Jalan Tembus UB Milik Provinsi?

jalan-ub-dalamPemkot Malang segera mempersiapkan data yang menunjukan bahwa jalan tembus Universitas Brawijaya (UB) merupakan jalan umum. Selain itu, untuk mengatasi masalah ini, Pemkot bakal mengundang UB untuk melakukan pembicaraan.

Tapi UB, justru mengaku sudah memiliki bukti kepemilikan tanah yang digunakan untuk jalan tembus tersebut. Hanya saja, UB baru akan mengeluarkan bukti itu, jika benar-benar dibutuhkan.
Wali Kota Peni Suparto kemarin sore mengatakan, hendaknya ada data yang menguatkan tentang status jalan umum itu. Sementara saat ini, kata Inep, sapaan akrab Peni Suparto, di media massa diberitakan, kedua pihak sama-sama tak memiliki bukti yang kuat tentang status jalan tembus itu.
‘’Karena itu menurut saya, sebaiknya dibicarakan secara baik-baik antara kedua pihak. Juga tidak perlu dibawa ke meja hijau,’’ kata Inep.

Sembari menunggu waktu yang ditentukan untuk melakukan pembicaraan antara Pemkot dengan UB, tambah dia, kedua pihak pun mesti mencari bukti tentang status kepemilikan jalan tembus itu.
Dikatakannya, Pemkot juga akan mencari data tentang kepemilikan dan status jalan tembus itu. Pencarian data, ujar Ketua DPC PDIP Kota Malang ini, dilakukan secepatnya. Tujuannya untuk mengakhiri polemik tentang status jalan tembus UB.

Soal peruntukan jalan tersebut, menurut mantan dosen IKIP Negeri Malang ini, sebaiknya memperhatikan berbagai aspek. Misalnya ketenangan mahasiswa saat kuliah, bila jalan tembus dibuka untuk umum.
‘’Karena itu, tentang ketenangan mahasiswa dan aspirasi masyarakat akan dijadikan pertimbangan bersama. Kalau duduk satu meja dan dibicarakan bersama, tentu akan ada solusinya,’’ kata dia.

Terpisah, Kepala Bapeko Ir Bachtiar Ismail mengatakan, berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2001 tentang RTRW, jalan tembus UB merupakan jalan arteri milik provinsi Jatim.

Namun demikian, untuk menegaskan status jalan tembus itu, Pemkot akan mengundang UB untuk membicarakan. ‘’Pertengahan bulan depan, kita mengundang Universitas Brawijaya untuk membicarakannya,’’ kata Bachtiar. Selain UB, berbagai pihak yang terkait dengan RTRW juga akan diajak bicara karena terkait revisi RTRW yang dilakukan 2009.

Sebelum membicarakan dengan UB, Bachtiar mengatakan, pihaknya akan konsultasi dengan wali kota. ‘’Kami akan konsultasikan dengan Pak Wali tentang keberadaan jalan itu dan kegunaannya, termasuk tata ruang,’’ pungkasnya.

Sementara itu terpisah, Universitas Brawijaya (UB) siap membuktikan bahwa tanah yang kini menjadi jalan tembus sepanjang 500 meter itu, benar-benar milik sah mereka. Sebab, kwitansi pembelian tanah masih tersimpan rapi, begitupun dengan sertifikat tanah yang dimiliki UB tertera jelas bahwa jalan itu termasuk dalam sertifikat tanah milik UB.

Hal ini ditegaskan Pembantu Rektor II bidang Administrasi dan Keuangan UB, Warkum Sumitro SH MH kepada Malang Post kemarin. ‘’Kami punya sertifikat tanah yang menunjukkan bahwa lokasi itu benar-benar milik UB. Perkara kemudian penggunaannya untuk jalan itu kan sudah menjadi hak kami sebagai pemiliknya,’’ ungkap Warkum.

Mantan Dekan Fakultas Hukum (FH) UB ini sayangnya enggan menunjukkan bukti otentik itu. Menurutnya, hal itu akan memancing polemik baru jika sampai terpublikasikan saat ini. Tapi ia berjanji, jika permasalahan antara UB dan Pemkot Malang sudah clear, bukti itu akan dibeber kepada media.

Ditegaskannya, UB saat ini berharap bisa segera bertemu satu meja dengan Pemkot Malang. Pertemuan ini diharapkan bisa menjadi ajang untuk saling membuka diri dan menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya terjadi. Jika tidak, permasalahan akan tetap berlarut-larut dan tidak mencapai titik temu.
Ia menegaskan, UB saat ini mencoba untuk tidak mengeluarkan statement apapun kepada media.
Dengan harapan, masalah ini tidak menjadi bertambah panjang. Sebab kuncinya adalah, UB dan Pemkot bisa segera bertemu dan bernegosisasi mengenai hal itu.

‘’Kalau bisa, secepatnya UB bertemu dengan Pemkot Malang. Kalau perlu kami yang akan mengudang mereka atau bagaimana teknisnya bisa diatur,’’ tegasnya.

Sementara itu Humas UB Farid Atmadiwirja menambahkan, tanah yang dipermasalahkan itu sebenarnya sudah mulai dibeli dari warga pada era Repelita 1970-an.

Saat itu, UB membeli tanah sepetak demi sepetak sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Itupun, ada satu petak yang sempat dipertahankan warga hingga akhirnya berbuntut di meja pengadilan. Yang akhirnya diputuskan bahwa tanah menjadi milik UB, dan uangnya dititipkan kepada pengadilan karena pemilik tanah tidak mau menerimanya.

‘’Kasus itu bahkan sempat ramai, karena ternyata kepala pengadilan membawa lari uang yang dititipkan untuk pembelian tanah. Jadi jelas, bahwa tanah itu sudah menjadi milik sah UB. Kalau mau lihat buktinya bisa dilihat di kantor pertanahan,’’ tegasnya. (van/oci/avi)
(vandri/malangpost)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Malang, Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s