UB Pasang Spanduk di Gerbang Utara: Ini Bukan Jalan Umum

Sejak kemarin, bila Anda melewati gerbang utara kampus Universitas Brawijaya (UB), ada spanduk di atas gerbang masuk dari Jl Soekarno-Hatta itu. Ukurannya sekitar 6 x 1 meter. Di spanduk kuning tersebut, terpampang tulisan: Bukan Jalan Umum.

Pemasangan spanduk ini menegaskan bahwa jalan tembus yang menghubungkan kawasan Soekarno Hatta dan Jl Veteran itu bukan jalan umum. Pembantu Rektor (PR) I UB Prof Bambang Suharto menjelaskan, penegasan ini dilakukan karena pembukaan dua pintu masuk kampus murni untuk mahasiswa. Bukan untuk pengguna jalan umum. “Itu jalannya UB, bukan jalan umum. Masyarakat saja yang menyalahgunakan,” kata dia kemarin.

Bukankah dalam Perda 7/2001 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) statusnya jalan umum? Disinggung masalah tersebut, Bambang mengaku ada kejanggalan. Sebab, sejak UB berdiri, jalan itu adalah jalan setapak milik kampus. Sampai akhirnya, jalan diperlebar dan digunakan sebagai jalur utama untuk keluar masuk kampus. “Justru anehnya di sini. Jalan tembus murni milik UB, kenapa di perda jalan umum,” ujar Bambang.

Meski mengaku sedikit aneh, Bambang menegaskan UB tidak menyalahi aturan. Termasuk pungutan biaya parkir Rp 1.000-Rp 2.000 bagi tamu dan warga yang memanfaatkan akses jalan tembus itu. Sebab, kata Bambang, pemberlakuan tarif parkir itu sebagai ganti biaya parkir. “Tarikan ini hanya untuk mahasiswa, dosen, atau tamu yang tak berstiker. Sejak jalan tembus dibuka, parkir dikelola tersentral,” ucapnya.

Karena itu, kemudian diberlakukan stiker parkir dengan masa berlaku satu semester. Tarif parkir satu semester itu Rp 50 ribu. Tarif akan diperbarui lagi ketika semester berganti. “Dulu, setiap masuk dan di setiap lokasi, mahasiswa, dosen, dan tamu harus bayar parkir. Sekarang tidak,” ungkap dia.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Pujiono menegaskan, selagi Perda RTRW belum diubah, status jalan itu tetap jalan umum. Dengan begitu, UB harus rela memberikan ruang kepada masyarakat umum untuk memanfaatkan akses jalan tembus meskipun sebenarnya tidak ada aturan jalan umum membelah kampus. “Lebih baik dibuka saja untuk umum sampai Perda RTRW direvisi,” kata Pujiono.

Jika tidak, lanjut dia, jelas UB melanggar perda. Konsekuensinya, persoalan tersebut akan ditangani pemerintah. Jika terbukti melanggar, dalam prosesnya, UB bisa dikenai sanksi.

Sebelumnya, Wali Kota Peni Suparto memberikan sinyal tidak akan mengusik peruntukan jalan tersebut kecuali bagi kepentingan pendidikan. Wali Kota menganggap jalan umum yang membelah kampus tidak tepat bagi napas pendidikan. Terkait status jalan, Peni siap menggelar dialog agar ditemukan solusi yang pas. (nen/yn/radarmalang)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Malang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s