Pilgub Ulang, Tak Mungkin Dilaksanakan

Demo yang dilakukan KRMB Kamis (13/11) lalu bukan untuk memprotes kinerja KPU Kota Malang. Melainkan KPU Kota Malang dinilai sudah melakukan tugasnya dengan baik. (NOER ADINDA ZAENI/MALANG POST)

Demo yang dilakukan KRMB Kamis (13/11) lalu bukan untuk memprotes kinerja KPU Kota Malang. Melainkan KPU Kota Malang dinilai sudah melakukan tugasnya dengan baik. (NOER ADINDA ZAENI/MALANG POST)


Di tengah gencarnya beberapa kota/kabupaten yang dituduh melakukan kecurangan pada saat penghitungan suara Pilgub putaran kedua, KPU Kota Malang boleh bernafas lega. Pasalnya Kota Malang tidak termasuk dalam daftar yang dicurigai oleh Tim Sukses Khofifah-Mudjiono (Kaji), sebagai daerah yang melakukan kecurangan.

Daerah yang dicurigai oleh TS Kaji, di antaranya adalah daerah tapal kuda, seperti Bondowoso, Situbondo, Probolinggo hingga Lumajang. Termasuk juga empat kabupaten di Madura yang membuat form hasil penghitungan suara sendiri dan tidak menggunakan form yang disediakan KPU Jatim sebagai penyelenggaran gawe akbar masyarakat Jatim.

Anggota KPU Kota Malang, H Moch. Fatich SH M.Hum mengatakan, penyelenggaraan Pilgub di Kota Malang sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan koridor. Mulai tingkat KPPS, PPK hingga KPU tidak ada satupun catatan keberatan yang disampaikan perihal penghitungan suara.

“Form keberatan calon di tiap tingkatan tidak ada catatan sama sekali. Ini menunjukkan jika hasil perhitungan suara di Kota Malang diterima kedua pasangan. Selain itu, tidak dijumpai protes-protes dari salah satu pasangan calon. Kalaupun ada, hanya berupa tuntutan agar pelaksanaan Pilgub putaran kedua berjalan lebih fair. Seperti yang dilakukan Koalisi Rakyat Malang Bersatu (KRMB) pada Kamis(13/11),” kata Fatich pada Malang Post, kemarin.

Meski sudah dinyatakan aman dan tidak dipermasalahkan, terutama oleh TS Kaji yang merasa dicurangi dalam Pilgub putaran kedua ini, tetapi KPU Kota Malang tetap mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu hasil penghitungan suaranya dipermasalahkan. Terutama jika nanti TS Kaji ingin melakukan croscek data hasil penghitungan suara per-TPS.

Menurut Dosen Fakultas Hukum Unisma ini, KPU Kota Malang sendiri tidak keberatan jika nantinya TS Kaji ingin melakukan croscek hasil penghitungan suara di tingkat TPS. Sebab hingga surat suara yang digunakan dalam putaran kedua masih tersimpan di dalam kotaknya masing-masing. Kalau ingin diadakan penghitungan ulang, KPU Kota Malang tinggal membuka kotak suara di TPS yang dicurigai melakukan penggelembungan suara.

Mengenai tuntutan tim hukum pasangan Kaji tentang diadakannya Pilkada ulang di beberapa daerah, Fatich menganggap permintaan itu tidak bisa dikabulkan. Dalam undang-undang, syarat-syarat untuk mengajukan Pemilu ulang di antaranya adalah jika pada saat penyelenggaraan Pemilu terjadi keadaan over mach, seperti bencana alam atau kerusuhan. Sementara pada saat putaran kedua berlangsung, tidak ada satu daerah pun yang mengalami keadaan seperti itu.

“Dari fakta yang ada seperti ini, saya kira tuntutan tim hukum pasangan Kaji tidak bisa dikabulkan. Kalaupun dikabulkan, bukan poin yang ini, tetapi penghitungan suara di daerah yang dicurigai saja,” tuturnya. (nda/udi) (Adinda Zaeni/malangpost)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Malang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s