27 Pabrik Rokok Diduga Fiktif

Jual beli pita cukai rokok ilegal di Kota Malang masih tinggi. Berdasarkan estimasi Komisi D DPRD Kota Malang, sekitar 20 persen dari total 135 pabrik rokok atau sekitar 27 di kota ini bebas membeli dan menjual kembali pita cukai. Padahal, nyata-nyata bangunan pabrik rokoknya tidak ada alias fiktif.

Hal itu kemarin dibeberkan anggota komisi D Asmuri. Menurut dia, angka tersebut merupakan prediksi dari pengamatan lapangan. “Untuk data pasti, kami belum bisa membeberkan. Tapi sekitar itu,” ujarnya di sela-sela lokakarya dan workshop fasilitas kerja sama hasil pengolahan tembakau di Hotel Grand Palace, kemarin.

Asmuri sendiri menyebut kasus tersebut sebagai kebocoran cukai. Meski tidak tampak, imbas bagi pabrik rokok legal sangat nyata. Salah satunya adalah turunnya produksi rokok yang mencapai 10 persen pada 2008. Itu karena serbuan rokok-rokok tanpa pabrik dengan harga murah. “Di pasaran, peredaran rokok sangat banyak. Sementara, daya beli masyarakat turun drastis,” ucap dia.

Di sisi lain, lanjut Asmuri, tuntutan negara akan cukai rokok sangat tinggi. Bahkan, pada 2009, target cukai dari Kota Malang naik menjadi Rp 48 triliun dari angka Rp 42 triliun pada 2008. “Ini berat sekali bagi industri rokok. Ditambah lagi dengan kasus-kasus kebocoran pita cukai,” tandasnya.

Atas kondisi itu, politikus PDIP tersebut berharap pengawasan jual beli pita cukai rokok ditingkatkan. Dengan begitu, kasus-kasus kebocoran pita cukai bisa ditekan.

Di lokasi yang sama, Kepala Kantor Bea dan Cukai Madya Malang Barid Efendi memastikan kasus kebocoran pita cukai di Kota Malang tidak terjadi. Sebab, selama ini pengawasan dilakukan sangat ketat. Bahkan, tiap triwulan dilakukan up date kontrol pemasaran. “Dulu, Kota Malang memang sebagai penadah penjualan pita cukai. Tapi sekarang tidak lagi,” tandas dia.

Disinggung soal target cukai, Barid mengatakan target Rp 4,2 triliun yang dibebankan untuk Kantor Bea dan Cukai Madya Malang telah terlampaui. Per 24 November kemarin, cukai yang masuk mencapai Rp 4,32 triliun atau 100,2 persen. “Kami cukup optimistis angka ini naik karena masih ada lima minggu tersisa pada 2008,” ujar Barid.

Lebih lanjut, dia membeberkan, untuk wilayah Jatim, target cukai dipatok pada angka Rp 29 triliun atau 63,44 persen dari target nasional Rp 45 triliun. Jika target nasional tercapai, Jatim akan mendapatkan dana bagi hasil (DBH) cukai Rp 580 miliar pada 2009. Dari angka itu, 30 persen untuk provinsi, 40 persen untuk daerah penghasil rokok, dan 30 persen lagi disebar ke daerah-daerah nonpenghasil rokok. “Tahun anggaran 2008, DBH cukai rokok untuk Kota Malang hanya sekitar dua persen atau Rp 4,050 miliar,” ujarnya.

Berdasarkan surat edaran Menkeu, DBH cukai rokok digunakan untuk lima kepentingan. Di antaranya, pembenahan lingkungan sekitar pabrik rokok, pemberantasan pita cukai palsu, sosialisasi perdagangan, dan peningkatan kualitas bahan industri tembakau. Ke depan diharapkan, DBH cukai bisa dimanfaatkan untuk memajukan kawasan pendidikan dan sarana yang lain. (nen/yn/radarmlang)

Tinggalkan komentar

Filed under Malang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s