UB Pernah Ajukan Pengalihan Status Jalan

Klaim Universitas Brawijaya (UB) bahwa jalan tembus di tengah kampus merupakan jalan miliknya dimentahkan. Pakar transportasi dan jalan raya UB sendiri, yakni Prof Harnen Sulistyo, mengatakan, secara status dan fungsi berdasarkan Perda 7/2001 tentang RTRW (rencana tata ruang wilayah), jalan tersebut memang jalan umum.

Karena itu, dia sangat setuju usulan DPRD agar masalah itu dibuka kembali. Minimal ada dialog antara pimpinan UB, pemkot, dan dewan. Jika perlu, Pemprov Jatim dihadirkan kalau memang jalan tersebut bagian dari aset provinsi.

Harnen mengaku, saat Wali Kota Malang Peni Suparto menjabat pada periode pertama, tim teknis UB pernah membahas persoalan itu. “Saya masih ingat betul bahwa status tanah tersebut berdasarkan RTRW memang jalan umum,” tegas dia.

Bahkan, dalam pertemuan tersebut, tim teknis UB yang salah satunya diwakili Harnen sempat mengajukan pengalihan lahan kepada pemerintah kota. Hanya saja, pengajuan itu tidak dilakukan secara formal, tapi hanya lewat pembicaraan. “Sampai sekarang belum ada pengajuan tertulis karena Pak Wali berjanji tidak akan mengusik jalan tembus tersebut sepanjang kegunaannya murni untuk pendidikan,” ujarnya.

Kendati begitu, Harnen menegaskan bahwa pembukaan kembali status kepemilikan lahan dan pembahasan ulang RTRW tentang tanah di dalam kampus UB tersebut sangat perlu. Sebab, prinsipnya, status itu harus dibahas tuntas sehingga tidak menimbulkan polemik panjang. “Tim teknis UB siap mendukung sepenuhnya,” tandas dia.

Menurut Harnen, berdasarkan kajian jurnal internasional, tidak satu pun yang menyebutkan bahwa kampus bisa dibelah menjadi jalan umum. Jika itu terjadi, jelas sangat mengganggu ketenangan kampus. Untuk jalan tembus UB, misalnya, di sepanjang sisi kanan kiri jalan tersebut berdiri gedung-gedung perkuliahan. Bahkan jalan itu menjadi akses masuk menuju perpustakaan kampus. “Jelas akan sangat mengganggu jika dipaksakan sebagai jalan umum. Karena itu, kegunaannya harus diubah,” ucap alumnus S2 bidang transportasi UPM Malaysia ini.

Disinggung pemberlakuan tarif “tol” bagi masyarakat umum yang melewati jalan tembus itu, Harnen menegaskan istilah tersebut tidak benar. Sebab, konsep awal pembukaan dua pintu gerbang itu telah diatur sedemikian rupa. Termasuk lokasi-lokasi parkir. Karena itu, akhirnya berlaku tarif parkir bagi tamu UB karena tak memiliki stiker parkir. Lain dengan warga kampus yang dilengkapi stiker. Mereka bebas keluar masuk tanpa tarif. “Kami langsung koordinasi bersama jajaran pemkot tentang hal ini. Formula baru segera diberlakukan,” ucap dia.

Formula baru itu berkaitan dengan tamu-tamu atau masyarakat umum yang ingin memanfaatkan jalan pintas dari kawasan Soekarno-Hatta ke Jalan Veteran tersebut. Teknis ke depan, setiap tamu UB atau warga umum yang memanfaatkan akses dua pintu masuk tersebut harus meninggalkan tanda pengenal di pintu tempatnya masuk. Untuk keluar kampus, berarti mereka harus mengambil kembali kartu pengenalnya. Sehingga, tidak ada istilah numpang lewat lagi. “Ke depan benar-benar tidak boleh ada yang masuk nylonong,” kata Harnen.

Bagaimana dengan potensi kemacetan di kawasan Soekarno-Hatta yang timbul setelah jalan tembus itu dipakai sebagai akses menuju Jl Veteran? Untuk hal ini, tim lalin (lalu lintas) UB juga telah merancang konsep. Dalam perkembangan, bagian luar UB akan ada median jalan yang menghubungkan Jl M.T. Haryono-Jl Soekarno Hatta-Jl Mayjen Panjaitan. “Sangat perlu pengaturan geometrik di persimpangan tersebut. Baik ukuran, bentuk, maupun lampu lalinnya,” tutur dia.

Antisipasi itu dilakukan karena tiap pagi volume kendaraan di persimpangan itu sangat luar biasa. Sementara, pengaturan belum ada. Padahal, kini tiga persimpangan tersebut bertambah menjadi empat karena dibukanya pintu gerbang UB. “Tidak perlu amdal lalin di sini karena itu hanya sebuah persimpangan,” tambah Harnen.

Tak hanya itu. Menurut Harnen, pembukaan jalan tersebut secara tak langsung juga mengubah status jalan. Kawasan yang awalnya kolektor sekunder (Jl Veteran-Jl Soekarno Hatta) kini menjadi jalan arteri sekunder. Dengan volume kendaraan tinggi, pembukaan gerbang itu rawan diterobos sebagai jalan umum. “Tak hanya UB yang berpikir, pemkot juga harus antisipasi karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Salah satu cara yang dinilai efektif adalah pemberlakuan traffic management. Tidak perlu pembuatan jalan baru untuk menerapkan cara itu. Cukup memberdayakan jalan yang ada. Prinsipnya, traffic management hanya menambah aturan lalin atau menjadi jalan hanya satu arah. “Ini yang saya lihat belum diterapkan pemkot. Padahal, tidak membutuhkan biaya banyak,” tandasnya.

Sementara itu, Kapolresta Malang AKBP Atang Heradi mengatakan fakta yang dia temui sejak pertama menjabat hingga sekarang, kondisi lalu lintas di jembatan Soekarno-Hatta masih macet. “Kemacetan umumnya terjadi saat jam sibuk. Misalnya pagi dan sore,” kata Atang ketika dikonfirmasi via telepon sore kemarin.

Soal biang kemacetan itu, menurut Atang mengatakan bukan disebabkan adanya jalan tembus, melainkan memang tidak ada kesimbangan ruas jalan dengan jumlah volume kendaraan yang melintas. Atang mengatakan jumlah kendaraan lebih banyak dibandingkan ruas jalan yang tersedia. Untuk sedikit mengurai kemacetan di titik itu, Atang menempatkan sejumlah anggota lalu lintas untuk menjaga di titik kemacetan saat jam-jam sibuk. Tujuannya untuk mengeliminasi kemacetan yang terjadi. (nen/mas/yn/radarmalang)

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Malang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s