Perwakot Tak Berlaku, Sekolah Negeri Semakin Komersil

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang, Dr HM Shofwan SH Msi

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang, Dr HM Shofwan SH Msi

Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya sekolah-sekolah mulai bisa menerapkan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP). Hanya saja, payung hukum SBPP tahun ini, tidak tersedia.

Bahkan Perwalkot (Peraturan Wali Kota) nomor 16 tahun 2006, yang sebelumnya mengatur SPP dan SBPP, tahun ini tidak diberlakukan lagi. SBPP sepenuhnya diserahkan kepada sekolah dengan berpedoman pada Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Artinya, setiap sekolah bebas menentukan besaran sumbangan masyarakat. Selama besarannya sudah melalui kesepakatan antara sekolah, komite dan juga orang tua.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang, Dr HM Shofwan SH Msi menyebut, konsep itu dilakukan untuk mendewasakan kepala sekolah agar bisa lebih cerdas mencari sumber dana.

‘’Saya sudah memberi pengarahan bagaimana kepala sekolah bisa memanfaatkan potensi yang bisa digali. Seperti alumni yang sudah jadi orang besar, atau perusahaan-perusahaan dengan Corporate Social Responsibility (CSR) nya,’’ ungkap Shofwan, kemarin.

Apalagi, kata dia, penghapusan Perwalkot itu, pada dasarnya adalah komitmen untuk mewujudkan pendidikan gratis di tingkatan SD dan SMP.

Sebab sudah ada dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) dari pemerintah yang besarnya Rp 21 ribu untuk SD dan Rp 29 ribu untuk SMP. Kalau dengan BOS, program sekolah bisa dilaksanakan, maka sekolah gratis boleh saja.

Tapi, jika dihitung masih belum cukup untuk memenuhi program sekolah, kata Shofwan, maka tergantung kebijakan sekolah untuk memenuhinya. Apakah dibebankan pada alumni yang sudah berhasil, atau dengan membebankan biaya kepada masyarakat yang mampu. Untuk itu, ia pun sudah mengumpulkan para kepala sekolah agar transparan dalam mensosialisasikan program-programnya.

Kebutuhan sekolah apa, dan berapa dana yang didapatkan dari BOS. Jika masih ada kekurangan, tergantung dari kesepakatan orang tua, komite dan juga sekolah berapa biaya yang harus ditanggung orang tua yang mampu. Sementara yang tidak mampu harus gratis.

‘’Kebijakan ini menuntut para kepala sekolah untuk lebih cerdas, artinya cerdas me-manage sekolah. Terpenting adalah prioritas untuk peningkatan mutu pendidikan, itu saja sudah bisa menjadi acuan. Tidak harus ada SK,’’ tegasnya.

Kontrol ketat dari Disdik, menurutnya akan tetap dilakukan. Sehingga sekolah tidak seenaknya menarik dana dari masyarakat.

Sementara itu Pengamat Pendidikan Kota Malang, Prof Hendyat Soetopo justru menilai, kebijakan penghapusan peraturan wali kota yang pengaturan SPP dan SBPP ini, bisa disalahartikan oleh sekolah. Seharusnya, tetap ada aturan tertulis yang mengikat sekolah agar tidak seenaknya melakukan tarikan.
‘’Otonomi sekolah itu tidak ada, yang ada otonomi daerah. Jadi pemerintah kota tetap punya kewajiban untuk mengatur tentang penentuan biaya ini,’’ tegasnya.

Guru besar bidang Pendidikan Universitas Negeri Malang (UM) ini menegaskan, pungutan sekolah tetap harus dikendalikan dengan perwalkot. Kalau tidak, sekolah bekerja tanpa landasan.

Kalaupun tidak ada batasan maksimal SPP dan SBPP, setidaknya aturan bahwa dana masyarakat boleh diambil untuk pengembangan pendidikan tetap diatur dalam peraturan daerah. Sehingga jelas aturannya, siapa yang boleh ditarik dan siapa yang tidak.

‘’Kalau hanya peringatan lisan saja kurang kuat, harus ada peraturan tertulis yang mengendalikan sumbangan di sekolah. Harus hati-hati, karena bisa jadi akan ada komersialisasi sekolah,’’ tegasnya.
Sementara itu, hari ini sejumlah sekolah mulai mengundang wali muridnya. Di SMAN 3 Malang, pertemuan ini diantaranya akan membahas tentang peran serta masyarakat terhadap kebutuhan pemenuhan program di sekolah.

Bahkan hari sebelumnya, program-program sekolah sudah dikirim ke rumah masing-masing siswa, dengan harapan bisa dipelajari oleh orang tua.

‘’Soal berapa angka yang akan ditetapkan untuk SBPP sudah kami umumkan jauh hari, hanya saat inilah waktunya untuk menentukan berapa sumbangan yang bisa diberikan orang tua sesuai kemampuannya,’’ ungkap Kepala SMAN 3 Malang Try Suharno. (oci/avi) (Lailatul Rosida/malangpost)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Malang, Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s