BPN Segera Ukur Ulang Tanah Warga

Jalur Lingkar Barat (Jalibar) di Desa Ngasem Kecamatan Ngadilangkung, memakan lahan warga. (Bagus Ary Wicaksono/Malang Post)

Jalur Lingkar Barat (Jalibar) di Desa Ngasem Kecamatan Ngadilangkung, memakan lahan warga. (Bagus Ary Wicaksono/Malang Post)


Minggu depan, diperkirakan tim ukur tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang bakal turun ke lapangan. Hal itu menindaklanjuti tuntutan warga soal ganti rugi Trase (Proyeksi sumbu jalan pada bidang horisontal, yang berhubungan erat dengan tikungan, belokan Jalibar) yang memakan tanah mereka. Pengukuran ulang itu dilakukan untuk mengecek luasan tanah warga yang dilaporkan termakan trase.

Kepala Bagian Pertanahan Pemerintah Kabupaten Malang Jamhuri mengatakan lahan warga akan diganti sesuai harga lama pembebasan. Artinya, tim apresial telah memberikan kelas harga pembelian sesuai posisi tanah yang dibebaskan. Kata dia, harga lahan yang dipakai untuk Jalibar terbagi menjadi enam kelas.

“Kita akan bayar sesuai harga lama, tentunya setelah diukur ulang oleh BPN, saya sudah ajukan permintaan pengukuran Senin depan (24/11),” kata Jamhuri ditemui di Gedung Sekretariat Daerah, kemarin.

Jamhuri menambahkan, sesuai hitungan tim Apreisal, harga beli tanah lahan Jalibar dimulai dari angka Rp 35 Ribu permeter. Harga tersebut berturut-turut naik hingga harga kelas VI sebesar Rp 180 Ribu per meter. Besaran harga kata dia menyesuaikan posisi lahan, yakni dipinggir jalan atau ditengah jalan.
“Sementara ini, warga yang menuntut ganti rugi penambahan tanah masih 10 orang,” imbuhnya.

Agar persoalan itu tidak terulang, Jamhuri telah memerintahkan Kepala Desa Ngadilangkung dan Ngasem untuk mengidentifikasi warga. Dia berharap, Kades menyetor nama warga yang lahan turut termakan Trase sebelum tim BPN turun mengukur ulang. Menurut dia, hal itu dilakukan karena anggaran pengadaan tanah Pemkab Malang amat terbatas.

Seperti diberitakan Malang Post sebelumnya, empat warga Desa Ngasem Kecamatan Ngajum dan satu warga Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen meluruk kantor Pemkab Malang. Mereka menuntut Pemkab Malang memberikan ganti rugi karena pembangunan trase Jalibar memakan lahan milik mereka.(ary/eno)
(Ary Wicaksono/malangpost)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Kabupaten Malang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s