Hearing GTT/PTT: Sulit Angkat adi PNS

Para GTT/PTT mencuri dengar dialog antara perwakilan mereka bersama anggota dewan, Kepala Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Malang di ruang Panmus gedung DPRD, kemarin. (BAGUS ARY WICAKSONO/MALANG POST)

Para GTT/PTT mencuri dengar dialog antara perwakilan mereka bersama anggota dewan, Kepala Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Malang di ruang Panmus gedung DPRD, kemarin. (BAGUS ARY WICAKSONO/MALANG POST)


Puluhan Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT)) kembali meluruk Gedung DPRD Kabupaten Malang, kemarin. Kedatangan mereka kali ini, untuk memberi dukungan moral terhadap perwakilan GTT/PTT yang hearing bersama anggota DPRD, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kepala Dinas Pendidikan.

Para GTT/PTT meluncur ke DPRD usai mengambil insentif di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang di Kepanjen. Gelombang kedatangan puluhan guru dan pegawai tidak tetap itu mulai terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka terkonsentrasi di depan ruang sidang Panmus yang terletak di depan ruang Fraksi PDIP.

“Pertemuan ini terkait kejelasan status kami, dalam soal rencana mengadu ke Jakarta,” ujar Abdul Rokhim, 39 tahun, koordinator GTT/PTT Malang Selatan kepada Malang Post.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Suwandi mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Bupati Malang Sujud Pribadi. Menurut dia, bupati telah memberi penegasan bahwa status GTT/PTT tetap merujuk pada peraturan. Artinya, sesuai peraturan amat tidak mungkin Pemerintah Kabupaten Malang menerbitkan surat keputusan pengangkatan sebagai honorer daerah. “Kita sudah meneruskan aspirasi kepada bupati, yang dijawab harus sesuai aturan,” tegas Suwandi.

Suwandi menambahkan, Pemerintah Kabupaten melalui PP nomor 2 telah memberi toleransi kepada GTT/PTT berusia 30-40 tahun ikut serta dalam tes CPNS formasi 2008. Sesuai PP tersebut, GTT/PTT yang ikut minimal telah memberikan pelayanan, khusus layanan dasar selama 5 tahun.

“Nanti lulus tidaknya tergantung kemampuan para GTT/PTT, kami juga mengusulkan insentif bulanan Rp 200 ribu diharapkan masuk APBD tahun 2009 di pos kegiatan dinas pendidikan,” imbuh Suwandi.

Sementara soal, keberangkatan ke Jakarta menurut Suwandi hanya sebatas menyampaikan aspirasi. Sehingga tidak akan ada aksi mogok atau menginap di depan kantor Menteri untuk menuntut jawaban tuntutan GTT/PTT. Seperti keterangannya kepada Malang Post, perwakilan GTT/PTT sebatas mendampingi BKD dan Dinas Pendidikan saja.(ary/lim) (Ary Wicaksono/malangpost)

Iklan

2 Komentar

Filed under Kabupaten Malang

2 responses to “Hearing GTT/PTT: Sulit Angkat adi PNS

  1. agung

    tetap berjuang teman-teman GTT/PTT jangan patah semangat. Begitulah watak pemimpin kita yang tak pernah mau menghargai perjuangan kita. Tetap berjuang dan berdoa teman-teman dari Salatiga, Jawa Tengah selalu mendukung. Pada saatnya mereka akan sangat membutuhkan kita. Percayalah !!!!!!!.

  2. wah,, kasian bgd ya ….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s