Pungutan Diserahkan Kebijakan Sekolah

Sekolah yang fasilitas sudah lengkap seperti LCD diharapkan tidak lagi menarik SBPP (LAILATUL ROSIDA/MALANG POST)

Sekolah yang fasilitas sudah lengkap seperti LCD diharapkan tidak lagi menarik SBPP (LAILATUL ROSIDA/MALANG POST)

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang, Dr HM Shofwan SH M.Si menegaskan untuk tahun ini tidak ada lagi SK Wali Kota Malang yang akan mengatur soal batasan maksimal SPP dan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP). Akan tetapi, pungutan di tiap sekolah diserahkan kepada kebijakan program di masing-masing sekolah, dengan menganut sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang sudah ada. “SK batasan maksimal sumbangan tahun ini tidak ada, setiap sekolah berhak menarik sumbangan sesuai dengan kebutuhan programnya,” ungkap Shofwan.

Ditegaskan, sinyal ini mengisyaratkan bahwa jika memang sekolah masih membutuhkan sumbangan partisipasi masyarakat, maka sekolah yang bersangkutan diperkenankan melakukan tarikan SBPP.
Kebutuhan di tiap sekolah tentu saja tidak sama, tergantung dari program yang sudah dirancang. Untuk sekolah yang sudah tidak membutuhkan pengembangan lagi, ia berharap tidak ada tarikan SBPP lagi.
Karena semua fasilitas maupun sarana sudah ada. Hanya saja bagi yang mampu, bisa memberikan bantuannya tidak perlu dalam bentuk uang. “Dibutuhkan musyawarah mufakat untuk menentukan besaran sumbangan untuk masyarakat, kalau sudah disepakati sekolah bisa melakukan tarikan,” tuturnya.

Meski diisyaratkan tidak ada batasan tarikan, tapi Shofwan mengingatkan agar sekolah memprioritaskan program khususnya untuk peningkatan mutu saja. Paling tidak, besaran sumbangan yang ditetapkan untuk orangtua minimal sama dengan SK terakhir yang dikeluarkan wali kota. “Harapan saya, sekolah tidak menaikkan sumbangan untuk masyarakat. Apalagi kondisi sedang sulit seperti ini, minimal sama atau kalau bisa diturunkan saja,” tuturnya.

Karena itu, kata dia, Disdik tetap akan melakukan kontrol terhadap program yang dibuat sekolah. Jangan sampai program itu memberatkan masyarakat. Bagi yang miskin menurutnya tetap harus gratis.
Termasuk, soal kebijakan penghapusan insentif tunjangan jabatan guru yang dananya diambil dari SPP. Diharapkan sejak tahun ini tunjangan itu dihapuskan. Hal ini dilakukan dengan tujuan pemerataan kualitas pendidikan di sekolah.

“Sekolah yang tidak punya LCD dan Lab Komputer harus mulai mengupayakan sejak sekarang, karena itu insentif tunjangan jabatan lebih baik dihapus dan dialihkan untuk menambah sarana prasarana yang belum ada,” tegasnya. (oci/udi) (Lailatul Rosida/malangpost)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Malang, Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s