KPR Non-Subsidi Mulai Seret

Kapitalisasi sektor properti diperkirakan mampu mencapai target Rp 120 triliun tahun ini. Namun tahun depan kapitalisasi sektor properti bisa terganggu jika likuiditas perbankan seret dalam pembiayaan properti dengan harga diatas Rp 150 juta per unit.

Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI), Teguh Satria mengatakan, pembiayaan untuk properti non-subsidi menengah ke bawah di kisaran harga Rp 150 juta – Rp 500 juta per unit dan menengah (Rp 500 juta- Rp 1 miliar per unit) mulai kesulitan mendapatkan dana perbankan. Segmen ini memang dinilai yang paling terpengaruh jika bank mengurangi KPR. “Sekitar 95 persen properti menengah ke bawah dan 70 persen properti menengah dibiayai KPR,” ujarnya.

Tapi Teguh yakin bila pemerintah membantu, segmen ini di tahun depan akan tetap aman. Namun untuk mendorong hal itu, dia berharap pemerintah dapat memberikan kelonggaran bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk membeli properti di Indonesia. Sejauh ini, Teguh menilai hak pakai bagi warga asing menyebabkan properti Indonesia kurang kompetitif dibanding negara lain.”Warga negara asing seharusnya mendapatkan izin tinggal dan hak milik properti seperti di Malaysia dan Dubai,” tukasnya.

Meski menghadapi ancaman ketatnya likuiditas perbankan namun kinerja industri properti diperkirakan tetap stabil hingga akhir tahun 2008. Pada 2007 lalu total kapitalisasi sektor properti berkisar di angka Rp 100 triliun, sedangkan di tahun 2009 dia belum berani memprediksi karena banyak faktor internal dan eksternal yang bisa mempengaruhi daya beli. “Tahun ini, meski dihadang krisis finansial global, saya prediksi target Rp 120 triliun masih bisa tercapai,” ungkapnya.

Mengenai nasib industri properti di tahun 2009, Teguh meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada perbankan yang menyalurkan kredit perumahan, seperti Bank Tabungan Negara (BTN). Pemerintah diminta ikut mengamankan pasar properti ditengah ancaman ketatnya likuiditas perbankan. “Untuk perumahan yang disubsidi pemerintah belum ada masalah, KPR masih bisa dijaga, tapi tahun depan kita belum tahu,” cetusnya.

Teguh berharap Peraturan Pemerintah (PP) tentang pajak penghasilan untuk properti juga segera dikeluarkan. Sebab, hal itu sudah disepakati dengan pemerintah sejak 27 Desember tahun lalu. Dalam kesepakatan itu, penjualan rumah sederhana sehat dan rumah susun hak milik dikenai pajak satu persen, sedangkan properti lainnya lima persen. Selama ini, pajak dihitung berdasar keuntungan pengusaha properti, bukan penjualannya. “Tahun ini, tak kurang dari 198 ribu unit rumah sederhana sehat dan rumah susun hak milik senilai Rp 18 triliun laku dilego,” jelasnya. (jpnn/han) (JPNN)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s