Pencairan DAK Terlambat, Sekolah Terpaksa Berhutang

Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Malang menyayangkan lambatnya pencairan dana alokasi khusus (DAK) untuk 202 SD/MI di Kabupaten Malang. Karena, saat ini sudah banyak sekolah yang membangun gedung dengan dana talangan.

Sekretaris Diknas Kabupaten Malang Mamik Sri Utami mengatakan, pencairan DAK tersendat karena ada perubahan format pengajuan anggaran dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset (DPPKA) Kabupaten Malang.

Pada awalnya pengajuan pencairan DAK hanya dua tahap, tapi akhirnya diubah menjadi tiga tahap. “Akibatnya kami harus mengubah lagi format pengajuannya,” ujar wanita berjilbab ini.

Menurut dia, jumlah DAK yang digunakan untuk pembangunan SD/MI sebesar Rp 50,5 miliar. Dana tersebut dari hasil sharing APBN, APBD provinsi, dan APBD Kabupaten Malang. Anggaran tersebut dibagikan kepada 202 SD/MI masing-masing Rp 250 juta.

Sampai saat ini yang sudah cair untuk tahap 1 sebanyak Rp 67,5 juta, kemudian tahap dua cair lagi Rp 137,5 juta, dan sisanya kurang Rp 45 juta. Namun, untuk yang tahap dua baru 27 sekolah yang sudah menerima. Sisanya masih dalam proses.

Menurut Mamik, sekolah-sekolah yang lain terus menanyakan kapan DAK tersebut dicairkan. Sebab, sudah banyak sekolah yang utang. Dari pantauan diknas, meski DAK belum seluruhnya cair, pembangunan gedung sekolah sudah banyak yang hampir tuntas.

Menanggapi soal ini, Kepala DPPKA Kabupaten Malang Willem Petrus Salamena menjelaskan, saat ini jumlah total DAK yang telah dicairkan untuk sekolah itu baru sekitar 30 persen. Menurut dia, prosentase tersebut juga berlaku untuk dinas-dinas lain yang mendapat DAK 2008.

Penyebabnya, kata Willem, dinas dinilai kurang proaktif menjemput anggaran. Sehingga tidak bisa segera dicairkan. Dari total DAK 2008 sebesar Rp 93,9 miliar, baru cair sekitar 30 persennya. “Kami minta dinas lebih proaktif,” tegasnya.

Bagaimana jika tidak semua terserap hingga akhir tahun? Willem mengatakan, itu sepenuhnya keputusan pemerintah pusat. Namun, berdasarkan aturan, anggaran tersebut akan hangus.

Sementara itu, Sekretaris Pembangunan SDN Karangnongko I Kecamatan Poncokusumo Slamet Suyono mengatakan, sampai saat ini panitia pembangunan baru menerima DAK tahap I sebesar Rp 67,5 juta. Padahal biaya pembangunan 6 lokal, satu rumah dinas, dan satu kamar mandi telah menelan Rp 165 juta. “Kami kebingungan kalau akan membayar tukang tiap akhir minggu,” ujarnya. Untuk itu, dia berharap DAK tahap dua dan tiga segera bisa dicairkan.

Menurut dia, selama pembanguan untuk sementara siswa yang berjumlah 240 harus bergantian masuk. Untungnya ruang kelas sekolah masih cukup, sehingga tidak harus ke rumah penduduk. Padahal, di sejumlah sekolah seperti SDN Beringin I dan IV, sejumlah siswa harus menempati rumah-rumah penduduk.

Ditanya soal sumber dana pinjaman, dia mengatakan terpaksa harus meminjam kepada koperasi sekolah. Kebetulan di koperasi itu ada dana yang cukup banyak. Menurut dia, kejadian serupa tidak hanya di sekolah itu, tetapi hampir seluruh sekolah yang menerima DAK. Mereka selalu utang dulu untuk membangun sekolah. (lid/ziz/radarmlang)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Kabupaten Malang, Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s