Sosialisasi Pengelolaan Dana Jamkesmas

Aturan baru pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) disosialisasikan di Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSSA) Malang kemarin. Bertempat di Ruang Majapahit, sosialisasi tersebut melibatkan seluruh Camat, Lurah dan Kepala Puskesmas Kota Malang, Batu dan sebagian Kabupaten Malang. Sedikitnya ada 200 peserta yang hadir dalam agenda memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) itu.

“Di RSSA, sistem baru ini sudah diuji cobakan sejak September lalu. Karena itu, perlu dilakukan penyamaan persepsi tentang pelaksanaan bagi masyarakat miskin tentang aturan Jamkesmas yang baru ini,” ungkap Direktur RSSA Dr Pawik Supriadi Sp.JP (K) dalam sambutannya.

Sebagai pembicara hadir Kepala Bappeko Kota Malang Ir Bachtiar, Kepala Bidang Bina Yankes Dinas Kesehatan Kota Malang serta Dr Pawik. Dalam paparannya, Bachtiar menuturkan, selama ini pelayanan kesehatan bagi Gakin dilayani secara penuh melalui dana APBN. Baik Gakin sesuai data BPS maupun di luar data BPS yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM).

Dan sesuai dengan keputusan Menkes Tahun 2007, maka mulai 1 Juli 2007 telah mengamanatkan adanya sharing pembiayaan antara pusat dan daerah. Sesuai keputusan Menteri, kuota Jawa Timur adalah sebesar 3.236.651 KK miskin atau 10.710.651 jiwa. Depkes hanya akan membayar Gakin yang namanya tercantum di data BPS atau SK Bupati Walikota. Sedangkan Gakin yang di luar data BPS harus ditanggung Pemda. Juga terhadap obat-obatan hanya terbatas pada obat tertentu saja. Sedangkan obat di luar Depkes harus ditanggung Pemda.

“Jika dana sharing tidak disediakan Pemda, maka konsekuensinya akan banyak pasien komplain. Jika pasien tidak mampu membayar maka piutang rumah sakit akan meningkat, atau pasien tidak jadi berobat sehingga angka kematian meningkat,” tuturnya.

Dampak lainnya adalah pada citra pelayanan di bidang kesehatan yang akan menurun karena adanya pengaduan dari masyarakat. Dampaknya bagi pembiayaan yaitu Kota Malang harus menyediakan alokasi dana untuk Gakin di luar kuota.

Model pendataan yang berbeda dilakukan BPS dan pendataan Jamkesmas mengakibatkan data jumlah Gakin membengkak. Di antaranya karena ada acuan berbeda antara kelurahan dan BPS untuk menetapkan standar miskin. Bahkan ada RT yang memasukkan semua warganya karena rasa solidaritas yang tinggi. Karena itulah, Pemkot Malang mengambil kebijakan untuk memvalidasi pendataan Gakin.
Hasilnya data verifikasi menyebutkan jumlah Gakin sebanyak 32.326 KK tapi pada BPS hanya 24.272 atau naik 33 persen. Jumlah jiwa naik 33 persen pula dari jumlah data BPS 94.655 jiwa menjadi data verifikasi 126.630. Mengingat kuota Gakin Kota Malang sesuai data BPS, maka guna menjamin Gakin di luar kuota, Kota Malang mengalokasikan dana Rp 990 juta pada APBD 2008 dan Rp 125.819 juta pada PAK 2008.

“Meski demikian masih saja ada Gakin yang belum terdata, karena itu dihimbau untuk menggunakan SKTM dari kelurahan yang berlaku hingga 2008 ini,” imbuhnya.(oci/lim) (Lailatul Rosida/malangpost)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Indonesia, Malang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s