willem P Salamena.
‘’Data ada di kantor mas, nanti langsung ke Pak Willem ya, sebenarnya mau dibayar Jumat, tapi bank sudah tutup. Kita Senin depan membayar kok,’’ ungkap Sucipto.

Sementara ponsel Kepala DPPKA Willem P Salamena, tidak aktif saat dihubungi. Namun Kepala Dinas Binamarga Kabupaten Malang M. Anwar mengatakan jumlah PJU mencapai 10.311 titik.
Menurut Anwar pembayaran rekening merupakan kewajiban DPPKA, Binamarga hanya memelihara dan membangun. ‘’Hubungi saja Pak Cipto, Bagian Keuangan, saya belum dapat konfirmasi. Tugas kita hanya memelihara dan membangun,’’ ujar Anwar. (ary/avi)
(bagus ary/malangpost)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Kabupaten Malang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s