Pemkot Belum Akomodasi Perpres No. 112/2007, Regulasi Minimarket Hanya SIUP

Pemkot Malang belum memiliki filter hukum dalam menyikapi pendirian minimarket. Sejauh ini, pemkot memegang aturan yang telah berlaku. Selama memenuhi persyaratan untuk mendirikan usaha, maka akan mendapatkan izin berdiri. Keluhan yang muncul dari pedagang sekitar -merebut pasar- masih akan ditindaklanjuti.

Kabag Perekonomian Pemkot Malang Metawati Ika mengatakan, Perpres (Peraturan Presiden) No. 112/2007 tentang penataan pasar tradisional dan modern memang belum bisa dijalankan. “Saya masih belum bisa bicara khusus menyangkut perpres tersebut. Karena, hal ini menyangkut aturan hukum, jadi harus dibicarakan di tingkatan pemkot,” ungkap Metawati.

Untuk diketahui, berkembangnya minimarket seperti Indomaret dan Alfamaret akan ada penataan seiring terbitnya Perpres No. 112/2007. Seperti yang disampaikan Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) Cabang Malang, pendirian minimarket harus mengikuti aturan main. Di antaranya, ada zonafikasi dan jam buka tutup minimarket.

Metawati menambahkan, tentunya pemkot akan melakukan kajian lebih mendalam isi dari perpres tersebut. Namun sayang pihaknya masih belum mengetahui betul poin-poin yang ada dalam perpres itu. Dia pun berjanji akan segera bergerak mempelajarinya. “Tugas kami ini membuat rumusan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan,” ujarnya.

Terkait dengan pengawasan, lanjut dia, bidang yang dipimpinnya sebatas melakukan kerja sama dengan dinas teknis, yakni disperindagkop (dinas perindustrian perdagangan dan koperasi). Koordinasi ini paling memungkinkan untuk melakukan pemantauan pendirian minimarket. Karena, disperindagkop yang mengeluarkan SIUP (surat izin usaha perdagangan).

Melalui disperindagkop juga diberikan himbauan agar pendirian minimarket tidak merugikan pedagang sekitar lokasi. Diharapkan, ada kerja sama saling mendukung. Termasuk juga, ada himbauan yang disampaikan ke disperindagkop, agar pendirian minimarket tidak mendekati pasar tradional. “Yang perlu dipahami juga, kami melihat dari sisi plus minus berkembangnya minimarket,” ujarnya.

Dari sisi plusnya, lanjut dia, keberadaan minimarket mengurangi angka pengangguran. Walau belum bisa diprosentasekan kontribusinya, yang jelas pemkot juga mengakomodir asas kemanfaatannya. Ini juga yang menjadi pertimbangan di balik pemberian izin pendirian. “Kami belum bisa membandingkan antara nilai plus minusnya,” katanya.

Sebab secara langsung, Meta belum pernah menerima adanya keluhan dari masyarakat sekitar. Koordinasi dengan disperindagkop juga belum menampung kendala-kendala yang dihadapi para pedagang sekitar. “Tidak tahu lagi kalau para pedagang ini menyampaikan ke disperindagkop,” elaknya. (hap/lia/radarmalang)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Malang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s