Buntut Amblesnya Anggaran Pendidikan, Insentif GTT Bakal Dihapus

Sekitar 5.000 orang guru tidak tetap (GTT) Kota Malang bakal mendapatkan kejutan kurang menggembirakan dalam peringatan Hari Guru 25 November mendatang. Pemkot Malang sedang ancang-ancang menghapus insentif GTT dari alokasi APBD 2009. Insentif dari APBD tingkat II itu senilai Rp 150 ribu per bulan.

Penghapusan insentif itu adalah salah satu buntut dari pemangkasan anggaran pendidikan Kota Malang hingga Rp 35 miliar dibanding tahun sebelumnya (2008). Pada 2008 lalu, belanja langsung diknas mencapai Rp 85,931 miliar. Pada 2009 nanti, diproyeksikan hanya Rp 51 miliar.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Syaiful Rusdi kemarin mengungkapkan, faktanya anggaran semua dinas dilorot. Anggaran insentif GTT pun hendak dihapus. Itu karena alokasinya cukup besar. Mencapai Rp 9 miliar dalam setahun. “Rencananya begitu,” kata anggota panggar (panitia anggaran) DPRD Kota Malang ini.

Sofyan Edi Jarwoko, anggota panggar lainnya mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya insentif GTT itu tidak muncul dalam dokumen PPAS (plafon dan prioritas anggaran sementara). Karena tidak muncul, maka logikanya 2009 mendatang tak ada lagi insentif bagi guru non-PNS tersebut.

Sofyan mengaku heran mengapa anggaran untuk GTT itu tidak dimunculkan. Padahal sangat penting karena menyangkut hajat hidup banyak masyarakat. Apalagi hajat seorang pendidik non PNS. “Nanti coba kami lihat lagi. Mestinya jangan dihilangkan. Tetap bisa dipertahankan dengan menaikkan PAD,” katanya.

Suprapto, salah seorang anggota FPDIP DPRD Kota Malang juga membenarkan kalau insentif untuk guru dihapus. Dia juga baru tahu ketika insentif itu tidak muncul dalam PPAS revisi. Pihaknya berjanji bakal melihat kembali peruntukan insentif untuk guru tersebut.

Sigit Setiawan, anggota panggar yang ikut membahas alokasi dana 2009 mengatakan, mestinya insentif itu jangan dihapus. Sebab akan membuat 5.000 orang GTT kelabakan. Dalam kondisi krisis, mereka kehilangan sebagian penghasilan. “Awalnya memang akan dihapus. Tetapi kami akan lihat kembali. Masih ada kesempatan,” ungkap politisi PDIP ini.

Ahmad Taufik Bambang DHT, sekretaris komisi D bidang kesra dan pendidikan mengungkapkan, rencana Pemkot Malang tersebut sangat bertentangan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Pendidikan adalah prioritas utama. Sementara pembangunan fisik prioritas kesekian.

Namun kenyataannya, alokasi dana tidak sesuai dengan prioritas pembangunan tersebut. Beban pembangunan fisik lebih banyak. “Ini memang belum final. Tetapi cukup mencemaskan,” kata politisi Golkar ini. (yos/lia/radarmalang)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Malang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s