LBH Korpri Minta SPJ Pengurus

Diserahi kasus Perumahan PNS yang ditinggal pengembang, tidak membuat Lembaha Bantaun Hukum (LBH) Korpri Kabupaten Malang segera bekerja. Malah, LBH Korpi balik meminta Surat Pertanggungjawaban (SPj) dari pengurus Korpri Kabupaten Malang.

SPj tersebut terkait proses pelaksaan kegiatan pembangunan perumahan PNS yang masih terikat penjanjian hingga tahun 2009 mendatang. Seperti diberitakan Malang Post sebelumnya, sekitar 152 PNS Pemkab Malang menderita kerugian karena terlanjur membayar uang muka Rp 2 – Rp 5 Juta serta pelunasan sekitar Rp 130 Juta.

Sedangkan PT Griya Persada Asri selaku pengembang malah kabur tanpa merealisasikan pembangunan perumahan PNS. Proyek gagal tersebut membuat malu Korpri Kabupaten Malang karena keterlibatannya
Ketua LBH Korpri Kabupaten Malang Purnadi membenarkan bahwa Pemkab Malang melalui Asisten IV Sekdakab Malang telah melimpahkan kasus itu kepada LBH. Hanya saja, proses somasi terhadap pihak pengembang tidak bisa dilakukan sebelum Pengurus menyerahkan SPj. Apalagi, Pengurus masih terikat perjanjian pembangunan Perumahan PNS tersebut hingga tahun 2009.

“Kita menunggu SPj dari Pengurus Korpri, karena perjanjian habis pada tahun 2009 mendatang,” tegas Purnadi kepada Malang Post.

Sementara itu, Asisten IV Sekdakab Malang Bambang Herry Eriyono selalu Sekretaris Korpri Kabupaten Malang mengaku siap memberikan SPj. Kata dia, pengurus telah membuat SPj, sehingga bisa diberikan kapan saja sesuai permintaan LBH. Bambang H.E membenarkan bahwa pengurus Korpri masih terikat perjanjian hingga 2009 mendatang.

“Seingat saya, masa kontrak pembangunan hingga Januari tahun 2009 mendatang. Saya siap menyerahkan SPj kapanpun LBH meminta,” kata Bambang kepada Malang Post, kemarin.

Bambang menegaskan, pengurus tetap meminta pihak pengembang perumahan PNS (PT Griya Persada Asri) segera di somasi. Proyek tersebut jelas Wan Prestasi karena hingga kini tidak kunjung terlihat proses pembangunan. Pihak pengembang wajib mengembalikan uang para PNS yang terlanjur dibayarkan sebagai uang muka maupun pelunasan.
“Ada aset tanah yang telah dibeli, lebih baik itu dijual dan diberikan kepada PNS yang terlanjur membayar,” ujarnya.(ary/eno) (Ary Wicaksono/malangpost)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Kabupaten Malang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s