Disebut Penunggak Pajak, Sanusi Ancam Polisikan Camat

Camat Gondanglegi, Mumuk Hadi Martono, SH, dipastikan tidak bisa tidur nyenyak. Pasalnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, H M Sanusi, mengancam akan mempolisikannya terkait dengan namanya yang disebut-sebut sebagai penunggak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebesar Rp 4,5 Juta. Seperti diberitakan Malang Post beberapa waktu lalu, Mumuk membenarkan bahwa Sanusi nunggak pajak PBB hingga Rp 4,5 Juta.

Tidak hanya itu, saking seriusnya terkait namanya yang merasa dicemarkan, Sanusi pagi ini rencananya juga akan menemui Bupati Malang, Sujud Pribadi. “Terkait rencana langkah saya ini, besok (pagi ini) saya akan menemui Bupati Malang. Karena bagaimana pun, Bupati juga perlu tahu. Kalau memang pengaduan pencemaran nama baik yang akan saya layangkan ini dinilai Bupati benar, maka akan segera saya laporkan,” kata Sanusi.

Terkait dengan tuduhan sebagai penunggak pajak yang diarahkan kepadanya, Sanusi mengurai, pernyataan yang disampaikan Camat diberikan Selasa (28/10). Sebaliknya, justru dirinya baru mendapat SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), mengenai tanahnya seluas 3,5 Ha di Desa Panggungrejo, pada Rabu (29/10). Itu pun, dirinya langsung membayar yakni Rp 700 Ribu.

“Bagaimana saya bisa tahu, kalau SPPT sendiri baru diberikan Kecamatan Gondanglegi ke Desa Panggungrejo, pada tanggal 29. Makanya, saya langsung melunasinya. Mengenai jumlah sendiri, juga berbeda yakni hanya Rp 700 Ribu dan bukan Rp 4,5 Juta,” ujar Sanusi.

“Perlu diketahui juga, seseorang dikatakan sebagai penunggak pajak, itu setelah berselang enam bulan SPPT diberikan kepada pemiliknya, namun dibayar. Sementara saya sendiri, malah belum diberi SPPT, malah dikatakan seperti itu,” kata Sanusi dengan nada meninggi.

Sementara itu, Sekretaris PCNU Kabupaten Malang Drs H Abdul Mujib Syadzilli MS,i mengatakan orang yang tidak membayar PBB sebagai Tariqus Zakat. Artinya oknum tersebut tergolong berdosa besar karena mengingkari atau lari dari zakat.

“Pajak itu identik dengan zakat, itu sesuai Maqodus Sar’i dari buku KH Farid Masdar Masudi Ketua PBNU. Secara sar’I, pajak itu untuk kesejahteraan umat, melanggar kewajiban bisa menggerogoti amaliah yang baik,” urai Gus Mujib kepada Malang Post.(sit/ary/eno/malangpost)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Kabupaten Malang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s