Penegakan Hukum Harus Tegas, Kasus Korupsi Harus Tuntas

Meski Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu sudah melakukan penyidikan terhadap beberapa kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terjadi di Pemkot Batu, Ketua Fraksi Gabungan DPRD Kota Batu, Sugeng Minto Basuki mendesak Kejari Batu untuk menuntaskan semua kasus dugaan Tipikor yang terjadi di Kota Batu tanpa tebang pilih.

Menurutnya, masih ada beberapa dugaan Tipikor yang belum disentuh Kejari Batu. Padahal, kasus itu juga pernah mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2005-2006 lalu, bersamaan dengan kelebihan dana bantuan Parpol yang terjadi pada tahun 2005 lalu. Jika kelebihan dana Parpol mendapat tindak lanjut dari Kejari Batu, kenapa yang lainnya tidak.

“Penegakan hukum harus dilakukan dengan baik, tanpa harus tebang pilih dalam menyidik perkara tindak pidana korupsi yang terjadi. Agar tidak menimbulkan persepsi lain,” kata Minto kepada Malang Post, kemarin.

Salah satu pos anggaran yang disoroti BPK pada tahun 2005 lalu menurutnya, dana bantuan lain yang besarnya hingga Rp 1,1 miliar. Bantuan itu digunakan untuk kegiatan sosial, peringatah HUT dan lainnya. Sesuai hasil pemeriksaan BPK dalam laporannya, pengelolaan anggaran dalam APBD yang diperuntukkan membantu instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar dihindari karena alokasi anggaran dimaksud menjadi beban APBN.

Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 903/3172/SJ tanggal 10 Desember 2004 Perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Bagian Anggaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

“Rekomendasi dari BPK seperti itu. Jika tidak dapat dipertanggungjawabkan, dana itu harus dikembalikan kepada Kasda. Rekomendasi itu juga sama dengan kelebihan dana Parpol. Sesuai dengan rekomendasi BPK, partai juga telah mengembalikan dana itu,” ungkap Minto yang pernah dipanggil sebagai saksi dalam kasus kelebihan dana bantuan Parpol beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, saat ini Kejari Batu tengah menyidik beberapa kasus Tipikor yang terjadi di Pemkot Batu, kasus raibnya dana Kasda sebesar Rp 12 miliar yang sudah masuk tahap penyidikan, kasus kelebihan dana bantuan Parpol yang sudah masuk tahap penyidikan dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan, kasus pembelian tanah di Desa Sidomulyo untuk kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga yang sudah masuk tahap penyidikan, dan kasus pengadaan sarana prasana kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batu tahun 2005. (aim)
(Muhaimin/malangpost)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Batu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s