Anggaran Wali Kota Dinilai Berlebihan

Pengadaan pakaian dinas dan peralatan rumah dinas Wali Kota Malang lengkap dengan pengadaan mebeler pada anggaran 2009 mulai disorot. Pos pengeluaran di Bagian Perlengkapan Pemkot Malang sebesar Rp 188.312.000 tersebut dinilai masih bisa dipangkas atau bahkan ditiadakan sama sekali.

Kritik itu kemarin disampaikan Fatchullah, anggota komisi C DPRD Kota Malang. Fatchullah membeberkan, berdasarkan peraturan Mendagri, barang habis pakai harus dilihat dulu nilai kelayakannya. “Aturannya begitu, kalau masih layak saya rasa tidak perlu diganti yang baru,” ujarnya.

Alokasi seratus juta lebih di atas secara rinci akan digunakan untuk pengadaan pakaian dinas kepala daerah dan wakilnya Rp 31,6 juta. Pengadaan peralatan rumah jabatan atau rumah dinas kepala daerah Rp 59,7 juta dan pengadaan mebeler rumah jabatan/dinas kepala daerah Rp 97 juta. “Dana sebesar itu masih bisa dipangkas. Tidak harus digunakan semua untuk kebutuhan kepala daerah,” tandas Fatchullah.

Menurutnya, mebeler dan peralatan di rumah dinas kepala daerah dinilai masih layak pakai. Karena itu, besaran dana tersebut masih sangat mungkin dikurangi. Apalagi, menurut politisi PKB ini, pembahasan PPAS (prioritas plafon anggaran sementara) belum sampai bahasan tersebut. “Pembahasan dilakukan sampai 4 Desember mendatang. Jadi, pemangkasan dana yang dinilai berlebihan masih mungkin,” tandasnya.

Bahkan, kata dia, bukan hanya pos pengadaan seragam, mebeler, dan peralatan rumah dinas kepala daerah yang dirasa belum mendesak. Tapi, juga beberapa pos di sekretariat dewan. Terutama, pengadaan pakaian dinas anggota DPRD dan pin senilai Rp 307,2 juta. Termasuk dana asuransi atau pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota dewan Rp 103,98 juta. “Masa jabatan anggota dewan hampir habis. Tidak perlu ada seragam. Asuransi juga tidak perlu,” tandas dia.

Pemangkasan beberapa pos yang dinilai kurang perlu tersebut diamini Sigit Setiawan, anggota DPRD dari komisi A. Sigit mengungkapkan, khusus anggaran dewan selama ini diatur langsung oleh sekretariat dewan. Sehingga anggota dewan tidak tahu menahu perencanaan awal. Tahu-tahu ada beberapa pos perencanaan anggaran dengan nilai besar. Di antaranya, biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp 2,6 miliar. Juga dana untuk program peningkatan kapasitas dewan Rp 7,9 miliar. “Iya kalau semua dana yang menggunakan dewan. Nanti kalau ada sisa tetap eksekutif yang berhak,” kata anggota dewan dari PDIP ini.

Karena itu, Sigit menegaskan sangat setuju jika ada pemangkasan di beberapa pos sekretariat dewan. Apalagi, menurutnya, dana-dana tersebut tidak akan habis digunakan. Sedangkan sisa dana pasti akan kembali lagi pada eksekutif. Dia mencontohkan dalam PPAS 2009 pos pembiayaan penerimaan daerah terdapat sisa lebih anggaran sebelumnya sebanyak Rp 15,5 miliar. Dari angka itu, Rp 5 miliar di antaranya adalah sisa dari DPRD Kota Malang. (nen/ziz/radarmalang)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Malang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s