Pemkot dan UB Sama-sama Belum Bisa Tunjukkan Bukti Otentik Klaim Kepemilikan

Portal dan pos masuk jalan tembus UB yang dipermasalahan Dewan (muflikh farid / malang post)

Portal dan pos masuk jalan tembus UB yang dipermasalahan Dewan (muflikh farid / malang post)

Status jalan tembus Universitas Brawijaya (UB) harus diperjelas. UB diminta menunjukan bukti administrasi kepemilikan lahan yang mencakup jalan sepanjang 500 meter itu. Begitu juga dengan pemkot, harus menunjukan sikap yang sama termasuk memastikan jalan itu milik Pemprov Jatim atau Pemkot Malang.

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Ir Sofyan Edi Jarwoko mengatakan, polemik status jalan tembus itu harus diakhiri. Caranya dengan menunjukan bukti kepemilikan jalan tembus.

Sofyan Edi mengingatkan hal ini setelah UB bersikeras mengatakan bahwa jalan tembus yang sedang jadi polemik itu milik UB. ‘’Satu-satunya jalan keluar, ya tunjukan bukti-buktinya. Begitu juga pemkot,’’ tegas dia.

Menurut politisi Partai Golkar ini, dengan bukti tentang kepemilikan lahan yang dimiliki, akan mengakhiri polemik dimasyarakat. ‘’Sekarang masyarakat mulai mempertanyakannya. Universitas Brawijaya dan pemkot harus memberi klarifikasi dengan cara menunjukan bukti,’’ jelasnya.

Bila tidak ada klarifikasi tentang status jalan tembus UB, menurut Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Malang ini, bisa semakin menimbulkan polemik. Apalagi jalan tembus itu dipasang portal.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sebenarnya status jalan tembus itu sudah lama menjadi persoalan. Bahkan sekitar 1995, sudah pernah mencuat gagasan membuka jalan tembus itu untuk jalan umum.

Sedangkan solusi lain untuk mengatasi polemik jalan tembus UB yakni direvisinya Perda RTRW. Dalam Perda RTRW, disebutkan jalan itu merupakan jalan umum. Sementara saat ini, jalan umum itu dipagari.
Untuk membahas status jalan tembus dalam perda RTRW yang akan direvisi tahun depan, pemkot diminta mencari kejelasan status jalan tembus.

Sementara itu kemarin, Kepala BUTR Kota Malang, Edi Sukarto memastikan jalan tembus itu bukan milik Pemkot Malang. Menurut Edi, jalan tersebut milik provinsi. ‘’Kalau aset pemkot, pasti ada di neraca kekayaan daerah,’’ kata dia.

Berbeda lagi dengan UB. PR I, Prof Dr Ir Bambang Suharto yang dikonfirmasi melalui ponselnya mengatakan, jalan itu merupakan jalan milik UB. Menurut dia, jalan provinsi mestinya lebih lebar. ‘’Kalau jalan provinsi seperti Jalan Batu-Surabaya,’’ jelasnya.

Bambang Suharto lantas menjelaskan, awalnya jalan itu merupakan jalan setapak yang kemudian menjadi jalan kampus. Jalan itu pula menjadi pembatas antara UB dengan Poltek yang dulunya merupakan Poltek UB.

Lantas apa bukti kepemilikan status jalan itu? Dia mengaku tidak begitu mengetahui tentang kepemilikan bukti jalan itu. Justru menurut Bambang, harusnya pemkot yang memiliki bukti administrasi. (van/avi) (Vandri van Battu/malangpost)

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Malang, Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s