Seyogianya Perkara Penghinaan Pers Dimasukkan Wilayah Perdata

Kriminalisasi terhadap pekerja jurnalistik adalah ancaman serius dan menjadi pembatasan kebebasan pers melalui institusi pengadilan. Karena akan menyebabkan pers melakukan swa-sensor dalam pemberitaannya untuk menghindar dari sangsi pidana penjara. Karena itulah, perlu ditinjau agar penyelesaian perkara penghinaan oleh pers dimasukkan dalam wilayah hukum perdata, sehingga penyelesaiannya dimasukkan dalam wilayah hukum perdata. Seperti yang cenderung dipilih sebagai kebijakan di negara-negara maju.

Hal ini diungkapkan Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Brawijaya (UB) Prija Jatmika, dalam Disertasinya berjudul Penyelesaian Perkara Penghinaan Dengan Sarana Pers untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Doktor di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UB.

“Hak jawab dinilai tidak efektif untuk menyelesaikan pemberitaan yang mencemarkan atau yang menyebabkan kerugian materiil besar bagi korbannya. Sehingga yang berlaku adalah pers bisa dipidanakan,” ungkap mantan wartawan Jawa Pos ini.

Diungkapkannya penyelesaian perkara penghinaan oleh pers di Indonesia memiliki dua pilihan mekanisme penyelesaian. Yakni penyelesaian melalui pemberitaan yang mengoreksi pemberitaan sebelumnya atau penyelesaian dengan mekanisme hak jawab menurut UU no 40 tahun 1999 tentang pers, atau penyelesaian dengan penerapan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dari hasil penelitian yang dilakukannya dengan meneliti alasan-alasan korban dalam menentukan mekanisme penyelesaian perkara penghinaan oleh pers, maka guna mengatasi dualisme cara penyelesaian perkara ini, kalangan pers menghendaki diberlakukannya UU Pers yang ada saat ini sebagai lex spesialis untuk menyelesaikan perkara penghinaan oleh pers, sehingga penggunaan hak jawab lebih dahulu. Kalaupun harus dibawa ke pengadilan, maka ketentuan UU Pers yang digunakan. Dengan demikian pidana yang diancamkan maksimal adalah pidana denda. Artinya mereka yang menjalankan tugas jurnalistik, tidak bisa dijerat dengan pasal-pasal pencemaran nama baik.

Mengingat arti pentingnya kebebasan pers, maka adanya ancaman penjatuhan sanksi pidana terhadap tindakan penghinaan oleh pers sebagai tindak pidana, menuntut dilakukannya dekriminalisasi dalam kebijakan kriminal di Indonesia di masa depan. Sehingga perkara yang ada diberlakukan sebagai perkara perdata atau tetap perkara pidana namun ancaman sanksi pidananya adalah denda yang proporsional dan termuat dalam UU Pers sebagai UU yang berlaku khusus.

Selain pembaharuan UU Pers, ia menyarankan perlunya pentaatan yang tinggi dari kalangan pers untuk menaati kode etik jurnalistik dan norma-norma pemebritaan dalam UU Pers. (oci)
(Lailatul Rosida/malangpost)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s