SPP dan SBPP Tetap Jadi Pilihan Utama, Impian Sekolah Gratis Makin Jauh

Kalangan kepala SD (sekolah dasar) negeri di Kota Malang menegaskan penggratisan 100 persen biaya sekolah di SD standar nasional (SSN) akan menghambat kemajuan. Sebab, kebutuhan biaya operasional sekolah cukup besar. Kalau hanya mengandalkan penerimaan dari dana BOS (bantuan operasional sekolah) saja, banyak pengeluaran yang tidak terbayar.

“Sekolah SD SSN di Kota Malang menancapkan standar yang lebih tinggi dibanding sekolah SD SSN di kota/kabupaten lain di Indonesia. Mungkin di Papua cukup, tetapi di sini jelas kurang,” ungkap Munawar, ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SD di kantor diknas, kemarin.

Salah satu contoh ketidakmampuan dana BOS menutupi biaya operasional digambarkan Munawar dari kondisi keuangan SDN Sawojajar 1 Kota Malang. Total murid kelas 1 hingga 6 lebih kurang 600 siswa. Dengan ketentuan BOS SD tahun 2009 per siswa per tahun adalah Rp 400 ribu, maka setahun sekolah mendapatkan dana BOS total Rp 240 juta.

Dengan tuntutan masyarakat yang ingin anaknya berprestasi, sekolah pun membutuhkan tenaga ekstra. Kini SDN Sawojajar 1 mempunyai 16 guru sukwan (non-PNS). Mereka mengajar khusus keterampilan, drumband, karate, musik, bina vokalia, seni rupa, bahasa asing dan membantu menjadi guru kelas.

Kalau gaji guru non-PNS itu dibuat rata-rata Rp 500 ribu per bulan per orang, setahun dibutuhkan dana Rp 96 juta. Sisanya tinggal Rp 144 juta. Kalau dibagi 12 bulan, maka biaya operasional per bulannya sebesar Rp 12 juta. Itu untuk listrik, air, telepon, biaya tamu, perbaikan kecil-kecil, penyusutan barang-barang, kebersihan, biaya lomba-lomba dan banyak keperluan lainnya.

“Untuk sekolah yang siswa dan orang tuanya ingin maju, sangat sulit kalau digratiskan 100 persen. Beli alat-alat drumband dari mana? Atau bayar internet unlimited dari mana?,” jelas Munawar.

Apa solusi yang mungkin dilakukan? Sekolah punya tiga pilihan untuk menutupi kekurangan dana operasional tersebut. Yakni dipenuhi dari pemerintah daerah melalui APBD, menarik dana dari masyarakat melalui SPP (sumbangan penyelenggaraan pendidikan) dan SBPP (sumbangan biaya pengembangan pendidikan). Atau dua-duanya dipadukan.

Namun, melihat kondisi yang ada saat ini, menarik SPP dan SBPP dari wali murid tetap menjadi pilihan utama. Besarannya ditentukan melalui kesepakatan. Sistem subsidi silang juga diterapkan untuk siswa yang kurang mampu. “Kalau pemerintah daerah menutupi semua biaya operasional kami, itu lebih baik. Sekolah lebih enak. Tetapi, apakah pemerintah daerah akan seperti itu, kami belum tahu,” katanya.

Berkaitan dengan perlunya pedoman penggunaan dana SPP dan SBPP yang diterbitkan pemerintah daerah, Munarman memandang bisa saja dilakukan. Diknas berhak untuk mengeluarkan SK pedoman penggunaan dana SPP dan SBPP. Sehingga, ada tuntutan jelas untuk apa saja dana SPP dan SBPP di masing-masing sekolah. Toh nantinya diknas juga bisa mengontrolnya melalui APBS (anggaran pendapatan dan belanja sekolah).

Di tempat terpisah, Suwarjana, kasi Sarpras Dikdas Diknas Kota Malang menilai kalau ada pedoman penggunaan SPP dan SBPP, pihaknya akan ikut diringankan. Sebab, kendali ke sekolah lebih mudah. Sekolah juga bisa konsisten membelanjakan uang SPP dan SBPP untuk kemajuan pendidikan. “Nanti dipikirkan bersama demi kebaikannya,” kata pejabat asal Jogja ini. (yos/lia/radarmalang)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Malang, Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s